“Terima Kasih” PLN Atas Pemadaman Listrik

Oleh: Rikson Pandapotan Tampubolon

Jangan heran, judul diatas adalah sindiran buat PLN yang sudah sangat keterlaluan dalam melakukan pemadaman listrik belakangan ini. Pemadaman listrik dibeberapa daerah khususnya yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) membuat geram dan memuncaknya amarah masyarakat. Kemarahan kolektif masyarakat sepertinya tidak bisa dibendung lagi.

Bagaimana tidak,  bukan hanya frekuensi pemadaman listrik yang bertambah. Durasinya juga semakin panjang, bahkan ada yang mencapai seharian. Ruang-ruang publik diisi dengan protes dan cercaan bahkan makian kepada para petinggi PLN dan pejabat terkait.

Rasa bosan dan frustasi melihat kinerja PLN yang tidak berubah, membuat masyarakat kehabisan kata-kata cercaan/makian untuk sekedar memperingatkan (warning) para petinggi PLN untuk berubah.

Namun apa daya, sepertinya kekesalan dan amarah itu hanya membuat para warga menjadi lebih sakit. Sakit setelah dampak aksi pemadaman listrik, ditambah kejiwaan (psikologis) setelah mencerca kebijakan PLN yang tidak berubah. Ujungnya, masyarakat mulai menyadari akibat dari aksi masyarakat yang sepertinya sia-sia menghujat PLN. Puncaknya, kata “terimakasih” menjadi kumpulan makna atas kekesalan, marah dan rasa tak berdaya melihat keadaan.

Pengalaman ini bisa kita  saksikan dimana-mana. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Blackberry Massenger menjadi salah satu wadah masyarakat untuk memberikan penilaian atas kinerja PLN. Ungkapan umpatan kekesalan, rasa geram, marah, pasrah melihat akibat aksi pemadaman listrik memenuhi ruang-ruang komentar yang hampir semuanya bernada sinis dan negatif.

Menariknya, ada ungkapan kata “terimakasih” yang terselip dalam komentar-komentar yang pedas menghujat yang memiliki makna lebih tinggi dan dalam atas semua rasa akibat kerugian dampak pemadaman listrik yang terjadi tak bisa diprediksi.

Melawan Birokrasi Feodal PLN

Pemadaman yang sudah berlangsung berkali-kali, dengan intensitas yang tinggi, tanpa ada pemberitahuan dan buruknya penanganan manage mengatasi pemadaman adalah gambaran kinerja PLN, khususnya di Wilayah Sumut. Tidak ada gambaran yang pasti mengenai permasalahan yang terjadi di tubuh PLN itu sendiri. Akibatnya, masyarakatlah yang menanggung beban dari kebobrokan manajemen PLN.

Tidak terbayang kerugian yang diderita masyarakat atas buruknya kinerja PLN. Produksi yang harus memakan dana operasional dua kali lipat yang dialami oleh para pengusaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Banyaknya peralatan dan perabot listrik yang rusak sampai banyaknya pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan tepat waktu.

Pemadaman listrik yang ditengarai akibat krisis listrik di Sumatera Utara sebenarnya bukan merupakan isu yang baru. Beberapa kali Sumut yang di dera pemadaman listrik harusnya membuat pihak PLN belajar dari pengalaman dan memiliki visi jauh kedepan. Rasanya, tidak wajar kalau pihak PLN tidak berhitung (forecasting) melihat kebutuhan konsumsi listrik hari ini dan masa depan.

Baca Juga :  Benarkah Babi Labih Terhormat dari Anggota DPR?

Krisis listrik di Sumut dikatakan terjadi akibat timpangnya pasokan listrik dan beban daya yang dikonsumsi masyarakat. PLN berkilah kondisi diperparah dengan belum beroperasinya beberapa pembangkit dan juga molornya perbaikan pembangkit besar lainnya. Sebuah persoalan yang harusnya tidak perlu terjadi bila diantisipasi dengan baik.

General Manager (GM) PT PLN Wilayah Sumut Dyananto mengatakan kebutuhan listrik di Sumut untuk tahun 2014 sebesar 1700 MW. Kekurangan pasokan listrik tahun 2014 sekitar 330 MW di luar cadangan daya yang dibutuhkan bila terjadi gangguan atau pemeliharaan (detik, 11/3/2014).

Alasan yang  mengatakan Sumut mengalami krisis listrik patut untuk dipertanyakan. Apakah PLN telah bekerja dengan benar dengan mempertimbangkan percepatan pembangunan yang sejalan dengan meningkatnya konsumsi listrik? Kalau melihat kenyataan hari ini, sepertinya PLN tidak memberikan performa (kinerja) terbaiknya. Apakah karena PLN adalah perusahaan Negara yang memonopoli produksi listrik tanah air, lantas boleh berlaku seenaknya tanpa memperhatikan kondisi masa depan dan kepuasan pelanggan (masyarakat)? Entahlah.

Adanya tuntutan dari elemen masyarakat untuk memeriksa (audit) jajaran petinggi PLN bahkan meminta untuk mundur adalah hal yang relevan dan harus ditindaklanjuti. Banyaknya permasalahan dan keluhan masyarakat atas kinerja PLN menjadi alasan khususnya pemadaman listrik yang dirasionalisasi akibat kebutuhan konsumsi yang terus meningkat sementara pasokan terbatas. Padahal apabila dicermati secara serius. Hal ini sebenarnya wujud ketidakmampuan manajemen PLN dalam mengelola sebuah perusahaan monopoli Negara yang bertugas mensejahterakan-hajat hidup orang banyak-kebutuhan listrik masyarakat.

PLN sebagai sebuah perusahaan yang minim prestasi harusnya berbenah diri. Banyaknya protes dan cercaan kepada pihak PLN harusnya membuat mereka belajar dan tidak mengulangi hal yang sama. Namun, sepertinya PLN masih dijangkiti penyakit birokrasi feodal yang masih mengandalkan nilai-nilai yang lama. PLN keliatannya tidak memiliki visi yang jelas dan tidak berorientasi kepada kepuasan konsumen.

Masa-masa feodalisme birokrasi telah lama ditinggalkan oleh korporat global karena terbukti tidak memberikan hasil yang optimal. Hanya menciptakan status quo-zona nyaman-yang serasa berat dalam melakukan perubahan. Saatnya masyarakat sebagai pelanggan setia PLN menjadi prioritas utama. Segala daya dan upaya harus diarahkan kesana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kita terkhusus para petinggi PLN, harus melawan nilai-nilai birokrasi dari institusi yang sejarahnya menyimpan nilai-nilai feodalisme.

Baca Juga :  Isyu Multikulturalisme ... !

Semua Pihak Bergandengan Tangan

Walaupun Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah mengeluarkan pernyataan “angin surga” yang menyatakan bahwa krisis listrik akan berakhir di Sumut. Nampaknya, masih isapan jempolan belaka. Sang menteri sepertinya kehilangan kesaktian manteranya. Buktinya, pemadaman listrik masih terjadi. Sang menteri harusnya malu karena lebih dulu sesumbar di depan publik. Ditambah lagi, instruksi sang menteri yang mengharuskan salah seorang direksi pusat PLN untuk tinggal di Kota Medan untuk memantau persoalan sepertinya juga tidak merubah keadaan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memainkan perannya dalam menyelesaikan krisis listrik di Sumatera Utara. Perlu intervensi dari pemerintah untuk menambah pasokan listrik dari potensi yang ada di Sumut. Kalau dibiarkan, pembangunan Sumut juga akan terganggu dan mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy).

Tidak adanya jaminan bahwa kegiatan pemadaman listrik tidak akan terulang dikemudian hari. Menambah persoalan dalam keberlanjutan pembangunan kita. Krisis energi, khususnya pasokan listrik menjadi persoalan serius yang harus dicarikan solusinya oleh pemerintah. PLN harus bekerjasama dengan kementerian terkait yaitu Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), beserta pemerintah daerah setempat agar Sumut tidak di dera pemadaman yang berkepanjangan.

Akhirnya, semua pihak harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan aksi pemadaman listrik.

Sembari menunggu para orang-orang pintar-stakeholder PLN-menyelesaikan pekerjaan mereka. Kita sebagai bagian dari masyarakat.

Sekali lagi, sepertinya harus belajar kembali untuk melakukan penghematan untuk mengurangi beban daya yang melebihi pasokan yang saat ini tersedia. Sembari tetap melakukan protes untuk mengingatkan kinerja yang mengecewakan rakyat. Mudah-mudahan, langkah kecil penghematan masyarakat bisa membantu pembenahan krisis listrik di Sumut. Semoga. ***

Penulis adalah Mahasiswa Program Magister USU dan Wakil Ketua  KNPI Kota Medan

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*