Tambang Emas Martabe Dituding Bohongi Publik

TAPSEL – Tambang Emas Martabe yang beroperasi di Desa Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Tapsel, dituding melakukan empat pembohongan publik atas nota kesepahaman (MoU) yang disepakati sebelumnya. Statemen pembohongan itu muncul pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III dan IV DPRD di ruang Paripurna, Selasa (14/5).

Dalam RDP yang sebelumnya, digelar Jumat (3/5) lalu, pihak DPRD Tapsel mengatakan, ada empat poin kebohongan yang dilakukan Tambang Emas Martabe kepada publik. Diantaranya, pemasangan pipa sisa air proses yang disepakati di buang ke sungai di Bongal dengan penambahan 11 km di Saba Ronggang yang akan disambung ke Desa Bongal, ternyata belum dilaksanakan oleh perusahaan.

Selanjutnya, Tambang Emas Martabe dituding tidak melaksanakan program pelestarian lingkungan. Dimana sungai telah mengalami kerusakan, baik pendangkalan maupun air sungai yang keruh, semisal kerusakan pada objek wisata di Sungai Aek Pahu yang terjadi akibat banjir bandang 2010 lalu.

Disebutkan, Aek Pahu yang merupakan andalan objek wisata di Batangtoru rusak karena dihantam banjir bandang akibat pecahnya bendungan air di hulu sungai milik tambang ketika itu. Kejadian banjir di tahun 2010 tersebut, menurut DPRD pada RDP yang dipimpin oleh Mahmud Lubis itu, hingga saat ini tidak mendapat perhatian dari perusahaan untuk perbaikan lingkungannya.

Sehingga objek wisata yang dulunya banyak dikunjungi, kini sudah kurang pengunjung dan terkesan tertinggal atau terbiarkan. Untuk nota kesepahaman lainnya, porsi pengadaan tenaga kerja yang disepakati 70 persen direkrut dari masyarakat lokal dan 30 persen lainnya dari luar, menurut DPRD yang dipaparkan oleh Mahmud Lubis, terdapat kebohongan.

Dimana perekrutan dalam porsi 70 persen tersebut tidak semuanya putra daerah, melainkan masih banyak diisi pendatang yang diduga kuat mencatut tanda pengenal dari area Batangtoru.
“Kalaulah data 70 persen itu benar-benar dilaksanakan sesuai data yang diberikan perusahaan, itu mengartikan semua masyarakat Batangtoru yang ada di lingkar Tambang sudah masuk kategori sejahtera,” kata Mahmud.

Setelah pemasangan pipa dan porsi tenaga kerja 70 persen, pihak DPRD yang diantaranya terdapat Ketua Komisi IV Darwis Sitompul, Borkat MM, Ali Imran, Mura Siregar, Armansyah Nasution, Faisal Siregar, Husin Sogot Simatupang dan sejumlah anggota DPRD dari komisi III dan IV lainnya mengatakan, tambang juga tidak menjalankan poin tiga kesepakatan.

Baca Juga :  Motto Kota Padangsidimpuan Salah, Seharusnya ‘Salumpat Saindege’ Bukan 'Bumi Dalihan Natolu'

Dimana air sisa proses sebagai sampel yang dibawa ke laboratorium di Jakarta diduga kuat merupakan air hujan yang tertampung di Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), dengan pengertian bukan air bekas produksi yang di dalamnya seharusnya ada limbah industri seperti Sianida dan bahan kimia lainnya.

Sehingga hasil tes laboratorium yang dibacakan dan disaksikan oleh Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho saat itu patut dicurigai kebenarannya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan Borkat, diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumut.

“Patut dicurigai kebenaran air itu sesuai dengan keterangan yang kami dapatkan ketika melakukan audiensdi dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumut beberapa waktu lalu. Kami akan terus menelusuri fakta yang sebenarnya,” katanya.

Menjawab tudingan tersebut, perwakilan perusahaan yang dihadiri oleh Washington Tambunan selaku Direktur Tambang Emas Martabe, Senior Manager Community Relation Stevi Thomas, Senior Manager Coorporate Comunication Katerina Siburian, Environment Manager Candra Nugraha dan Goverment Relation  Septamto Inkiriwang, memberikan jawaban dan alasan kepada DPRD.

Bahkan di tempat terpisah, Kepada METRO, Selasa (14/5), Senior Manager Coorporate Comunication Katerina Siburian menjelaskan, mengingat munculnya gejolak masyarakat atas pemasangn pipa, membuat waktu kesepakatan penambahan pipa pembuangan sisa air proses ke sungai Bongal tertunda.

Dimana terdapat penambahan program yang sebelumnya tidak ada, sehingga berdampak pada mundurnya beberapa tahapan pelaksanaan di lapangan yang telah direncanakan. Seperti terhambatnya pemasangan pipa akibat gejolak penolakan dari masyarakat, sehingga mengulur waktu yang dijadwalkan.

Belum lagi acara pengetesan sisa air proses ke laboraturium di Jakarta yang ternyata harus dilaksanakan dengan menggunakan 3 laboratoium independen. Dimana hasil tes yang diperkirakan hanya memakan waktu seminggu, ternyata memakan waktu hingga 2 bulan.

“Hal inilah yang menghambat untuk melakukan penambahan pipa itu, namun perusahaan akan tetap berkomitmen untuk itu,” kata Katerina. Untuk pelestarian kawasan objek wisata di Sungai Aek Pahu, menurut Katerina, secara spesifik dalam nota kesepahaman itu tidak ada.

Yang ada hanya pelestarian lingkungan di lingkar tambang saja. Namun walaupun demikian, pihak tambang tetap berkomitmen memerhatikan dan melakukan pelestarian lingkungan. Sedangkan persoalan air yang dibawa ke laboratorium, merupakan air hujan yang tertampung di IPAL, disebutkannya, sebelumnya di bulan Juli 2012 pihak perusahaan telah melakukan tes perdana produksi yang di dalamnya tentu ada bahan kimia seperti Sianida

Baca Juga :  RENCANA JADWAL KAMPANYE PILKADA TAPANULI SELATAN TAHUN 2010

Dua bulan kemudian, dilakukanlah pengujian laboraturium, dimana airnya diambil dari IPAL. “Jadi saat tes perdana produksi tersebut, tentu ada limbah itu. Artinya air sisa proses yang dites itu tentunya masih mengadung kimia. Jadi kami tidak mengada-ada,” jelas SM Coorporate Comunication tersebut.

Untuk Porsi pengadaan tenaga kerja yang direkrut 70 persen dari penduduk lokal, Katerina mengatakan, hakikinya perusahaan sudah memenuhi porsi tersebut. Karena  700 karyawan dalam nota Amdal itu, perusahaan sudah merekrut 70 persen penduduk lokal.

“Bahkan setelah tahapan produksi dimulai, kami bahkan akan menambah tenaga kerja lokal yang melebihi porsi Amdal. Kini jumlah tenaga kerja lokal kami sudah mencapai 2.000-an orang, sekalipun porsinya baru 65 persen.

Namun demikian, kami akan tetap berupaya memenuhi angka 70 persen pekerja lokal dari keseluruhan pekerja yang ada. Tentunya tergantung kebutuhan perusahaan dan kemampuan calon pekerja itu sendiri,” tegasnya.

Soal manipulasi data penduduk dan komersialisasi oleh  pihak yang dihunjuk dan disepakati antara pemerintah dan tambang dalam merekrut tenaga kerja local, bukanlah ranah pihak Tambang Martabe untuk menjelaskannya. “Itu bukan menjadi tanggungjawab kami, yah pertanyakanlah kepada mereka,” katanya mengakhiri. (ran)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. yang namanya Perusahaan Tambang itu tidak pernah bersih dari segi manapun penilaian nya ,,, jadi untuk para anggota dewan perwakilan rakyat yang mengadukan permasalahan tambang ini saya acungi jempol untuk mereka !! asal jangan nanti setelah ada yang namanya pertemuan dengan yang namanya tambang terus jadi diam … nah yang jadi pertanyaanya adalah : para anggota dewan yang lainnya kemana ?? kenapa tidak ada yang ikut bersama yang tujuh orang dewan yang mengadukan pihak tambang ??

  2. “Soal manipulasi data penduduk dan komersialisasi oleh pihak yang dihunjuk dan disepakati antara pemerintah dan tambang dalam merekrut tenaga kerja local, bukanlah ranah pihak Tambang Martabe untuk menjelaskannya. “Itu bukan menjadi tanggungjawab kami, yah pertanyakanlah kepada mereka,” katanya mengakhiri. (ran)”

    Statment ini sepertinya mengiyakan tentang data permasalahan kependudukan di atas, sebaiknya pihak Perusahaan benar-benar mau mendengar, mengerti dan memahami masyarakat sekitar Tambang. Managemen perusahaan sebaiknya benar-benar memprioritaskan merekrut Tenaga Lokal yang banyak menganggur di Desa-desa di Sekitar Area Tambang yang ada di Tapanuli Selatan. Tenaga Lokal yang asal usulnya dan KTPnya baru 1-2 tahun berdomisili di Tapanuli Selatan, sebaiknya menjadi prioritas nomor 2 dari pemahaman Tenaga Lokal yang harus ditekankan pemahaman arti dari Tenaga Lokal.

    Satu hal yang perlu dicermati dari dulu hadirnya perusahaan tambang di tempat ini, Masyarakat secara prinsip tidak pernah melarang penambangan oleh perusahan dilakukan, bahkan mendukung dengan adanya permintaan-permintaan masyarakat yang dari dulu sebenarnya masih dalam tahap kewajaran saja termasuk tuntutan2 yang sifatnya meminta lebih kepedulian perusahaan terhadap perusahaan.
    Kalaupun ada reaksi Masyarakat untuk mendemo, menolak bahkan mempermasalahkan kehadiran Perusahaan Tambang ini, bukan semata-mata menolak kehadiran perusahaan penambangan, tetapi dikarenakan karena managemen perusahaan yang mengelolanya kurang memahami hubungan kemasyarakatan yang seharusnya dilakukan.

    Perlu diingat juga, Masyarakat tidak akan pernah tinggal diam jika suatu saat nanti banyak penduduk lokal menganggur, menjadi hanya penonton dan tidak dapat pekerjaan dari kehadiran perusahaan tambang ini sekaligus.

    Untuk itu kiranya perusahaan tidak meremehkan CSR / Corporate Social Responsibility untuk dilaksanakan perusahaan dan CSR tersebut tidak perlu harus melalui tingkat pemda Camat, Bupati, Gubernur apalagi Pusat, tetapi langsung ke Pemda Tingkat Kepala Desa, Tingkat Sekolah yang ada di masyarakat atau Organisasi Masyarakat langsung yang ada.

    Managemen perusahaan jangan menganggap CSR baru dapat dilakukannya bila berproduksi terlebih, tapi CSR sudah harus digalakkan dan dilaksanakan perusahaan Pertambangan ini dari sejak dini hingga berproduksi nantinya yang dimulai dari Desa-desa yang kena dampak dari Penambangan ini.

    Managemen Pasti Bisa untung, Masyarakat setempat juga harus untung dan Lingkungan Kelestarian alam disekitar Tambang perusahaan ini pun jangan sampai Buntung…..

  3. Nah ocehan Katarina Siburian Hardono yg sok berkelit buangbadan ke Kades/Lurah dan Camat yg royal obral KTP utk pekerja pendatang, justru buka belang ketidaktulusan dan inkonsistensi Agincourt. Soal pekerja non lokal pakai KTP lokal ulah birokrat lokal khianati kepentingan pekerja lokal. Soal Agincourt dapat izin exploitasi kan ulah birokrat pusat khianati kepentingan nasional. Sinismenya, DPRD bisa apa? Paling cuma pancing recok lips service minta “didiamkan”.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*