Tahun 2011 Proses Lelang Proyek Dinas PUD P. Sidimpuan Melalui Internet

P.Sidimpuan, (Analisa)

Pada tahun 2011, proses lelang proyek di Dinas Pembangunan Umum Daerah (PUD) Pemerintah Kota Padangsidimpuan akan dilakukan melalui jaringan internet.

Demikian Ketua panitia lelang Proyek Dinas PUD Tahun 2009 dalam sosialisasi Kepres Nomor 80/2003 dan inventarisasi Perusahaan dengan pengusaha jasa/kontraktor di Aula kantor walikota, Jalan Sudirman, Kamis (27/8).

Dikatakan , penerapan proses lelang melalui jaringan internet itu sesuai dengan petunjuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pusat.
“Kami berharap seluruh perusahaan jasa/kontraktor untuk mempersiapkan diri dengan baik selama waktu dua tahun ke depan.

Sehingga pada saat ketentuan LPSE diberlakukan tidak menghadapi kendala,” katanya sembari mengatakan, pada tahun 2010 akan dimulai ujicoba melalui semi LPSE. Diharapkannya, seluruh perusahaan jasa dan kontraktor agar mempersiapkan diri dengan baik selama waktu dua tahun ke depan. Sehingga pada saat ketentuan LPSE diberlakukan tidak menghadapi kendala.

Sebelumnya, Kabag Adm Pembangunan Islahuddin dalam laporannya mengatakan, pertemuan tersebut tidak bermuatan politis atau yang lainnya namun murni untuk memberikan pencerahan, bekal ilmu serta pengetahuan tentang larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi pengusaha jasa/kontraktor sekaligus inventarisasi jumlah pengusaha jasa konstruksi di P.Sidimpuan.

“Bagian Adm Pembangunan telah berdiri di Setda Pemko P.Sidimpuan sebagai tempat untuk memperpanjang IUJK (Ijin Uaha Jasa Konstruksi) sekaligus perpanjangan walikota memungut PAD,” ujar Islahuddin.

Islah mengatakan, selama ini pihaknya kewalahan dalam mendata perusahaan yang berdomisili di daerahnya. Dimana nama perusahaan ada, namun kantornya, peralatan, dan pengurusnya kurang jelas diketahui keberadaaanya.

Baca Juga :  Kecil Kemungkinan Anisa Hidup Normal - kini mendapat perawatan di Rumah Sakit Padang Sidempuan

“Untuk itu melalui pertemuan ini diharapakan seluruh pengusaha jasa/kontraktor untuk eksis berkantor dan mengendalikan perusahaannya dengan alamat, pegawai dan kepengurusan yang jelas sehingga pemerintah tidak kesulitan untuk berkoordinasi,” harapnya seraya mengatakan pihaknya juga belum bisa memastikan jumlah perusahaan jasa/kontraktor di wilayahnya karena wadah berhimpun pengusaha tersebut yakni Gapensi masih bergabug dengan Tapsel, Palas dan Paluta.

Hanya saja menurut data yang dimiliki pihaknya ada sekira 150 kontraktor anggota BPC Gapensi dan 30 anggota Gapeksindo. “Dari jumlah tersebut baru 44 orang yang habis masa berlaku IUJK serta ke 44 tersbut telah mengurus perpajangan IUJK ke kantornya,” ujarnya.

Pertemuan dan sosialisasi bertajuk pencerahan sekaligus pemahaman tentang jasa dan konstruksi kepada 35 kontraktor tersebut dibuka Walikota diwakili Asisten II Ekonomi pembangunan Ir. H. Akhmad Nasution.

Pembicara terdiri dari Kadis PUD diwakili Kasubbag Umum dan Kepegawaian Balyan Bonari topok yang disampaikan berjudul “Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak”, Kepala Inspektur Daerah diwakili Inspektur Pembantu Wilayah II H. Husni Thamrin Nasution, ST “Pengawasan dan Pemeriksaaan Fisik Proyek” dengan moderator Kabag Adm Pembangunan Islahuddin Nasution, S.Sos bersama Kasubbag Pengedalian Evaluasi dan Pelaporan Pangondian Siregar, S.Sos dan Kasubbag Pembinaan Alfian Harahap, S.Sos.

Sejatinya pada kesempatan itu Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs H. Achmad Buchari Siregar tampil memberikan makalah berjudul Mekanisme Pencairan Dana Proyek, namun karena berbagai hal diundurkan pada kesempatan dan waktu yang lain. (hih)

Baca Juga :  Bangunan Bersejarah Di Padangsidimpuan Tak Terawat

sumber: www.analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*