Tinggi Gunung Seribu Janji Presiden

Oleh: Arfanda Siregar *)

“…Memang lidah tak bertulang. Tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji. Lain di bibir, lain di hati…”

(Tinggi Gunung Seribu Janji, Bob Tutupoly).

Bob Tutupoli! Anda yangremaja di era 70-an pastiingat dengan penyanyilegendaris yang piawai menyenandungkan lagu “Tinggi Gunung Seribu Janji”, syahdu. Siapa yang tak terhanyut oleh nostalgia masa muda kalau lagu zaman baholak Bob Tutupoli tersebut diputar ulang saat ini. Luar biasa, pasti menjadi penawar sedingin hati yang lara.

Namun, jangan salah kalau lagu tersebut diputar pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Denpasar beberapa hari lalu. Para peserta kongres bisa jadi bukan malah terhibur, tapi bisa jadi tersenyum kecut. Syair lagu tersebut dapat menyindir Ketua Umum Partai Demokrat terpilih Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Betapa tidak, presiden yang dipilih oleh 73.9 juta pemilih pada Pemilihan Presiden (pilpres) 2009 lalu, pasti menyadari betapa banyak melanggar janji yang pernah terucap ke hadapan rakyat Indonesia, ketika menyetujui permintaan segelintir punggawa Partai Demokrat menjadi ketua umum manakala mendengar lagu itu.

Fakta berbicara, presiden lebih memilih kehendak segelintir elite partai, ketimbang mengikuti keinginan puluhan juta pemilihnya yang berharap keseriusan beliau menjalankan roda pemerintah. Pertama, presiden telah melanggar sumpah jabatan yang diucapkan di bawah kitab suci. Bahwa, beliau bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Ketika menjadi Ketua Umum partai, SBY telah memosisikan dirinya tidak lagi mengurusi bangsa dan negara secara penuh. Konsentrasi beliau telah pecah antara membangun soliditas partai dengan soliditas bangsa Indonesia. Sekarang saja, beliau telah mengatakan kepada publik akan menggunakan hari libur sebagai waktu mengurusi partai. Lalu, apakah pada hari libur rakyat Indonesia tak berhak mendapatkan pelayanan prima dari presiden yang telah dipilih separuh lebih rakyat negeri ini. Atau dengan kata lain, presiden hanya berkerja selama enam hari untuk rakyat (Senin sampai Sabtu), itu pun ketika bukan hari libur nasional. Dengan kondisi ini, rakyat bisa menuntut, ” gaji perbulan presiden kok enggak dipotong?”

Baca Juga :  Ke(tidak)disiplinan Parpol dalam Berkampanye

Selama menjadi ketua partai, SBY juga tak bakal mampu memenuhi kewajiban sebagai presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti bunyi sumpah presiden. Jangankan berposisi sebagai presiden, sekadar sebagai ketua umum partai saja pun banyak peluang menyalahgunakan wewenang, seperti memanfaatkan pengaruh yang dimiliki untuk kepentingan partai, apalagi seorang presiden.

Tertangkapnya Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq oleh KPK karena memerdagangkan pengaruh yang dimilikinya dalam proses penerbitan izin impor daging sapi bisa sekadar menjadi contoh. Meski bukan anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Luthfi disinyalir memanfaatkan pengaruhnya di Kementerian Pertanian yang notabene diisi kader PKS untuk menggolkan izin impor daging. “Wah”, tak terbayangkan kalau presiden jadi Ketua Umum Partai, tanpa perlu susah-susah melobi menteri – presiden adalah pimpinan tertinggi kabinet- maka bermilyar-milyar uang bisa disetel untuk kepentingan partai, legal.

Kedua, presiden juga melanggar janji untuk tidak merangkap jabatan publik. Kita masih ingat ketika presiden berpidato di hadapan menteri-menteri pada sidang kabinet pertama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada para menteri yang sibuk dengan urusan politik untuk mengundurkan diri dari jabatan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. “Mari bersama-sama dan seperti dulu tahun 2008. Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol manapun, saya persilahkan baik-baik untuk mengundurkan diri,” tegas Presiden kala itu.

Tiga menteri membangkang atas himbauan tersebut, yaitu Menteri Agama Suryadharma Ali (PPP), Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (PKB). Tapi, ada juga menteri yang patuh, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang langsung mundur seketika ketika namanya diumumkan presiden menjadi menteri.

Jika kini, ternyata presiden pun tak ubahnya ke tiga menteri yang merangkap ketua partai, maka wajarlah mereka tak peduli dengan himbauan presiden. Rupanya, mereka telah memerkirakan bahwa kalau SBYpun diminta oleh seluruh kader partai menjadi Ketua Umum, pastiakan menerima dengan tangan terbuka jabatan prestise yang kerap menjadi rebutan para elite partai di negeri ini, setali tiga uang.

Ketiga, presiden juga melanggar janji atas komitmen menjadikan Kabinet Bersatu II menjadi kabinet kerja. Paramenteri, baik dari kalangan profesional maupun partai politik diharapkan benar-benar bertanggung jawab, lebih fokus pada pekerjaan, serta bersedia bekerja keras.

Baca Juga :  Buruk Rupa Sepakbola Kita

“Agar kabinet jangan sampai menjadi beban pemerintah, jangan menjadi beban kerja Presiden,” kata Presiden pada jumpa pers seusai bertemu dengan pemimpin partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah di Puri Cikeas Indah, Bogor. (Koran Tempo,13/10/2011).

Tapi rupanya janji tinggal janji. Presiden kita tersebut malah terpecah konsentrasinya mengurusi konflik internal partai. Hampir dua tahun prahara Demokrat yang dipicu oleh tertangkapnya mantan Bendahara Demokrat Nazaruddin sebagai tawanan KPK, energi SBY terserap habis melindungi punggawa Demokrat yang ditunding bersubahat dengan Nazaruddin. Berkali-kali beliau menghadapi publik hanya sekadar menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum masih sah sebagai pimpinan partai karena belum berstatus tersangka. Bagaimana mungkin berkerja penuh jika masih sibuk membela “borok” partai di tengah kompleksitas persoalan bangsa ini.

Memang, rangkap jabatan yang diemban presiden saat ini sekadar pelanggaran janji, bukan pelanggaran hukum. Tokh, Megawati pun ketika menjabat presiden juga memimpin Partai Demokrasi Perjuangan.

Mungkin, karena tak ada aturan hukum menjadi alasan kuat pejabat publik seenaknya melanggar janji. Siapa yang bisa melengserkan mereka, jika tak terbukti melanggar hukum.

Janji memang tinggal janji. Mengaku selalu setia kepada rakyat negeri, tapi tak mampu berlari dari bujuk rayu petinggi partai. Rakyat negeri lagi-lagi merana, ditinggal pergi pemimpin negeri. Saatnya rakyat merenungi diri sambil bernyanyi lagu Bob Tutupoli ” Tinggi Gunung Seribu Janji”. *** (source: analisadaily.com)

*) Penulis adalah Dosen Politeknik Negeri Medan/Direktur Lembaga Penelitian Agama dan Sosial (Lepas)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*