Terkait Pernyataan Alumni Tak Sah Ikut Testing CPNS – Mahasiswa STKIP Demo DPRD Padagsidimpuan

Jumat, 20 November 2009 – www.metrosiantar.com

SIDIMPUAN-METRO; Mahasiswa tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi Kejuruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tapanuli Selatan-Padangsidimpuan mendemo kantor DPRD Padangsidimpuan, Kamis (19/11), menuntut DPRD mengklarifikasi pernyataan yang sudah disampaikan perihal izin akreditasi STKIP yang dinilai tidak jelas dan menyatakan ratusan alumni STKIP yang melamar CPNS tidak diakui keabsahan ijazahnya.

Koordinator aksi Torkis Halomoan Pohan, Soripada Mulia Harahap, Ali Syahdin Siregar dan Tongku P Hasibuan dalam pernyataan sikapnya di hadapan Ketua DPRD Padangsidimpuan, Aswar Syamsi, Ketua Komisi III, Hamdani Nasution, Ketua Fraksi Demokrat, Khoiruddin Nasution, Ketua Komisi I, Khoiruddin Rambe dan anggota DPRD lainnya, meminta wakil rakyat tersebut mengklarifikasi pernyataan yang sudah disampaikan pada media tentang izin akreditasi STKIP, terlebih pernyataan bahwa alumnus STKIP tidak dapat melamar CPNS.

Untuk itu, pinta mahasiswa yang menjadi koordinator aksi, anggota Dewan yang sudah mengeluarkan pernyataan tersebut harus meminta maaf kepada seluruh pimpinan dan fungsionaris, sekaligus mahasiswa yang berada pada naungan STKIP Tapsel-Padangsidimpuan.

“Kami sebagai instansi STKIP yang saat ini telah mendapat cercaan kata-kata dari oknum anggota Dewan meminta kepada Ketua DPRD dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padangsidimpuan kiranya dapat memanggil anggota Dewan tersebut karena diduga sudah melanggar tata tertiba yang dibuat oleh anggota Dewan,” kata para mahasiswa.

Sempat terjadi dialog terbuka di halaman kantor DPRD Padangsidimpuan antara mahasiswa dengan sejumlah anggota DPRD. Dan setelah terjadi dialog yang cukup panjang, akhirnya Ketua DPRD Padangsidimpuan, Aswar Syamsi, Ketua Komisi III, Hamdani Nasution, Ketua Fraksi Demokrat, Khoiruddin Nasution, Ketua Komisi I, Khoiruddin Rambe dan anggota DPRD lainnya meminta kepada para mahasiswa jika merasa dirugikan dan keberatan untuk menempuh jalur hukum dan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Sebelumnya, 10 November lalu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padangsidimpuan Khoiruddin Rambe menyatakan, akibat STKIP Padangsidimpuan belum mengurus akreditasi sejumlah jurusannya dan tidak memperpanjang akreditasi beberapa jurusan, banyak lulusan perguruan tinggi itu yang gagal melamar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2009 di Pemko Padangsidimpuan.

“Pihak STKIP Padangsidimpuan sudah sangat merugikan masyarakat banyak, terutama para mahasiswa dan alumni perguruan tinggi tersebut. Maka itu, pihak kepolisian Polresta Padangsidimpuan harus segera melakukan tindakan preventif agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban atau yang dirugikan,” paparnya.

Khoiruddin juga menyatakan, permasalahan ini sangat krusial sehingga pihak kepolisian setempat harus segera mengusut tuntas kasus ini. Menurut dia, pihak kepolisian dinilai sangat perlu untuk mencari kebenaran kasus ini karena sudah banyak alumni perguruan tinggi ini yang dirugikan.

“Sebelum ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kami berharap kepada pihak kepolisian agar mengusut kasus ini meski hingga saat ini belum ada masyarakat yang melapor,” tandasnya. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, terutama kalangan pelajar yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, agar benar-benar meneliti dan mencari informasi soal keberadaan jurusan di universitas tersebut.Dengan begitu, mereka tidak akan terlibat masalah yang sama lagi.

Baca Juga :  Temuan BPK 3,4 Triliun Keuangan Pemkab Madina Dibantah

“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini karena sudah banyak merugikan masyarakat, terutama bagi kalangan mahasiswa yang sekarang ini sedang sibuk-sibuknya mencari pekerjaan,”paparnya.

Dia menilai peran pihak Kopertis dalam kasus ini juga dipertanyakan karena seharusnya yang lebih mengetahui tentang akreditasi jurusan-jurusan di perguruan tinggi adalah pihak Kopertis. “Kami meminta kepada pihak kopertis agar segera menindaklanjuti kasus ini supaya tidak terulang lagi pada masa yang akan datang,”ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan, Hamdani Nasution mengungkapkan, mereka akan melakukan koordinasi dengan Komisi I yang membidangi masalah akreditasi untuk menindaklanjuti masalah STKIP Padangsidimpuan tersebut.

“Setelah nanti koordinasi dengan Komisi I,kami langsung akan mempertanyakan masalah akreditasi ini kepada pihak perguruan tinggi karena ini sudah merugikan masyarakat,” paparnya.

Ketua STKIP Kota Padangsidimpuan Alipada Harahap sebelumnya juga mengakui bahwa ada beberapa jurusan di perguruan tinggi tersebut yang masa akreditasinya sudah kedaluwarsa dan belum terakreditasi. Namun,mereka sudah berusaha untuk mengurus kembali izin akreditasi yang sudah kedaluwarsa tersebut. “Memang ada jurusan yang masa akreditasinya sudah kedaluwarsa, tapi kami sedang mengurus izinnya kembali,” paparnya.

Menurut data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Ditjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), lebih kurang sembilan jurusan di STKIP Padangsidimpuan tidak terakreditasi dan telah kedaluwarsa masa akreditasinya seperti jurusan pendidikan matematika, administrasi pendidikan, pendidikan sejarah, pendidikan ekonomi, dan pendidikan bahasa Inggris yang sudah habis masa akreditasinya (kedaluwarsa).

Sementara itu, untuk pendidikan fisika, biologi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia sama sekali tidak terakreditasi. (phn/oz/int)

Puluhan Mahasiswa STKIP Demo DPRD P.Sidimpuan ; Tuntut Pernyataan Maaf Ketua Komisi III

P.Sidimpuan, (Analisa)

Puluhan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Jalan Sutan Soripada Mulia Kota P.Sidimpuan, Kamis (19/11).

Mereka menuntut, Ketua Komisi III DPRD P.Sidimpuan Hamdani Nasution meminta maaf atas statemennya yang menyatakan sejumlah jurusan di STKIP tidak terakreditasi dan kadaluarsa.

Pantauan Analisa, puluhan mahasiswa dari berbagai jurusan di STKIP mendatangi Gedung DPRD P.Sidimpuan sekitar pukul 10:15 WIB dengan mengenderai belasan sepeda motor dan angkutan umum.

Mereka selanjutnya melakukan orasi dihalaman gedung dewan sembari meneriakkan yel-yel perjuangan dan mengusung karton manila yang bertuliskan sejumlah kutukan terhadap komentar dewan yang dinilai telah mencoreng nama baik STKIP.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Tongku Hasibuan disebutkan, pernyataan ketua komisi III DPRD P. Sidimpuan tidak berdasar karena STKIP terdaftar di Dikti sebagaimana data yang diperoleh dari Ketua perguruan tinggi tersebut.

“Kami sudah konfrentir sinyalmen itu kepada Ketua STKIP dan beliau menegaskan kalau jurusan-jursan diperguruan tinggi ini terdaftar didikti, “ujarnya sembari memberikan bukti tertulis kepada anggota dewan yang menerima kedatangan mahasiswa tersebut.

Mereka juga menyayangkan keluarnya komentar Ketua Komisi III yang dimuat disalah satu media nasional yang menyatakan ratusan mahasiswa yang kuliah diberbagai jurusan di STKIP terancam tidak diakui negara karena status yang tidak terakdeditasi dan kadaluarsa.

Atas dasar itu, mereka menuntut agar Ketua Komisi III dihadirkan dihadapan para pengunjukrasa guna menyatakan permintaan maaf secara terbuka.

Setelah menunggu beberapa menit akhirnya Ketua DPRD Azwar Syamsi bersama Ketua Komisi I Khoiruddin Rambe, dan Ketua Fraksi Nasional Bersatu Lukman menemui mahasiswa, namun kedatangan mereka ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak berkompeten.

“Bukan bapak Ketua yang kami inginkan menjawab pernyataan sikap ini, namun Ketua Komisi III dan Ketua Faksi Demokrat, tolong segera hadirkan mereka dihadapan kami, “tegas Tongku yang disambut riuh para pengunjuk rasa lainnya.

Setelah merasa kehadirannya tidak diharapkan Ketua DPRD dan sejumlah anggota lainnya kembali memasuki gedung DPRD guna mengajak Ketua Komisi III dan Ketua fraksi Demokrat menemui para pengunjukrasa yang sudah mulai emosi.

Temui Pengunjukrasa

Berselang beberapa menit kemudian, Ketua Komisi I dan Ketua Fraksi Demokrat Khoruddin Nasution bersama Ketua DPRD dan sejumlah anggota dewan lainnya menemui para pengunjukrasa yang terus menolak agar aspirasi mereka disampaikan oleh beberapa perwakilan diruang paripurna.

Dalam tanggapannya, Ketua komisi III Hamdani terkesan mengelak telah menyatakan statmen seperti yang termuat dalam media nasional tersebut. ” Saya tidak pernah mengeluarkan statmen seperti yang dilansir media nasional itu, “katanya dihadapan mahasiswa yang terus mendesaknya untuk segera meminta maaf .

Dijelaskan, munculnya pemberitaan tersebut setelah beberapa waktu lalu ada mahasiswa yang mengadukan masalah akreditasi ini ke DPRD dan berselang sehari kemudian sejeumlah wartawan media cetak menanyakan hal yang sama sembari membawa print data yang mereka peroleh dari Badan Agreditasi .

Seingat saya kata Hamdani, tidak pernah mengeluarkan pernyatan seperti dilansir media nasional tersebut. “Mungkin wartawannya yang salah tulis , “katanya sembari meminta agar Mahasiswa melakukan hak jawab terhadap media yang memuat pernyataannya tersebut.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat dengan gamblang menambahi tanggapan ketua komisi III tersebut dengan menjelaskan rincian deteil kronologis sebenarnya. (hih)

PostLink: https://apakabarsidimpuan.com/2009/11/terkait-pernyataan-alumni-tak-sah-ikut-testing-cpns-mahasiswa-stkip-demo-dprd-padagsidimpuan/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  BKN Masih Proses SK 4 CPNS Psp

2 Komentar

  1. masalah nya kembali lg berarati ada apa sebenarnya
    banyak mahasiswa yg men hd bingung
    kami hanya butuh kepastian dari permasalahan ini…….

  2. Makannya, sebelum tahu fakta yang sebenarnya seharusnya pihak DPRD Padangsidimpuan perlu mempelajari maupun mencari bukti bagaimana yang dikatakan PTS yang syah menurut peraturan yang ada sehingga permasalahan yang tidak perlu ada tidak terjadi, sebab yang berhak menyatakan syah tidaknya sebuah PTS adalah Dirjen Dikti dan PTN adalah Kepres. Padahal, semua Program Studi di STKIP Tapsel telah memikili akreditasi dari pemerintah yang masih berlaku sampai 2010.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*