Tidak Tegas – Pembinaan PNS Kota Padangsidimpuan Lemah

Komisi I DPRD Kota Padangsidimpuan (Psp) menilai, pembinaan Peawai Negeri Sipil (PNS) Kota Psp sangat lemah. Untuk itu, pemerintah khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta benar-benar membina PNS agar lebih bertanggungjawab.
Ketua Komisi I DPRD Psp, Khoiruddin Rambe, Jumat (16/9) menilai, pembinaan PNS masih lemah dan tidak ada ketegasan dari pemerintah dalam hal pembinaan kepada PNS. Hal ini menurutnya bisa dibuktikan beberapa waktu lalu, ada sejumlah PNS yang terjaring razia operasi sayang yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan BKD. Saat itu ada sejumlah PNS terjaring di salah satu hotel di Kota Psp dan yang lebih miris lagi PNS tersebut dari dunia pendidikan.

Namun kacaunya, kata politikus PKS ini, tidak ada sanksi yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan. Bahkan, BKD Psp ketika ditanyakan malah tidak tahu, padahal kejadiannya sudah menjadi rahasia umum dan diketahui masyarakat secara luas ditengah-tengah Kota Psp.

“Di sini saja sudah bisa kita lihat bahwa pembinaan PNS masih lemah, karena ditanya aja dinas yang bersangkutan saja tidak tahu. Anehkah padahal yang melakukan operasi itu kan BKD dan Satpol PP,” ucapnya.

Untuk itu kedepan, dirinya berharap agar pembinaan PNS benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Karena sebenarnya pembinaan yang dimaksudkan adalah ketika PNS melanggar disiplin, maka harus diberi tindakan sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri.

Baca Juga :  Longsor dan Banjir Di Madina Sejumlah Desa Terisolir

Ditambahkannya ukuran pembinaan PNS bukanlah dari besarannya anggaran yang ditampung dalam APBD, melainkan aplikasinya yang secara nyata dilapangan dan ada hasilnya.

“Jangan karena anggaran pembinaan PNS hanya Rp 36 juta, lantas dijadikan alasan, tidak benar itu, karena intinya adalah pembinaan nyata dilapangan dan ada hasilnya. Apa yang kita sampaikan tidak ada maksud apa-apa kita hanya ingin agar PNS sadar akan tugas dan tanggungjawabnya serta melaksanakan tugasnya dengan baik bukannya malah mencemarkan nama institusi PNS, sehingga PNS akan lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.  (phn/mer)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*