Terkait 6 Peserta Tuntut Diangkat jadi CPNS – Mahasiswa Minta Bupati Jangan ‘Cuci Tangan’

Gerakan Mahasiswa Peduli Pembangunan Palas (GMP3) meminta Bupati Padang Lawas (Palas), Basyrah Lubis SH, bertanggung jawab terhadap persoalan 6 peserta seleksi CPNS Palas 2009, yang menilai mereka berhak diangkat menjadi CPNS Palas, namun ternyata hingga saat ini nasibnya masih terombang-ambing.

“Bupati jangan cuci tangan dengan persoalan ini, karena sudah jelas sangat merugikan hak mereka untuk diangkat menjadi CPNSD Palas,” ujar Ketua GMP3, Mardan Hanafi Hasibuan, kepada METRO, Rabu (1/12).

Menurut Mardan, pihaknya sudah berulang kali menggelar unjuk rasa ke Pemkab Palas, termasuk DPRD Palas, terkait persoalan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya, bahkan DPRD sebagai wakil rakyat tidak mampu menyahuti aspirasi mereka.

“Kita sangat menyesalkan kinerja DPRD, begitu juga dengan Bupati Palas yang kurang tanggap dalam persoalan ini. Kami sebagai mahasiswa, siap membela hak ke 6 orang tersebut,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Selasa (30/11) lalu, enam orang peserta seleksi CPNS Palas 2009, yaitu Alamsyah Harahap, Frengki Siregar, Asnolt Jamses Hasibuan, Sahruddin, Winardi dan Rahmat Arifianto, menuntut agar Pemkab Palas mengangkat mereka menjadi CPNS, karena mereka menilai merekalah yang berhak diangkat jadi CPNS Palas formasi TA 2009.

“Karena sampai sekarang kami belum ada menerima SK pengangkatan, tidak tahu apakah kami yang diusulkan Pemkab Palas sebagai CPNS ke BKN atau bukan,” ujar Alamsyah dan Winardi mewakili teman-temannya kepada METRO.

Disampaikan Alamsyah Harahap dan Winardi, mewakili 4 teman-temannya yang lain, awal munculnya persoalan yang mereka hadapi dimulai saat dikeluarkannya Pengumuman Bupati Palas Nomor 800/5866/2010 tentang hasil ujian penerimaan dan penyaringan CPNSD Kabupaten Palas TA 2009 tertanggal 7 Desember 2009. Di mana di formasi Analisis Kepegawaian S1 Hukum Pidana diumumkan 3 pemenang, salah satunya yang berada di nomor urut 2 di pengumuman adalah Renny Meisyaroh Lubis SH, dengan nomor peserta ujian 057500057. Sementara nomor peserta 057500057 adalah milik Rahmat Arifianto.

Kemudian, di formasi Tekhnisi Listrik lulusan SMK listrik/elektro diumumkan 5 yang lulus yaitu pertama Muhammad Reza Fahlepi dengan nomor peserta 098860121, sementara nomor peserta 098860121 sebenarnya atas nama Frengki Siregar, warga Desa Sigala-Gala Kecamatan Sosopan, Palas.

Kedua, Subhan Masruri Hasibuan dengan nomor peserta 098860236, sementara nomor peserta 098860236 sebenarnya atas nama Asnolt Jamses Hasibuan, warga Sampuran Simarloting Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Paluta.

Baca Juga :  Elpiji Mulai Langka

Ketiga, Manto Hendrika Tamba nomor peserta 098860358, sementara nomor peserta 098860358 atas nama Sahrudddin, warga Jalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina.

Keempat, Herman nomor peserta 098860345, sementara nomor peserta 098860345 sebenarnya atas nama Alamsyah Harahap, warga Jalan Sudirman, Kecamatan Psp Utara Kota Psp.

Kelima, Riki Hidayat dengan nomor peserta 098860347, sementara nomor peserta 098860347 sebenarnya atas nama Winardi, warga Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Jaya Kabupaten Rokan Hulu Riau.

“Karena nomor peserta milik kami yang diumumkan tapi namanya bukan nama kami, maka kami mempertanyakannya ke Pemkab Palas dengan hari yang berbeda, sejak sehari (8/12/2009) setelah dikeluarkannya pengumuman,” ujar Alamsyah Harahap dan Winardi.

Singkatnya, setelah mereka mempertanyakan soal pengumuman tersebut dan siapa yang berhak diangkat jadi CPNS TA 2009, pada Januari 2010, Pemkab Palas ditandatangani Sekdakab Palas, Drs Syahrul Mulia Harahap SH MSi tertanggal 7 Januari 2010, menerbitkan ralat pengumuman tentang hasil ujian penyaringan dan penerimaan CPNS TA 2009 pada Pemkab Palas. Isinya tentang hasil ujian penerimaan dan penyaringan CPNSD Kabupaten Palas TA 2009. Di mana untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan yaitu Analisis Kepegawaian (S-1 Hukum Pidana), Penyuluh Pertanian (S-1 Pertanian) dan Tekhnik Listrik (SMK Listrik/Elektro) berbeda antara nomor dan nama yang diumumkan.

Berdasarkan Nama

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Palas, Hamzah Hasibuan menjelaskan, terkait CPNS Palas untuk TA 2009 yang bermasalah ada 22 orang. Sebanyak 15 orang di antaranya sudah keluar SK dan NIP-nya, tinggal 7 orang lagi yakni bernama Renny Meisyaroh Lubis, Ade Febrianti, Muhammad Reza Pahlepi, Subhan Masruri Hasibuan, Manto Hendrika Tamba, Riki Hidayat dan Dui Cahyo Hipas dan bukan atas nama yang 6 orang tersebut.

“Jadi kita tetap berdasarkan Surat Pengumuman Bupati Palas Basyrah Lubis tertanggal 7 Desember Tahun 2009 lalu yang disaksikan oleh muspida plus dan perwakilan UNS disaat itu. Bahkan Ketua panitia seleksi CPNSD Palas TA 2009 Syahrul Mulia Harahap ikut menandatanganinya,” ujar Hamzah Selasa (30/11).

Lebih lanjut kata Hamzah, untuk persoalan 7 orang yang saat ini belum turun SK-ya, pihaknya sedang mengusahakannya dan sudah menyurati pihak BKN regional VI sebanyak 4 kali sejak tanggal 13 Juli lalu,bahkan yang terakhir pada tanggal 23 November lalu dengan nomor surat No:810/7376/2010 tentang Bupati Palas Basyrah Lubis tidak pernah memberikan pendelegasian kewenangan terhadap siapapun termasuk ketua panitia seleksi CPNSD Palas TA 2009 Syahrul Mulia Harahap.

Baca Juga :  Rekapitulasi Hasil Pileg KPU Tapsel Berlangsung Alot

“Sehingga surat ralat Syahrul Mulia tidak sah, karena Bupati tidak pernah memberikan pendelegasian,” terangnya.

Disinggung mengenai ke 6 orang yang mengaku ada nomor ujian mereka dalam pengumuman hasil CPNSD Palas TA 2009 tertanggal 7 Desember 2009 yang diumumkan Bupati Palas namun namanya berbeda, Hamzah menerangkan kalau pihaknya mengacu berdasarkan nama. “Berdasarkan nama, bukan berdasarkan nomor,” ucapnya.

Kemudian katanya, pihak BKN juga sudah menyurati Pemkab Palas, apakah ada memberikan pendelegasian terhadap siapapun dalam membuat surat ralat pengumuman CPNSD, ternyata Bupati tidak ada memberikannya.

“Sudah kita balas suratnya. Namun demikian untuk 7 orang lagi CPNS yang belum keluar SK-nya, kami akan terus memperjuangkannya,” tuturnya.

Ditanya kenapa 15 orang yang bermasalah bisa keluar SK-nya, sedangkan 7 orang lagi belum keluar, Hamzah mengatakan permasalahan yang 7 orang lagi bersifat administratif termasuk adanya berkas yang kurang lengkap berupa Widya Bhakti bagi pelamar tenaga honorer yang sudah mengabdi diatas 5 tahun di intansi pemerintah tertentu dan ada juga persyaratan yang lainnya. “Jadi sudah bisa dijawab sekarang, kalau yang benar adalah yang diumumkan Bupati,” pungkasnya. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*