Terkait Pembatalan SKT Koptan Subur Makmur Hutabalang – MA Tolak Kasasi Kabag. Hukum Pemkab Tap.Tengah

Padangsidimpuan. Permohonan Kasasi Kabag Hukum Pemkab. Tapanuli Tengah yang mewakili Lurah Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapteng dalam perkara pembatalan Surat Keterangan Tanah (SKT) kelompok tani Subur Makmur Hutabalang ke Mahkamah Agung RI akhirnya dimenangkan oleh Koptan Subur Makmur Hutabalang Kab. Tapteng dimana Majelis Hakim Agung RI di MA akhirnya menolak permohonan Kasasi Lurah Hutabalang atas keberatannya Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. 97/BDG/2010/PT.TUN.MDN jo, Putusan PTUN Medan No. 100/G/2009/PTUN.MDN tanggal 23 Maret 2010. Dalam putusan MA No. 37 K/TUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 itu, Hakim Agung yang terdiri dari DR. H.Yulius, SH., MH selaku Ketua majelis dan Prof. Dr. H. Achmad Sukardja, SH serta DR. H. Imam Soebechi, SH.,MH sepakat menyatakan menolak permohonan kasasi Lurah Hutabalang melalui Kabag Hukum Pemkab.

“Kami baru terima pemberitahuan dari PTUN Medan via Kantor Pos Senin siang (23/4) atas telah diputusnya perkara kasasi yang dimohonkan Kabag Hukum Pemkab Tapteng dan permohonan kasasi itu ditolak MA sesuai dengan putusannya No. 37 K/TUN/2011 tanggal 19 Mei 2011, sehingga dengan demikian klien kami (Koptan Subur Makmur Hutabalang Tapteng) telah dimenangkan oleh MA akibat adanya keberatan kabag Hukum selaku kuasa Lurah Hutabalng atas adanya Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. 97/BDG/2010/PT.TUN.MDN jo, Putusan PTUN Medan No. 100/G/2009/PTUN.MDN tanggal 23 Maret 2010.” Hal ini diterangkan oleh kuasanya Koptan Hutabalng Ahmad Marwan Rangkuti,SH dan Irfan,SH.,M.Hum di Kantor Hukum Marwan Rangkuti & Rekan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 B Padangsidimpuan yang juga didampingi Pengurus Koptan Adolf Warisi dan Tialin br Hasugian pada wartawan (Selasa 24/4).

Baca Juga :  Untuk Mengatasi Over Kapasitas di Lapas Klas II B Padangsidimpuan, Kantor Staf Dialihkan jadi Ruang Tahanan

Dalam kesempatan itu, Marwan yang juga baru memenangkan gugatan kliennya melawan BPN Tapsel menambahkan bahwa kliennnya sebelumnya telah dizolimi oleh Pemkab Tapteng melalui Lurah Hutabalang dengan mencabut SKT tanah anggota Koptan Subur Makmur Hutabalang seluas ± 108,9 Ha secara sepihak tanpa membayar ganti rugi dan juga melanggar hukum, sehingga Koptan Subur Makmur Hutabalang mengajukan gugatan surat Pencabutan SKT itu ke PTUN Medan dan akhirnya PTUN Medan mengabulkan gugatan kliennya, demikian juga ketika di Pengadilan Tinggi TUN Medan dan juga Mahkamah Agung RI yang menolak keberatan Permohonan Kasasi Kabag Hukum Pemkab. Tapanuli Tengah yang mewakili Lurah Hutabalang.

“Dengan adanya putusan hukum itu, maka secara yuridis perkara ini Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Pemkab Tapteng sudah wajib mematuhi perintah putusan tersebut guna terciptanya pemerintahan yang baik dan juga melakukan introspeksi diri kedepan serta kepada pihak-pihak yang menguasai lahan klien kami pasca adanya putusan ini untuk segera menyerahkan lahan itu dalam keadaan baik guna menghindari adanya tuntutan klien kami nantinya baik secara pidana maupun perdata yang tentunya kan merugikan baik secara materiil maupun moril.” tegasnya.

“Kami bersyukur kepada Tuhan YME ternyata hukum saat ini masih berpihak pada kami, karena sebelumnya kami hampir putus asa mengingat lawan kami adalah orang mempunyai segalanya dan semoga peradilan kita saat ini semakin baik lagi agar rakyat yang tertindas dapat menggunakan hukum dalam menyelesaikan masalahnya bukan dengan main hakim sendiri.” Kata Ketua Koptan Subur Makmur Adolf Warisi dengan mata berkaca-kaca. (M-R)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Mafia Di Dunia Pendidikan, Sebuah Catatan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*