Tapsel Bentuk Tim Percepatan Perpindahan Kantor Bupati

Dalam rangka percepatan perpindahan perkantoran Bupati Tapsel dari Kota Padang sidimpuan (Psp) ke wilayah Sipirok, Kabupaten Tapsel, Pemkab Tapsel membentuk tim penyelesaian pertapakan Kantor Bupati Tapsel. Pembentukan tim berdasarkan SK Bupati Tapsel, Nomor 328/KPTS/2011 tertanggal 14 Juni 2011 kemarin.

Hal ini ditegaskan Bupati Tapsel, H Syahrul M Pasaribu bersama Ketua DPRD Tapsel, H Rahmat Nasution SSos, Dandim 0212/TS, Letkol Inf Edi Hartono, Kapolres Tapsel, AKBP Subandriya SH MH, Kajari Psp, Ketua PN Psp Syahlan SH MH, Ketua PA Psp H Haspan Pulungan SH, Danyon 123/RW, Kaden C Satuan Brimob Poldasu, AKBP Antoni Surbakti serta Wakil Bupati Tapsel, Aldinz Rapolo Siregar.

Kata Syahrul M Pasaribu, tim penyelesaian pertapakan Kantor Bupati Tapsel terdiri dari seluruh unsur muspida plus sebagai pengarah pasca terbitnya SK Menhut RI Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel dan sarana-prasarana lainnya atas nama Bupati Tapsel, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel, Propinsi Sumut seluas 271,10 hektar beberapa pekan lalu.

Pembentukan tim yang mulai bekerja Rabu (15/6), ucap Bupati juga tindak lanjut pertemuan muspida plus pada 26 Mei 2011 lalu, setelah SK Menhut terbit. Tugasnya, melaksanakan tugas-tugas pendataan, tugas-tugas sosialisasi, penyelesaian masalah-masalah pertanahan, pelaksanaan tugas-tugas pengukuran lahan dan verifikasi lahan, melaksanakan tugas pengamalan lokasi dan lainnya.

Baca Juga :  Wanita Pemandu Karaoke Nyaris Di Perkosa

“Masing-masing unsur Muspida Plus mengirimkan personilnya dalam tim untuk menyelesaikan lahan pertapakan ini” ucap Bupati dan unsur muspida plus dalam konferensi persnya usai rapat dengan muspida plus dan tim, Selasa (14/6) sore kemarin.

Digambarkan Bupati, tugas-tugas pendataan nantinya untuk mendata apakah ada warga yang berkebun dan bertempat tinggal di areal pertapakan di areal pertapakan tersebut, apakah patoknya ada yang digeser dan lainnya.

“Kalau misalnya ada yang berkebun, apa alasannya, apa alas hukumnya. Begitu juga masyarakat yang bermukim di areal tersebut selama ini, apa alasannya, apa dasar hukumnya. Karena selama ini areal pertapakan tersebut merupakan kawasan hutan yang menjadi konsesi TPL tapi sudah dialih fungsikan oleh Menhut berdasarkan ajuan Pemkab Tapsel untuk pertapakan pusat pemerintahan Pemkab Tapse. Inilah beberapa hal yang kita lihat dan kita kaji,” tutur Bupati.

Tim d bentuk, ungkap politisi Partai Golkar (PG) ini karena adanya satu visi unsur muspida plus Tapsel dalam percepatan perpindahan pusat pemerintahan Tapsel dari Psp ke wilayah Sipirok sesuai amanah UU Nomor 37 dan 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Paluta dan Palas.

Bupati yakin tidak akan ada konflik yang terjadi dalam penyelesaian lahan pertapakan tersebut, karena selama ini status areal yang dibebaskan Menhut merupakan kawasan hutan.

Ditegaskannya, proses percepatan perpindahan tersebut bukan kepentingan Bupati dan Wakil Bupati, usnur muspida plus dan lainnya, namun kepentingan semua pihak sesuai amanah UU. “Kita memikirkan masyarakat 14 kecamatan dan kita harus melihatnya secara integratif dan komprehensif,” ucap Bupati.

Baca Juga :  Menjenguk Bocah Keterbelakangan Mental di Desa Bahap

Pihak Pemkab sebutnya berupaya bagaimana proses percepatan perpindahan bisa dilakukan dengan baik dan berjalan lancar.

“Kita upayakan tahun 2012 sudah ada pembangunan fisik. Dan proses pembangunan dilakukan secara simultan dan bekesinambungan,” ujarnya. (neo/mer) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*