Tidak Distempel, Draf LKPj Bupati Palas Dianggap Tak Sah

Bupati Palas Basyrah Lubis SH salah menyebutkan nilai jumlah uang saat membacakan pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2009, yang digelar di ruangan paripurna DPRD Palas, Senin (22/11). Selain itu, draf LKPj juga tidak distempel. Menyikapi hal ini, DPRD menganggap draf LKPj tersebut tidak sah.

Kesalahan Bupati dalam menyebutkan nilai uang tersebut adalah pada pengelolaan belanja daerah pada halaman 7 kolom akhir, dalam LKPJ, Bupati Palas Basyrah Lubis membacakan target belanja Palas sebesar Rp224.976.293.004 dan realisasinya sebesar Rp203.091.905.085.

Kesalahan penyampaikan yang sempat membuat hadirin yang hadir tersenyum pertanda ada kesalahan adalah Bupati menyebutkan dua ratus tiga miliar, sembilan puluh satu juta, sembilan ratus lima ribu, koma nol delapan lima, begitu juga pada akhir angka target belanja tidak langsung Bupati menyebutkan pada angka Rp173.506.533.740, tetapi menyebutkan angka 740 dengan sebutan tujuh koma empat puluh, yang seharusnya tujuh ratus empat puluh rupiah.

Samson: Itu Salah Besar

Ketua Fraksi PPP Palas, Samson Fareddy Hasibuan, mengaku, salah dalam menyebut nilai uang atau tidak pandai membaca nilai uang itu adalah bagian dari kesalahan besar.

“Itu sudah jelas salah, kalau memang tidak pandai menyebutnya cukup dibilang saja memakai kalimat sekitar. Sebab, kalau memakai kalimat sekitar itu tidak ada patokan ukuran nilai, apalagi salah sebut nilai,” terangnya dengan senyum.

Baca Juga :  Bekuk Filipina, Indonesia Setengah Jalan ke Final

LKPJ Bupati Palas

Tidak Distempel

Tidak itu saja yang membuat LKPj Bupati TA 2009 yang terkesan asal-asalan dalam pengantar LKPJ Bupati yang memiliki 9 lembar tersebut, tidak memakai stempel atau tidak distempel, hanya langsung ditanda tangani oleh Bupati Palas, Basyrah Lubis SH.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bappeda Palas, Samsul Anwar Lubis melalui Sekretaris Bappeda, Nina Siregar menuturkan tidak distempelnya LKPj Bupati tersebut karena terburu-buru. “Bagaimana lagilah dek, keburu tadi, saya juga kurang sehat ini,” ucapnya.

LKPj Bupati Tidak Sah

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Palas, M Yunan Hasibuan, LKPj Bupati menurutnya tidak sah, karena tidak distempel.(MetroSiantar)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*