Terkait Dugaan Penyimpangan Dana, DPRD P. Sidimpuan Akan Adukan Pengurus P2KP ke Kejari

P.Sidimpuan, (Analisa)

%name Terkait Dugaan Penyimpangan Dana, DPRD P. Sidimpuan Akan Adukan Pengurus P2KP ke Kejari Komisi II DPRD Padangsidimpuan akan mengadukan dugaan penyimpangan dana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

“Dalam waktu dekat, Komisi II akan melakukan pengaduan dugaan penyimpangan dana program P2KP di Kota Padangsidimpuan,”ujar wakil ketua Komisi II Khoiruddin Nasution kepada Analisa di ruangan kerjanya, Jumat (5/3).

Dikatakan, dugaan penyimpangan dana yang akan diadukan itu diantaranya penyaluran dana pelatihan (Fixed Cost) yang dari hasil investigasi DPRD ditemukan penyaluran dana Fixed Cost bermasalah.
“Hasil temuan dan informasi yang kami temukan dilapangan, menunjukkan adanya masalah dalam dana fixed cost, dimana dana tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada masyarakat,” terangnya.
Diakuinya, penyaluran dana tersebut memang sudah dilakukan, namun dalam tekhnis penyaluran tidak sesuai dengan yang seharusnya.

“Kami belum bisa memberikan keterangan tentang berapa item yang akan kami laporkan ke Kejari Padangsidimpuan, pastinya masalah dana Fixed Cost salah satunya,” katanya. Khoiruddin mengatakan, sebelum melakukan pengaduan ke Kejari, pihaknya akan terlebih dahulu memanggil para petugas P2KP untuk memperkuat data-data yang telah dimiliki oleh Komisi II DPRD.  “Dalam beberapa hari ke depan, kita akan memanggil unsur terkait, setelah itu kita akan membuat pengaduan langsung ke Kejaksaan untuk ditindak-lanjuti,”sebutnya.

Hal senada juga diutarakan Ketua komisi II DPRD P. Sidimpuan Azhari Harahap yang menilai, pengaduan tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian negara akibat dugaan penyimpangan anggaran program P2KP.

Baca Juga :  Empat Balon Ketua STAIN P. Sidimpuan Lulus Verifikasi

“Kita tidak mau ada penyimpangan anggaran, makanya untuk mencegah adanya penyimpangan itu, Komisi II akan langsung melaporkannya ke Kejari Padangsidimpuan,” katanya. Ditegaskannya, anggota Komisi II siap dijadikan saksi oleh kejaksaan bila sewaktu-waktu diperlukan. “Komisi II sangat serius mengusut tuntas kasus ini, dan siap bersaksi bila sewaktu-waktu diperlukan, “katanya.

Sementara itu, Koordinator Kota (korkot) reguler Taufik Hidayat menyebutkan bahwa semua anggaran yang ada di P2KP tersebut sudah disalurkan kepada masyarakat. Khusus untuk dana fixed Cost, mereka sudah menyalurkan dana tersebut langsung kepada masyarakat melalui Fasilitas Kelurahan (Faskel). “Kami siap memberikan keterangan bila diperlukan, karena kami merasa tidak salah,” ujarnya. (hih)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*