Terkait Pilkada Madina, Mahfud MD Telah Dilaporkan Kepada Ketua KPK

Adanya pernyataan Machfud MD di berbagai media yang menyatakan belum ada laporan atau pengaduan terkait dugaan suap Sengketa Pilkada Madina tahun 2010 yang lalu diklarifkasi Irwan H. Daulay, berdasakan tanda terima surat yang berlogo resmi  KPK  Irwan membeberkan  telah melaporkan mantan Ketua MK tersebut kepada Ketua KPK pada tanggal  7 Oktober 2013 pukul 11.00 Wib ke bagian persuratan KPK (bukan ke bagian Dumas KPK sebagaimana keterangan pers Machfud).

Laporan yang bernomor 90/SEK-DPP IMA MADINA/B/X/2013  tersebut pada intinya Memohon kepada Ketua KPK untuk mengembangkan penyelidikan terhadap Machfud MD yang pada saat itu selaku ketua MK atas tertangkapnya Akil Mochtar  beberapa waktu lalu untuk diperiksa sehubungan dengan Putusan Pilkada Madina tahun 2010 yang diduga penuh dengan persekongkolan jahat dan aroma suap.

Adapun latar belakang pelaporan tersebut adalah sehubungan tidak didiskualifikasinya pasangan Calon Bupati Madina oleh MK yang saat itu berperan sebagai Ketua Hakim Panel Akil Mochtar dan Ketua Hakim Pleno adalah Machfud MD, yang telah memutus perkara No. 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 dimana pasangan Calon Hidayat/Dahlan terbukti melakukan Politik Uang secara terstruktur, sistematis dan massif pada Pemilukada Madina tahun 2010 yang lalu.

Sementara berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 82 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2005 pasal 64 ayat (2) menyatakan dengan tegas setiap pasangan calon yang terbukti di Pengadilan melakukan politik uang dan berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon.

Berbeda dengan  putusan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat No. 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010,  ternyata secara serta merta Hakim MK mendiskualifikasi Pasangan calon yang terbukti melakukan Politik Uang secara terstruktur, sistematis dan massif.

Terhadap perbedaan amar putusan tersebut, telah kami pertanyakan kepada Ketua MK Machfud MD. Berdasarkan  surat No. 271/PAN.MK/XI/2010 tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh  Kasainur Sidauruk  selaku   Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi  tetap kukuh dalam pendiriannya agar KPUD Madina menggelar Pemungutan Suara Ulang dengan tetap menyertakan Pasangan Calon yang terbukti melakukan praktik Politik Uang.

Baca Juga :  Kenaikan Harga Cabai, Pusingkan Pemerintah

Yang lebih memprihatinkan adalah;  berdasarkan surat  No. 36/DPP IMA MADINA/B/VII/2010  tanggal 16 Juli 2010  yang kami tujukan kepada Ketua KPU perihal diskualifikasi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Madina, ternyata berdasarkan surat No. 506/KPU/IX/2010  tanggal 14 september 2010 Ketua KPU H.A.Hafiz Ansary “ menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Pasangan Calon yang telah terbukti melakukan Politik Uang jika kejadiannya diluar masa kampanye dan pembatalan hanya dapat dilakukan sebelum penghitungan suara dilakukan”, alasan tersebut adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan kami nyatakan sangat mengada-ada.

Menurut hemat kami oknum di kedua lembaga Negara tersebut telah terlibat mencederai prinsip-prinsip Demokrasi yang Jujur dan Adil dan prinsip-prinsip hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran Pemilu,  apalagi praktik Politik Uang dalam Pemilu dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat yang dapat berdampak buruk terhadap  penyelenggaran Negara dan pelayanan public.

Pelaporan kami tersebut juga tidak diharapkan untuk menganulir kembali putusan Pilkada Madina tersebut, juga tidak mengharapkan digelarnya lagi Pilkada Ulang di Madina, karena hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan tidak akan menyelesaikan masalah. Pelaporan tersebut semata-mata kami tujukan agar dugaan persekongkolan jahat yang beraroma suap yang sering terdengar dalam setiap pengambilan keputusan di MK dibuka secara jelas dan terang benderang oleh pihak penegak Hukum.

Karena seperti kita ketahui, akibat beban biaya politik yang sangat besar yang harus dikeluarkan oleh Calon Kepala Daerah mulai dari biaya persiapan, meminang parpol pendukung, biaya kampanye dan biaya siluman termasuk biaya untuk “mengamankan” putusan MK, menjadikan banyak Kepala daerah yang awalnya memiliki niat baik ingin mensejahterakan rakyat akhirnya berakhir di Meja Hijau.

Sebagai contoh Bupati Madina HM. Hidayat Batubara yang terpilih dengan cara Politik Uang diduga menggelontorkan dana ratusan milliard rupiah agar terpilih sebagai Bupati Madina, setelah terpilih dan  untuk pengembalian dana sebesar itu akhirnya menghalalkan segala cara dan akhirnya di OTT oleh KPK tanggal 15 Mei 2013 yang lalu dengan sangkaan Suap dan saat ini sedang diproses di Pengadilan Tipikor Medan.

Baca Juga :  Mutasi Pejabat Pemkab Madina Dinilai Berbau Politis

Kasus Madina tersebut hanya satu contoh dari 309 Kepala Daerah di Indonesia  yang akhirnya terjerat korupsi akibat mahalnya ongkos menjadi seorang Pemimpin di Daerah, korban-korban berikutnya  diprediksi akan akan berjatuhan jika penegakan hukum dan system politik kita tidak segera di koreksi secara fundamental.

Jika persoalan besar ini tidak disikapi oleh Pemerintah dan para pemangku kepentingan di Republik ini, diyakini potensi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan konsep NKRI akan semakin melemah, masyarakat akan menjalankan hukumnya masing-masing hingga stabilitas menjadi taruhannya, ancaman disintegrasi  akan semakin bergulir, wibawa Pemerintah didepan rakyatnya terdegradasi,  karena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita hari ini tidak ubahnya seperti Hukum Rimba, yang kuat memakan yang lemah dan yang lemah semakin tertindas. (IHD)

 

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*