Tiga Pimpinan DPRD Paluta Diadukan Anggota DPRD ke Badan Kehormatan Dewan dan Gubsu

* Diduga Telah Melanggar PP No. 58 Tahun 2005, Pasal 48, PP No. 16 Pasal 55 Huruf d
* Perda No.5 Tahun 2010 Tentang APBD Paluta Tahun Anggaran 2010 Harus Dibatalkan

Nimrod Sitorus anggota DPRD Padanglawas Utara akhirnya mengadukan Pimpinan Dewan ke Badan Kehormatan Dewan dan Gubsu. Pasalnya para pimpinan dewan diduga melakukan pelanggaran dengan cara menyetujui APBD Padanglawas Utara 2010 tanpa mekanisme yang benar dan jelas. Ketiga pimpinan DPRD yang diadukan antara lain, Muchlis Harahap, Zul Akhir Sy Harahap, Ahmad Sailan Siregar.

Disebutkan, bahwa pelanggaran yang dilakukan ketiga pimpinan dewan tersebut, memberikan persetujuan kepada bupati untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2010 tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Tindakan itu adalah merupakan pelanggaran penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dengan sengaja mengabaikan ketentuan yang ada,” ujar Nimrod Sitorus SH kepada SIB melalui telepon selularnya, Rabu (21/7).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah harus dikedepankan, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mengingat, tugas dan fungsi institusi. DPRD adalah lembaga, setiap keputusan harus dibuat secara kolektif dan kolegial.

Peraturan yang mereka melanggar, PP No. 58 Tahun 2005, Pasal 48, PP No. 16, Pasal 55, huruf d, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pasal 111 dan 114, Keputusan DPRD Padanglawas Utara No. 49/KPTS/2009 Tentang Tata Tertib DPRD Padanglawas Utara Pasal 109, Keputusan DPRD Padang Lawas Utara No. 50/KPTS/2009 Tentang Kode Etik DPRD Padanglawas Utara Pasal 4, huruf c, d, f, h dan k, Pasal 14, Huruf b, f dan huruf g.

Baca Juga :  Perambahan hutan di Palas makin mengkhawatirkan

Nimrod menyatakan, hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD 2010 oleh Gubernur, tidak diketahui. R-APBD tidak pernah disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD. Setelah disampaikan Bupati ke DPRD, harus dilakukan pembahasan secara bersama oleh Badan Anggaran DPRD, untuk melakukan penyempurnaan, selambat-lambatnya tujuh hari sejak diterima evaluasi. “Bukan seenaknya begitu saja, potong kompas,” ujar Nimrod.

Menurut anggota DPRD Paluta ini, pengaduan tersebut merupakan inisiatif dan pembelajaran bagi DPRD Paluta agar pimpinan mempedomani setiap peraturan yang ada. “Kita harusnya sadar kalau keberadaan kita selalu dipantau oleh masyarakat pendukung kita,” ujarnya.

MINTA DIBATALKAN

Perihal pengaduan itu, Khoiruddin Siregar Anggota DPRD Padanglawas Utara lebih tegas lagi. Menurutnya bahwa pelanggaran yang dilakukan pimpinan dewan tidak dapat ditolerir dan Perda No.5 tahun 2010 tentang APBD Padang Lawas Utara tahun 2010 harus dibatalkan dan kembali menggunakan anggaran tahun 2009.

“Karena sudah banyak pelanggaran dan pembahasan APBD Paluta 2010 tidak sesuai mekanisme maka sudah seharusnya Perda dimaksud dibatalkan. Kita sedang berjuang ini menghadap Gubsu agar Perda itu dibatalkan,” ujar Khoiruddin melalui telepon selularnya, Rabu (21/7). Saat dikonfirmasi, Khoiruddin mengaku sore itu berada di Medan bersama rekannya untuk menghadap Gubsu pukul 16.00 WIB. Katanya, sesuai jadwal harusnya mereka bertemu Gubsu pagi, namun karena jalanan macat di Labuhanbatu, sehingga pertemuan itu diundur menjadi sore.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Hari Ketiga Demo PT Barapala - Warga Lima Desa Bertahan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*