Terkait Pemilukada Ulang Madina, Putusan MK Buktikan Buruknya Kinerja Panwas

Panwas Nyatakan Tidak Ada Pelanggaran,

MK Nilai Ada Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Massif

Keputusan MK yang memerintahkan KPUD Madina untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di kabupaten tersebut, karena menilai adanya politik uang dalam Pemilukada Madina, membuktikan lemahnya pengawasan yang dilakukan Panwas Kabupaten Madina. “Sebaiknya Panwas Madina dibubarkan saja, karena tidak becus dalam bekerja,” tegas Dian P Lubis, Sekretaris Eksekutif Forum Peduli Aparatur Bersih Tabagsel kepada SIB di Panyabungan, Rabu (7/7).

Dikatakannya, majelis hakim MK menilai telah terjadi pelanggaran politik uang yang sistematis, terstruktur dan massif, bukti yang berhubungan dengan praktik politik uang dengan menggunakan voucher yang dilakukan tim relawan dari pasangan calon nomor 6 (H Hidayat Batubara/H Dahlan Hasan Nasution) sehingga memiliki implikasi signifikan terhadap Pemilukada Madina. Menurutnya, penilaian MK tersebut merupakan bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan Panwas Kabupaten Madina selama tahapan Pemilukada Madina digelar. “Untuk apa dana sampai ratusan juta rupiah digelontorkan kepada Panwas Madina, bila kinerjanya sangat buruk,” jelas Dian seraya menambahkan panwas sebelumnya mengatakan tidak terjadi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilukada Madina, membuktikan panwas yang bertindak sebagai wasit tidak memiliki kemampuan yang baik termasuk SDM-nya.

Lebih lanjut ia mengatakan keputusan MK patut diapresiasi seluruh pihak, sebab tindakan pelanggaran dengan melakukan praktek money politics berbungkus voucher jelas salah. “Dalam proses pemilihan langsung, semua orang memiliki kesempatan yang sama meski kemampuan finansial berbeda, sehingga janganlah sampai salah satu calon membuat kesempatan itu tidak bisa dimiliki,” jelasnya.

Baca Juga :  40 Rumah Rusak Dihantam Banjir Bandang

Ke depannya, tambah Dian, agar pemilukada berhasil baik khususnya yang berada jauh dari pusat kota hendaknya ada penambahan instrumen pengawasan sehingga pengawasan bisa lebih ketat dan sangsi yang diberikan kepada pelanggar juga harus tegas, “bila itu terwujud maka fungsi pengawasan dan kepastian hukum bila terjadi pelanggaran bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Ramai Dibicarakan
Sementara itu putusan MK yang memerintahkan coblos ulang di seluruh kecamatan di Kabupaten Madina, menjadi topik perbincangan hangat warga Madina, mulai dari masyarakat umum, pejabat, anggota dewan hingga pengusaha di Madina yang sebagian besar tidak menduga putusan MK tersebut. Bahkan sebagian warga masih ada yang tidak percaya jika Pemilukada Madina diulang. “Darimana lagi dananya untuk pemilukada itu, tak mungkinlah diulang,” ujar Lokot Lubis, tokoh masyarakat Panyabungan kepada SIB di Panyabungan, Rabu (7/7).

Menurut Lokot, jika soal money politics yang dituduhkan kepada pasangan H Hidayat Batubara/Dahlan Nasution, ada 2 pasangan calo lainnya yang juga “main duit”. “Semua orang tahu kok siapa 2 pasangan calon itu, bukan rahasia umum,” ujar Lokot tanpa mau menyebutkan nama pasangan tersebut.

Dikatakan Lokot, jika memang keputusan MK tersebut benar adanya memang harus dipatuhi, namun sungguh sangat sayang uang yang akan kembali terbuang hanya untuk menggelar kembali Pemilukada. “Uang tersebut seharusnya bisa ditujukan untuk kepentingan lainnya,” ujar Lokot sembari menambahkan jika memang sudah kalah sebaiknya berbesar hati, karena yang menang tersebut memang betul pilihan masyarakat meski dibalut permainan money politics. (T-9/d)

Baca Juga :  Warga Tanggabosi Ancam Demo PT SM

Sumber: http://hariansib.com/?p=129704

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. sebenarnya masyarakat sudah tau. Bahkan PANWAS pasti tau. Politik uang ada dimana2. Setiap kali pemilihian kepala. Mulai kepala dusun, lingkungan sampai Bupati sekalipun. Semua pakai DUIT. Duit dibagi2 ke masyarakat dgn harapan balak di coblos.

    Cuma di TAPSEL : SARASI aja yg ga terbukti ma MK. Tapi masyarakat sudah pada tau semua.

    jadi ini demokrasi apa namanya >>>>

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*