Tindak Pengusaha Tenda Maksiat!

SIDIMPUAN- Anggota DPRD Padangsidimpuan mendukung pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menertibkan lokasi-lokasi yang diduga digunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab untuk berbuat maksiat. “Kita sangat mendukung langkah penertiban yang dilakukan Pemko bersama muspida plus, khususnya di beberapa tempat di Jalan Baru By Pass yang belakangan ini sesuai informasi yang kita dapatkan bukan lagi digunakan untuk sarana wisata kuliner tapi diduga sudah dijadikan ajang maksiat. Apalagi pengusaha menyediakan tenda yang tinggi dindingnya melebih aturan yakni 30 centimeter,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Psp Khoiruddin Nasution, Senin (25/7).

Diutarakan Ketua DPC PD Psp ini, menjelang Ramadan, sudah seharusnya pemerintah memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada warganya dalam melaksanakan ibadah sehingga tidak diganggu dan dikotori perbuatan segelintir orang yang berbuat maksiat. “Kita mendesak agar Satpol PP lebih tegas, bukan hanya melakukan razia kepada orang (pasangan-pasangan, red), tapi juga memberikan sanksi kepada pengusaha tenda yang tetap membandel membuat tenda melewati batas 30 centimeter,” ucapnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Psp Sopian Harahap yang merupakan putra asli Kecamatan Psp Batunadua atau juga di kecamatan lokasi Jalan By Pass menuturkan, seharusnya aparat Satpol PP tegas dan tidak pilih bulu dalam melaksanakan penertiban. Sebab sepengetahuannya, banyak para pedagang yang membuka usaha di Jalan By Pass adalah ilegal atau tidak ada memiliki izin untuk membuka usaha. Sehingga Satpol PP harus tegas menertibkannya.

Selain itu dirinya mengkhawatirkan dengan semakin maraknya usaha tenda yang sangat tertutup, maka akan memancing keresahan masyarakat Kecamatan Psp Batunadua yang dapat berujung dengan pemaksaan agar usaha tersebut ditutup oleh warga. “Bisa saja warga yang memaksa menertibkannya, karena melihat tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah. Apalagi masyarakat sudah sering melihat aksi maksiat dipertontonkan bukan hanya pada malam hari tapi juga pada siang hari, dan kesannya bebas. Parahnya lagi kondisi tenda yang sangat memungkinan untuk melakukan maksiat, karena tidak bisa dilihat. Sebab tendanya menutupi seluruh gubuk,” ucapnya.

Baca Juga :  Bupati Madina Dianggap Tidak Prowarga

Untuk itu dirinya sangat mendukung langkah penertiban yang dilakukan Polres Psp. Namun dirinya juga berharap banyak ketegasan dari pemerintah melalui Satpol PP, mengingat hal itu merupakan wewenang penuh pemerintah. “Apalagi sekarang tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya seluruh umat muslim menginginkan ketenangan selama menjalankan ibadah puasa. Kita minta sekali ketegasan pemerintah melalui Satpol PP untuk menertibkannya, bahkan bila perlu dan memang benar-benar tidak bisa lagi ditertibkan, tutup saja lokasi Jalan By Pass sebelum warga yang menutupnya secara paksa,” tuturnya.

Anggota Komisi III DPRD, Anggara Sakti Lubis menambahkan sudah sejak lama sejumlah tempat di Jalan By Pass menjadi perbincangan dan diminta untuk ditertibkan. Namun tidak adanya ketegasan dari pemerintah, membuat orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi tersebut. “Kita tidak pungkiri jika ekonomi hidup dengan munculnya usaha-usaha di sepanjang jalan By Pass. Hanya saja dalam hal ini pemerintah harus tegas dan mengambil tindakan untuk memposisikan atau menempatkan jalan By Pass itu benar-benar praktiknya sebagai wisata kuliner. Jadi dengan adanya ketegasan pemerintah, maka usaha yang ada tidak akan berani memanfaatkannya untuk menyediakan lokasi yang bersifat negatif. Jadi kita meminta ketegasan dari pemerintah untuk melakukan itu,” katanya.

Sebelumnya dalam rangka menegakkan operasi cipta kondisi 2011 menyambut bulan suci Ramadan, Polres Psp bersama Pemko melalui Satpol PP, Kodim 0212/TS, Sub Denpom, Minggu (24/7) merazia lokasi-lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat mesum di Tor Simarsayang dan sepanjang jalan baru By Pass. Hasilnya tim berhasil mengamankan 15 pasangan dan 15 sepedamotor dari dua lokasi tersebut. Pasangan muda-mudi ini diamankan karena berduaan di dalam tenda yang tingginya melebihi aturan yakni 30 centimeter.

Tutup Warung Remang di Paluta
Forum Kajian Peduli Paluta meminta pihak terkait agar menertibkan warung remang-remang di sepanjang Jalan Raya Gunung Tua-Rantauprapat dan sekitarnya. Apalagi pekan depan, umat Islam akan menjalankan ibadah puasa.
“Minggu depan sudah bulan Ramadan. Jika masih ada warung remang-remang dan orang-orang melakukan perbuatan tercela, itu sama saja tidak menghormati sesama umat beragama,” kata Wakil Sekretaris Forum Kajian Peduli Paluta, Hasan Harahap kepada METRO, Senin (25/7).

Baca Juga :  Calhaj Madina Berangkat 21 dan 24 Oktober Ke Asrama Haji Medan

Menurut Harahap, warung remang-remang yang menyediakan jasa pekerja seks komersial (PSK) dan hiburan musik, sangat berpotensi dan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. “Bila aparat tidak tanggap, para penikmat hiburan malam maupun PSK yang beroperasi di sepanjang jalan Gunung Tua-Rantauprapat akan leluasa dan sesuka mereka,” tuturnya. Oleh karena itu, Harahap meminta pihak terkait agar menutup warung remang-remang tersebut selama bulan suci Ramadan 1432 Hijriah.

Kabag Humas Pemkab Paluta H Abdul Madjid Siregar mengatakan, baru-baru ini Dinsos Paluta telah melakukan razia dan penertiban warung serta kafe remang-remang yang terdapat di sepanjang jalan Gunung Tua-Rantauprapat.
Madjid juga menambahkan razia akan dilaksanakan berkelanjutan mengingat warung remang-remang tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apalagi bagi pemilik usaha yang tidak memiliki izin. (phn/thg)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*