Tangkap Ketua DPRD Tapteng – Diduga Terlibat Kasus Kepemilikan Rotan Tanpa Izin

Dewan Pimpinan Pusat Misi Pemberantasan Korupsi (DPP MPK) mendesak agar pihak Kejaksaan Negeri Sibolga menangkap oknum SG yang diduga terlibat dalam pengambilan rotan tanpa memiliki izin. Karena kasus rotan yang terjadi pada tahun 2005 yang lalu ini telah menyeret oknum SG yang saat ini menjadi Ketua DPRD Tapanuli Tengah sebagai tersangka.

Illustrasi

“Kita meminta agar pihak Kejaksaan Negeri Sibolga menangkap oknum SG, ketua DPRD Tapteng periode 2009-2014. Karena oknum tersebut terseret sebagai tersangka dalam kasus pengambilan kayu rotan tanpa memiliki izin,” kata Ketua Umum DPP MPK, Prins Walles Tambunan, Kamis (22/7) di Pandan.

Menurut Walles yang juga menjabat wakil ketua Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM) Pijar Keadilan Tapteng ini, kasus pengambilan kayu rotan yang melibatkan oknum Ketua DPRD Tapanuli Tengah ini terjadi pada tahun 2005 lalu. Di mana saat itu pihak Polres Tapteng di bawah kepemimpinan AKBP Yasdan Rivai berhasil menangkap sekitar 6000 batang rotan-rotan kecil di dermaga Muara Kolang. “Kasus ini terjadi pada tahun 2005 yang lalu, di mana pihak TNI dan Polres Tapteng menangkap sekitar 6000 batang rotan-rotan kecil, yang tidak memiliki izin,” ujarnya.

Masih menurutnya, saat itu oknum SG sempat mempraperadilkan pihak Kepolisian ke Pengadilan Negeri Sibolga dengan alasan ribuan kayu rotan-rotan kecil miliknya tersebut sudah memiliki izin dari Dinas Kehutanan. Namun Pihak Polres Tapteng saat itu memenangkan pra peradilan yang digelar oleh pihak Pengadilan Negeri Sibolga karena izin yang dimiliki oknum SG adalah untuk mengambil rotan Mallow, bukan rotan-rotan kecil yang meskipun pada akhirnya menjadi rotan mallow. “Karena sesuai dengan fakta yang ada, sekitar 6000 batang rotan-rotan kecil tertangkap saat berada di Dermaga Muara Kolang tanpa punya izin yang sah. Artinya ini boleh disebut ilegal, karena izin yang dikantongi oknum SG adalah untuk pengambilan rotan Mallow atau rotan berukuran besar, bukan rotan berukuran kecil,” tukasnya.

Baca Juga :  Plt Gubernur Sumut: Pilkada Kota Medan Aman tapi Sepi

Dikesempatan itu, Walles juga berharap agar dalam menangani pengambilan ribuan batang rotan-rotan kecil atau pembalakan liar ini, kepada tersangka juga diterapkan pasal korupsi. “Kita menilai, UU Kehutanan dalam banyak hal mengkategorikan pembalakan liar sebagai pelanggaran administrasi,” ujarnya seraya mengatakan selama ini sudah terbukti bahwa kasus pembalakan liar kerap mendapat vonis bebas saat disidangkan atau banyak yang divonis di bawah 1 tahun saja.

“Dan pengacara para pembalak liar atau mengambil kayu tanpa punya izin seringkali menggunakan asas kekhususan atau lex specialis untuk membantah penggunaan UU lain seperti UU Korupsi dan pencucian uang untuk menjerat pembalak liar. Dalil lex specialis inilah yang coba diruntuhkan dengan analisi hukum alternatif tersebut,” ujarnya.

Atas dasar itulah, sambung Walles,  penyidikan para perambah kayu ilegal diminta memakai pasal UU Anti Korupsi 31/1999 jo UU 20/2001 dan bila perlu penanganannya juga harus melibatkan KPK dan PPATK. “Sanksi administratif dalam UU Kehutanan tidak mungkin mengesampingkan aturan atau sanksi pidana pada UU Korupsi. Pembalak seharusnya dihukum secara kumulatif, karena mereka juga merampok hasil hutan yang mengakibatkan kerugian pada negara,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Pengadilan Negeri (PN) Sibolga untuk menyidangkan kembali kasus rotan yang dimiliki oknum SG, yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng). Di mana oknum SG diduga terlibat dalam pengambilan kayu rotan dengan tidak memiliki izin, sehingga ditangkap pihak TNI dan Polisi saat berada di dermaga Muara Kolang tahun 2005 yang lalu. Menurut informasi, oknum SG pernah disidangkan karena diduga terlibat dalam pengambilan rotan tanpa izin resmi dari pemerintah pada tahun 2005 lalu. Namun kasus tersebut sempat “tertunda” dengan alasan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Kemudian kasus tersebut dibawa ke tingkat Pengadilan Tinggi, hingga ke MA. Dan akhirnya MA memutuskan agar Pengadilan Negeri Sibolga kembali menyidangkan kasus tersebut.

Baca Juga :  Ternyata, Kejati Belum Ajukan Izin Periksa Walikota Medan

Di tempat terpisah, Humas Pengadilan Negeri Sibolga, Rightmen Situmorang SH saat ditemui METRO di ruang kerjanya, Rabu (21/7) membenarkan bahwa Pengadilan Negeri Sibolga sudah menerima perintah untuk menyidangkan kembali kasus yang melibatkan oknum SG yang menjabat sebagai Ketua DPRD Tapteng periode 2009-2014 tersebut. Menurutnya, Putusan MA yang diterima Pengadilan Negeri Sibolga menyebutkan poin pertama dakwaan Jaksa memenuhi syarat sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku. Dan poin kedua yakni melanjutkan pemeriksaan perkara.

Lebih jauh ia menjelaskan, Pengadilan Negeri Sibolga sudah menyurati pihak kejaksaan untuk melaksanakan persidangan dengan menghadirkan para saksi dan terdakwa. “Kita sudah menyurati pihak kejaksaan, namun sampai saat ini persidangan belum dilakukan,” tandasnya seraya mengatakan dalam dakwaan, oknum SG didakwa melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e tentang Kehutanan dan ketentuan-ketentuan pasal dalam KUHPidana.

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Tangkap_Ketua_DPRD_Tapteng

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*