Toko Obat di Padangsidimpuan Banyak Bermasalah

www.metrosiantar.com

Illustrasi

SIDIMPUAN-METRO; Sejumlah toko di Kota Padangsidimpuan (Psp) masih banyak yang bermasalah. Seperti izin toko obatnya sudah mati atau tidak diurus lagi atau Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (Sikaa) sudah mati dan tidak diurus dan lain sebagainya.

Hal ini terungkap dalam sosialisasi pembinaan toko obat yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Psp, Senin (8/3) di aula Dinkes Psp yang diikuti 22 pengusaha toko obat se-Psp.

Kepala Dinas Kesehatan, Drg Doria Hafni Lubis MKes dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan toko obat yang ada di Kota Psp untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

Selain itu, dijelaskan Kadis, pembinaan tersebut juga dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat dan untuk mengantisipasi terjadi masalah dikemudian hari yang merugikan masyarakat.

Apalagi, diterangkannya, bahwa toko obat mempunyai batasan dalam menjual obat dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Di mana toko obat dilarang menjual obat keras yang harus berdasarkan resep dokter atau yang hanya boleh di jual oleh apotik, tidak boleh melaksanakan pelayanan kesehatan seperti mengobati dan lain sebagainya.

“Contoh, toko obat tidak boleh menjual obat antibiotik. Pokoknya yang di dalam kemasan obat itu itu ada lingkaran merah yang bertuliskan huruf K yang artinya obat keras. Terus toko obat itu tidak boleh mengobati pasien seperti menyuntik dan lainnya. Makanya ini harus kita pertegas untuk melindungi konsumen dan agar para toko obat tahu mana batasan yang harus dilakukan oleh toko obat,” terangnya.

Baca Juga :  Perda Pajak Walet Di Kota Padangsidimpuan Diterapkan 2011

Diakuinya, dari 22 toko obat yang ada di Psp, ada sejumlah toko obat yang bermasalah seperti izin toko obatnya sudah mati atau tidak diurus lagi atau Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (Sikaa) sudah mati dan tidak diurus, dan lain sebagainya. Padahal menurutnya, ini adalah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pengusaha toko obat.

“Padahal mengurus izin toko obat itu setahun hanya Rp100 ribu dan maksimal izinnya harus diusur 5 tahun sekali, begitu juga dengan Sikaa yang dikeluarkan oleh Kadinkes hanya Rp100 ribu dan paling lama diurus juga 5 tahun. Tetapi kesadaran mereka masih rendah, makanya kita lakukan sosialisasi ini untuk pembinaan. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) nomor 676/MENKES/SK/V/2003,” katanya.

Disampaikannya, program tersebut juga akan di laksanakan untuk apotik di Psp yang masih dalam pendataan. Sedangkan untuk bidan sudah dilaksanakan pembinaannya, baik tentang izin praktek dan lain sebagainya beberapa hari lalu bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Psp.

“Selain toko obat, kita juga melakukan pembinaan kepada bidan dan sudah kita laksanakan beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk apotik, bahkan kedai-kedai yang menjual obat-obatan dalam waktu dekat akan kita lakukan pembinaan,” pungkasnya.

Dalam sosialisasi tersebut sebagai pembicara, Kabid PMK, dr Aminuddin, Kabid Promkes, Rosdiana, Kasat Narkoba, Aiptu H AG Harahap, dan lainnya. (phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Padangsidimpuan Angkola Julu Tuan Rumah MTQ

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*