Terkait Oknum Dinkes Diduga Lakukan Pengutipan – Wali Kota Padangsidimpuan Harus Tanggung Jawab

Persoalan mengenai kutipan kepada calon bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padangsidimpuan (Psp), Sahwan, terus mendapatkan sorotan dari DPRD Psp. Bahkan Ketua DPRD Psp, Aswar Syamsi, menegaskan, persoalan itu merupakan tanggung jawab atasan Sahwan secara langsung, yakni Kadis dan Wali Kota Psp, Drs Zulkarnaen Nasution.

“Mengapa sampai terjadi begitu? Ini tidak baik bagi penegakan disiplin dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan transparan, khususnya di tataran administrasi kepegawaian. Jadi, atasan oknum Dinkes ini yakni Kadis dan Wali Kota Psp harus mempertanggungjawabkannya,” tegasnya kepada METRO, Kamis (9/12).

Kemudian, sambung Syamsi, bentuk tanggung jawab yang harus ditunjukkan adalah mencopot jabatan oknum pegawai Dinkes tersebut. Dan dilakukan pengusutan secara menyeluruh terhadap yang bersangkutan.

Selanjutnya, jika masih ada bidan PTT yang uangnya belum dikembalikan, maka ia mendesak, agar wali kota dan Kadinkes Psp memaksa oknum pegawai Dinkes Psp untuk segera mengembalikan uang yang diduga sudah dikutip tersebut.

“Wali Kota harus mencopot oknum pegawai Dinkes dan memaksa oknum pegawai Dinkes Psp untuk mengembalikan uang yang diduga sudah dikutip,” desaknya.

Syamsi menambahkan, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung dari oknum pegawai Dinkes Psp tersebut dan tingkatan di atasnya, sehingga diduga dengan memanfaatkan jabatannya, oknum pegawai Dinkes Psp itu dengan seenaknya membuat kebijakan sendiri.

“Kenapa sampai terjadi, berarti pengawasannya lemah, masa anggota bisa bikin kebijakan sendiri. Untuk itu sekali lagi dengan tegas kami meminta kepada Wali Kota Psp dan Kadinskes untuk mempertanggungjawabkannya,” tegasnya.

Baca Juga :  Mahasiswa: Bentuk Pansus Sanggumpal Bonang!

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padangsidimpuan (Psp) diduga melakukan pengutipan kepada calon bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ingin bekerja di Pemko Psp. Jumlah kutipan yang dilakukan bervariasi, yakni antara Rp7 juta hingga Rp15 juta per orang.

Menurut pengakuan sejumlah calon bidan PTT yang enggan dipublikasi namanya, kepada METRO, mengatakan, meskipun sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum pegawai Dinkes Psp, yakni, Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Sahwan, mereka tetap tidak diterima menjadi bidan PTT.

“Katanya uang itu untuk biaya pengurusan ke Medan agar bisa menjadi bidan PTT di Pemko Psp. Tapi, meskipun kita sudah penuhi uangnya, kita tetap tidak juga jadi bidan PTT. Dan ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2010. Kalau tidak salah, kami yang dikutip ada sekitar 50-an orang,” kata mereka.

Mereka menambahkan, uang itu diserahkan langsung kepada Sahwan dan mereka sudah berungkali mempertanyakan kepada Sahwan, apakah diterima atau tidak menjadi bidan PTT. Namun, jawabnya selalu sabar hingga akhirnya karena tidak ada kepastian juga mereka mendesak Sahwan untuk mengembalikan uang mereka kembali.

Hanya saja, sambung mereka lagi, sebagian dari mereka ada yang sudah dikembalikan uangnya. Namun, ada sebagian lagi belum dikembalikan dan sebagian lagi yang diurus Sahwan menjadi bidan PTT ada yang menang.

Sementara itu Sahwan yang ditemui wartawan di Dinkes Psp, Jumat (3/12) lalu, mengaku, pihaknya ada mengurus sejumlah orang untuk diangkat menjadi bidan PTT dan ada meminta uang untuk mengurus menjadi bidan PTT ke Medan . Diakuinya juga kalau yang tidak menang maka uangnya sudah dikembalikannya kepada calon bidan PTT.

Baca Juga :  High School Tax Road Show - SMAN 1 Padang Bolak Juara Umum

“Betul ada saya urus, karena belum rezeki ya mau gimana lagi. Sudah selesai kok, sudah saya kembalikan sama mereka,” katanya tanpa mau menyebutkan jumlah yang dikembalikannya serta berapa orang yang sudah dikembalikan dan juga berapa orang yang diurusnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Psp, H Khoiruddin Nasution, menyesalkan sikap oknum pegawai Dinkes Psp tersebut. Selain itu, ia juga mendesak Sahwan agar mengembalikan uang yang sudah diambilnya dari calon bidan PTT. Selakigus menhimbau bidan PTT yang merasa ditipu atau dirugikan atas ulah Sahwan untuk mengadukannya ke DPRD Psp agar bisa ditindaklanjuti.

Selanjutnya, ia juga meminta Wali Kota Psp untuk mengevaluasi kinerja Sahwan yang dinilai merugikan orang dengan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*