Teori Pasar Ada di Pilgubsu: Siapa Menuai Siapa?

Oleh : Muhammad Ishak *)
Di tahun 2013 nanti, menjadi salah satu tahun yang bersejarah bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Ditahun ini semua partai politik terlihat sibuk untuk menjadi pengusung para kandidat gubernur Sumatera Utara untuk periode 2013 – 2018. Sebagai partai yang dipilih dan “bahkan” memilih calon-calon gubernur itu, telah pula menyiapkan serangkaian strategi jitu agar calon gubernur yang diusungnya tidak mengalami kekecewaan alias dapat bersaing secara elektabilitas yang tinggi.

Kondisi ini berlaku untuk semua partai. Alhasil, tingkat persaingan partai menjadi sengit dan masing-masing partai memasang beragam angan-angan sebagaimana layaknya para penjual di pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar modern. Angan-angan mulai dari “menjanjikan kemenangan” hingga menurunkan harga. Mulai dari proses pengepakan yang membuat calon gubernur tertarik dan tertantang hingga menawarkan berbagai jasa tambahan yang diterima calon gubernur, jika si calon gubernur menggunakan partainya untuk menjadikan dirinya orang nomor 1 di Sumatera Utara. Nah, sistem atau mekanisme-mekanisme seperti ini, menjadikan menarik untuk di simak sebab pada sistem ini, sama seperti sistem/mekanisme pasar seperti yang dijalankan oleh pelaku bisnis selama ini.

Pembeli dan Penjual dalam arena Pilgubsu

Pembeli dan penjual mempunyai 2 sisi seperti mata uang. Saling tergantung dan saling membutuhkan. Hubungan antara calon gubernur dan partai politik yang mengusungnya, dilihat dari perspektif ekonomi, maka akan tergambar sebuah hubungan seperti hubungan pembeli dan penjual. Selaku pembeli (Cagub) adalah pihak yang memiliki dana dan memiliki hak pula melakukan proses seleksi parpol yang akan mengusungnya. Sedang selaku penjual (Parpol) memiliki hak untuk menentukan “harga” pembukaan dan mempersilahkan si pembeli untuk menawar harga yang disebutkan si penjual tadi.Si penjual juga selalu terkesan mendesak si pembeli dengan harapan jasa yang ditawarkannya (keunggulan partai politiknya) mau dibeli oleh si pembeli (Cagub).

Masih sama dengan mekanisme pasar, manakala si pembeli merasa puas dengan jasa yang diberikan si penjual, maka si pembeli akan cenderung memiliki khayalan yang tinggi kepada si penjual. Konsekuensinya, apa saja yang ditawarkan si penjual, cenderung untuk dibeli/diikuti oleh si pembeli. Kepuasan maksimal yang akan didapat si pembeli adalah manakala barang yang dibelinya dapat memenuhi apa yang dia butuhkan dari barang tersebut. Dalam konteks Pilgubsu, pembeli (Cagub) akan maksimal kepuasannya, jika dia menjadi pemenang dan menjadi orang nomor 1 di SUMUT.

Baca Juga :  Menjelang Coblos Ulang Pilkada Madina

Inilah gambaran gamblang untuk melihat bagaimana mekanisme pasar, bermain di arena Pilgubsu. Hari ini, siapa pun kita, akan dapat dipastikan untuk berlaku/bertindak sama sebagaimana mekanisme pasar tadi. Manakala si pembeli merasa puas karena memenangkan persaingan dengan membeli kenderaan portai politik tertentu, maka si penjual juga akan cenderung untuk ikut dengan selera si pembeli tadi. Bahkan secara sadar atau tidak, secara etis atau tidak, si penjual cenderung untuk mengatakan bahwa dirinya atau partainya adalah kenderaan si pemenang, walaupun secara sadar pula, hubungan antara penjual dan pembeli barangkali hanya terjadi sesaat. Dalam bisnis, pembeli loyal akan selalu menjadi incaran awalyang didekati atau diprioritaskan oleh si penjual. Dengan sedikit sanjungan, maka si pembeli yang loyal tadipun, akan gampang pula untuk ikut dengan si penjual. Hubungan tarik menarik ini yang membuat pihak di luar mereka, tidak bisa banyak berbuat untuk mempengaruhi hubungan mereka.

Jika gambaran mekanisme pasar diatas, berlaku juga pada Pilgubsu, maka pertanyaannya adalah, kondisi apa yang akan terjadi selanjutnya? Lantas, apa pula yang muncul dikalangan masyarakat yang tidak terlibat dengan transaksi istimewa tersebut? Jawabannya kedua pertanyaan itu adalah sederhana, yaitu terjadi suatu kondisi yang konglomerasi kerjasama yang berlaku hanya diantara mereka saja. Selanjutnya, masyarakat hanya menjadi penonton yang jika memprotes akan disebut sebagai pembangkang atau musuh. Masyarakat yang berada di luar transaksi/hubungan diatas, maksimal menjalankan peran sebagai penggembira, sebagai peramai pasar saja, sebagai broker, sebagai pengiring, bahkan tidak sedikit sebagai penonton.

Meskipun masyarakat tadi sudah membayar tiket untuk nonton alias udah banyar banyak jenis pajak yang akan ditetapkan oleh si pemenang Pilgubsu.

Konsekuensi akhirnya, masyarakat sebagai penonton tetap menjadi pihak yang termarjinalkan karena tidak memiliki peran apapun dalam hubungan tadi. Di sini lah letak perlunya masyarakat mewaspadai mekanisme pasar yang dimainkan di arena Pilgubsu. Selain “uang” dijadikan alat terdepan, cara apapun akan ditempuh untuk memenangkan persaingan.

Simpulan

Ternyata, mekanisme pasar yang menjadi topik bahasan para ahli dan praktisi ekonomi, juga kerap menjadi landasan pacu arena politik yang dalam hal ini adalah Pilgubsu. Sebagaimana yang telah kita saksikan bersama bahwa, mekanisme pasar memiliki kecenderungan untuk tidak memperdulikan orang lain (memarjinalkan siapapun yang dianggap tidak memberi keuntungan secara cepat atau tunai), penuh persaingan dan penuh intrik dan ada “invisible hands” (wujudnya tidak nampak tapi hasil kerjanya nyata, seperti dukungan-dukungan dari pihak-pihak yang selama ini seolah-olah tak saling kenal).

Baca Juga :  POST-POWER SYNDROME, FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSINYA

Mekanisme pasar yang selalu tampakpenerapannya, adalah disaat mereka yang terlibat didalamnya telah tercapai kepentingannya. Mereka cenderung untuk melupakan banyak pihak. Baik pihak pesaing maupun pendukungnya di kala pihak-pihak itu sudah tak lagi memberi keuntungan. Pihak pemenang di arena politik juga akan berlaku sama. Mereka cenderung melupakan pihak-pihak yang mendukung. Bahkan lebih tragis lagi, sikap perilaku yang mereka tampilkan selalu berseberangan dengan keinginan publik pendukungnya. Inilah secuil gambaran penerapan mekanisme pasar diindustri politik. Pertanyaannya, mau sampai kapan mekanisme pasar ini berlaku? Apakah industri politik tidak punya alternatif lain sebagai pengganti praktik-praktik mekanisme pasar? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab dari cara kita berfikir. Belum lagi jika kita tanyakan tentang apakah ada kesepahaman diantara penjual/pedagang (partai politik) untuk mensejahterakan pasar secara keseluruhan?. Pertanyaan terakhir ini, yang belum terdapat di industri politik. Sedang di dunia ekonomi, kesepahaman antara penjual telah terjalin secara relatif “baik”. Untuk itu, maka mulailah berfikir wahai pihak masyarakat pendukung untuk mendukung seorang calon gubernur. *** (analisadaily.com)

*) Penulis adalah Dosen FE-Unimed dan Peneliti pada Sumatera Economy and Public Policies Studies (SEPPsS)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*