Tender Dinas PU Padangsidimpuan TA 2009 Menyalahi Aturan

Tender pekerjaan di Dinas PUD Kota Padangsidimpuan TA 2009 kembali menuai kritik, karena diduga
menyalahi aturan.

“Tender dinas PUD ta 2009 dinilai menyalahi aturan”, ujar Wakil sekretris KNPI, Syahril Pardomuan Nasution, Selasa (23/6).

Misalnya, pekerjaan yang bersumber dana stimulus fiskal yang total dilelangkan sebesar Rp 20 miliar. Sesuai surat edaran kepala dinas kepada panitia tender, yang diketuai Balyan Bonari dan sekretaris panitia Timbul Harahap diketahui anggarannya belum jelas atau masih dalam proses pengurusan ke pusat.

“Anggarannya belum jelas, namun sudah ditenderkan oleh Dinas PUD Kota Padangsidimpuan. Seharusnya, dana yang bersumber dari stimulus fiskal tersebut terlebih dahulu sudah ada pada KPKN atau pada Kas Daerah. Seterusnya setelah anggarannya sudah turun baru diadakan pengumuman pelelangan”,pungkas wasekjen KNPI itu.

Informasi yang ditelusuri wartawan, dana stimulus fiskal atas pelelangan pekerjaan Dinas PUD Kota Padangsidimpuan juga belum diketahui oleh pihak legislatif.

Anggota Dewan, Azwar Syamsi dari Partai Demokrat juga mengakui tidak pernah melakukan pembahasan
atas dana stimulus fiskal tersebut. Selain itu, pihak eksekutifpun tidak pernah memberitahukannya kepada dewan.

“Kita mengetahui adanya dana stimulus fiskal setelah Dinas PUD melakukan pelelangan dari orang-orang. Kalau secara resmi tidak pernah mengetahuinya”,ujar Azwar Syamsi.

Hal senada juga dikatakan oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padangsidimpuan, Bukhori Siregar. Hingga hari ini tidak pernah mengetahui keberadaan dana stimulus fiskal yang dilelangkan oleh Dinas PUD.

Baca Juga :  Pemda Madina abaikan peringatan BMKG?

“Hingga hari ini keberadaan dana stimulus fiskal tidak kami ketahui karna pihak dinas PUD belum pernah memberitahukannya”,ujarnya.

Lelang pekerjaan yang bersumber dana dari stimulus fiskal yang mengundang banyak tanya dari berbagai elemen masyarakat dan pihak legislatif masih tertutup informasinya. wartawan berulang kali mengkonfirmasinya namun juga tidak mendapat keterangan.

Sumber di Dinas PUD mengatakan, dasar pelelangan pekerjaan yang bersumber dari dana stimulus fiskal mungkin ada surat edarannya dari pusat ditangan kepala dinas.”Kepala dinas mungkin lalai, tidak mengkordinasikannya kepada pihak legislatif atau BPKAD,sehingga ini menjadi polemik bagi khalayak ramai’,ujarnya.

Merujuk pengumuman pelelangan, pihak rekanan jasa kontruksi sudah mengambil Rencana Kerja Satuan (RKS) atas paket paket yang dilelangkan. RKS merupakan bagian pendapatan daerah yang di Perdakan dengan besarannya bervariasi sesuai besaran paket pekerjaan.

“Tender dinilai cacat hukum, karena proses dana stimulus fiskal belum diketahui atau apakah dananya sudah full sebesar Rp 20 miliar pada KPKN atau kas daerah namun sudah ditenderkan. Bahkan berdalih Perda pihak Dinas PUD Kota sudah mengutip uang RKS serta “uang muka” tanda jadi paket pekerjaan. Sepertinya pemenangnya sudah diarahkan’,ujar salah seorang rekanan.

Hal itu di ketahui ketika ada salah satu rekanan yang tidak disebut namanya ingin mendaftar pada salah paket yang dilelangkan, namun oleh panitia mengatakan, “jangan paket yang itu karena sudah ada pemiliknya” ujar rekanan tersebut menceritakannya kepada wartawan.(***)

Baca Juga :  LSM Perwammi & LSM Ampera Palas : Dunia Pendidikan di Palas, Jangan Dijadikan Ajang Bisnis

sumber: www.hariansuarasumut.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*