Terkait Tunggakan Pembayaran Uang Makan Guru, Sekda Kota P.Sidimpuan Kembali Ingkar Janji P.Sidimpuan

(Analisa)

Sekretaris Daerah (Sekdako) P.Sidimpuan H. Sarmadhan Hasibuan kembali ingkar janji, merealisasikan pembayaran uang makan guru yang rencananya akan dibayarkan pada awal Juli 2009 lalu.

“Sudah dua kali Sekda berjanji akan membayarkan uang makan guru yang sudah dua semester tidak dibayarkan, seperti bulan lalu Sekda berjanji akan membayarkannya pada pertengahan bulan ini, namun sampai sekarang, kami belum mendapat sepersenpun,”ujar salah seorang guru di salah satu SMAN di P.Sidimpuan yang enggan disebut namanya kepada Analisa, Senin (27/7).

Dikatakan, janji-janji Sekda dalam pembayaran uang makan guru ini sudah kerap disampaikannya baik melalui acara resmi maupun pemberitaan disurat kabar lokal. Seperti dalam sambutannya pada pelantikan pengurus korpri bulan lalu, dimana Sekda berjanji akan membayarkan uang makan guru pada awal bulan Juli 2009. “Kami sudah mulai muak dengan janji-janji bohong tersebut, kalau memang tidak mampu membayar katakan tidak, jangan buat kami terus berharap,”katanya.

Akal-akalan

Disinggung absen guru yang dijadikan sebagai salah satu tameng alasan dia menilai, itu hanya akal-akalan Sekda belaka, karena tidak mungkin sampai dua semseter uang makan guru tidak bisa dibayarkan hanya karena alasan absensi guru belum selesai. “Kalau cuma alasan absensi, mustahil sampai dua semster uang makan kami belum dibayarkan,itu namanya mengada-ngada, “katanya.

Aktivis HMI Cabang Sidimpuan Muhammad Syukri Pulungan menilai, adanya upaya Pemko untuk memotong dan meniadakan uang makan PNS adalah kebijakan yang tidak bijak. Menurutnya, banyak pos anggaran berupa belanja dan kegiatan proyek di sejumlah SKPD yang terkesan hanya menguntungkan oknum tertentu.

“Kenapa bukan itu yang dipotong atau ditiadakan. Haruskah perut guru dan pegawai itu yang dikempeskan. Kegiatan fair yang tertuang di APBD tidak perlu dilaksanakan karena terkesan hanya untuk jalan-jalan ke luar daerah. Saya melihat pejabat yang mengurusi Pemko ini belum serius untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih dari virus KKN, “tegasnya. Bocoran yang diperoleh, ternyata anggaran kegiatan sejumlah SKPD juga dipotong dan dihapus. Bahkan tunjangan kelancaran tugas seluruh eselon selama dua triwulan juga dipotong.

“Hanya dana kegiatan di Kantor Lingkungan Hidup dan Bagian Pembangunan Setda yang tidak terimbas, dan Dinas Pendidikan hanya dipotong sekitar Rp. 60 juta”, ujar Syukri seraya mengatakan penyebab tiga SKPD itu tidak dijamah karena hubungan familiar dan kawan akrab Pejabat teras Pemko Sidimpuan.

Ditiadakan

Informasi dihimpun Analisa, Senin (27/7), rencananya uang makan guru yang sebesar Rp. 8.309.289.500 untuk 2.810 tidak akan dibayarkan karena akan ditiadakan guna menuntupi dugaan defisit anggaran 15 M yang dialami Pemko Sidimpuan saat ini.

Bukan hanya uang makan guru yang terancam tidak dibayarkan, namun juga uang makan sejumlah PNS di Dinas, seperti Dinas kesehatan sebesar Rp. 1.334.520.000,- di Badan RSUD sebesar Rp. 656.242.000,- .

Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 269.280.000,- di Bappeda Rp. 174.240.000, Dinas Perhubungan Rp. 65.700.000, Kantor Lingkungan Hidup Rp. 79.200.000, Dinas Kebersihan Rp. 289.080.000, Dinas Kependudukan dan catatan sipil Rp. 108.000.000, Badan KB Rp. 198.000.000, Dinas Sosial dan tenaga kerja Rp. 104.040.000, Dinas Koperasi, UKM, Perindag Rp. 245.520.000, Dinas Pora&Budpar Rp. 221.760.000, Kantor Kesbang Linmas Rp. 331.330.000, dan Kantor Satpol PP sebesar Rp. 356.760.000,-

Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemko Sidimpuan TA 2009 diperkirakan Defisit Rp. 15 M melampaui batas maksimal APBD 2009 sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor 123/PMK.07/2008. Akibatnya, sejumlah mata anggaran yang tertuang di Perda Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota No. 03 Tahun 2009 itu harus ditiadakan.

Kebijakan itu diketahui, usai mencuatnya ke publik hasil rapat tertutup yang dihadiri Sekda Pemko Padangsidimpuan H.Sarmadhan Hasibuan,SH.MM serta seluruh kepala SKPD di kantor Bapeda setempat, beberapa waktu lalu yang beragendakan mencari solusi menutupi defisit anggaran sebesar Rp. 15 M.

Keluarnya surat yang ditanda-tangani Sekda yang ditujukan kepada segenap PNS tentang permohonan uang makan PNS untuk triwulan ketiga dan keempat tidak dapat dibayarkan, juga merupakan salah satu indikasi kuat adanya krisis keuangan di tubuh Pemko Sidimpuan saat ini. (hih)

sumber : www.Analisadaily.com

POST ARCHIVE: This content is 8 years old. Please, read this content keeping its age in Mind
google Terkait Tunggakan Pembayaran Uang Makan Guru, Sekda Kota P.Sidimpuan Kembali Ingkar Janji   P.Sidimpuanfacebook Terkait Tunggakan Pembayaran Uang Makan Guru, Sekda Kota P.Sidimpuan Kembali Ingkar Janji   P.Sidimpuantwitter Terkait Tunggakan Pembayaran Uang Makan Guru, Sekda Kota P.Sidimpuan Kembali Ingkar Janji   P.Sidimpuanlinkedin Terkait Tunggakan Pembayaran Uang Makan Guru, Sekda Kota P.Sidimpuan Kembali Ingkar Janji   P.Sidimpuanemail Terkait Tunggakan Pembayaran Uang Makan Guru, Sekda Kota P.Sidimpuan Kembali Ingkar Janji   P.Sidimpuanprint Terkait Tunggakan Pembayaran Uang Makan Guru, Sekda Kota P.Sidimpuan Kembali Ingkar Janji   P.Sidimpuan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*