Temuan Inspektorat di Pemkab Tapsel – Rahudman Diduga Korupsi Rp. 13 Miliar

Tim Inspektorat gabungan menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp13 miliar terkait kasus dugaan korupsi di Sekretariat Pemkab Tapanuli Selatan pada tahun 2005 dengan tersangka mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapsel, Rahudman Harahap.

Hal ini dikatakan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), Erbindo Saragih SH kepada wartawan melalui telepon selulernya, Minggu (30/1), setelah memaparkan kasus tersebut di Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Penemuan adanya kerugian negara ini berdasarkan laporan yang disampaikan Tim Inspektorat kepada penyidik Pidsus Kejati Sumut. Di mana ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan kas anggaran di Sekretariat Pemkab Tapsel,” papar Erbindo.

Lebih lanjut Erbindo mengatakan, hasil ekspos yang digelar di Kejagung soal kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap saat menjabat Sekda Tapanuli Selatan, yang dihadiri Sesjam Pidsus dan Dirdik Pidsus Kejagung, sependapat dengan apa yang ditemukan oleh Penyidik Pidsus Kejati Sumut. Sekaitan kasus dugaan korupsi ini agar proses pemeriksaan dan pemanggilan, sepakat untuk dilanjutkan proses penyidikannya.

Namun sebelumnya, pihak Kejagung meminta penyidik Kejatisu agar melampirkan hasil audit dari BPKP tentang kerugian penyimpangan keuangan di Sekretariat Pemkab Tapsel, hingga negara dirugikan sebesar Rp 13 miliar. Erbindo mengemukakan terungkapnya kasus korupsi di Pemkab Tapsel bermula dari pengusutan dugaan korupsi pemakaian dan penyaluran dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 dengan kerugian negara sekitar Rp 1.590.944.500, dari nilai yang dikucurkan sebesar Rp 5,9 miliar.

Baca Juga :  PWI Tabagsel Gelar Workshop Jurnalistik bagi Kepsek

Tapi selama proses penyelidikan, kerugian negara yang diduga dilakukan Rahudman ternyata bukan Rp1.5 miliar akan tetapi Rp13 miliar, karena dana ini belum ada pertanggungjawabannya dari Rahudman yang saat itu menjabat sebagai Sekdakab Tapsel. Hal itu terungkap dari temuan tim gabungan inspektorat Pemprovsu dan Pemkab Tapsel.

Oleh karena itu, berdasarkan temuan Inspektorat tersebut, Erbindo menegaskan tim penyidik telah meminta hasil audit oleh BPKP sebagai bukti yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum surat pengajuan izin dan pemeriksaan terhadap Rahudman yang segera dikirim ke Kejagung dan selanjutnya ke Presiden.

“Kalau audit BPKP ini sudah dilengkapi dengan melampirkan bukti audit dari BPKP, diharapkan nantinya pihak penyidik sudah bisa melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Rahudman. Terkendalanya pemeriksaan dan pemanggilan karena Rahudman menjadi kepala daerah yang izin pemanggilannya harus izin presiden,” ucapnya. (sal/pmg) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*