Tolak 8 Capim, DPR Dinilai Membangkang

KOMPAS.com — Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), dan Transparancy International Indonesia (TII) mendesak DPR untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-IX/2011 terkait proses pemilihan calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Juru Bicara KPP, Jamil Mubarok, menilai, jika DPR tetap teguh menolak delapan nama calon pimpinan KPK yang sudah diberikan pemerintah, hal itu sama saja dengan pembangkangan terhadap keputusan MK.

“Kami berharap pembakangan terhadap produk pengadilan yang bersifat final, seperti putusan MK, tidak dilakukan oleh kelembagaan DPR, Komisi III DPR, fraksi atau partai politik. Sikap kontroversial semacam ini merupakan bencana terhadap penegakan hukum dan prinsip ketatanegaraan Indonesia,” tutur Mubarok saat melakukan konferensi pers di Kantor TII, Jakarta, Kamis (8/9/2011).

Rencana pengembalian kedelapan nama capim KPK tersebut terjadi karena dalam rapat pleno internal, Komisi III meminta 10 nama calon pimpinan KPK untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III. Faktanya, pemerintah hanya memberikan delapan nama kepada Komisi III.

Menurut Mubarok, sejauh ini ada dua argumentasi yang diajukan sebagian anggota DPR untuk menolak delapan nama tersebut. Pertama, para politisi DPR beranggapan Pasal 30 Ayat (10) Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa DPR wajib menetapkan dan memilih lima calon yang dibutuhkan jika dihubungkan dengan Ayat (9), maka artinya Presiden harus mengajukan dua kali lima, yaitu 10 calon.

Baca Juga :  Obama Telepon Jokowi Pakai Bahasa Indonesia

Selain itu, politisi DPR juga menilai putusan MK tidak bersifat retroaktif sehingga tidak berlaku kepada Ketua KPK Busyro Muqoddas yang sudah diangkat Presiden sejak 10 Desember 2010. Padahal, keputusan MK baru berlaku sejak 16 Juni 2011.

“Argumentasi itu justru sudah runtuh sejak MK menyatakan secara tegas tafsir pasal yang sangat strategis tentang masa jabatan Busyro, seperti diatur di Pasal 34 UU KPK, sehingga tafsir tersebut mempengaruhi dan mengoreksi semua pasal lainnya di UU KPK yang terkait masa jabatan ini,” tutur Mubarok.

Mubarok menambahkan, mengingat putusan MK tersebut bersifat final dan bisa membatalkan, mengoreksi, dan memberikan tafsir sesuai UU, alasan DPR yang berdasarkan pada Pasal 30 Ayat (10) UU KPK sudah gugur dengan sendirinya. Oleh karena itu, karena saat ini yang dibutuhkan adalah empat kursi, Presiden harus mengajukan delapan, bukan 10 nama capim KPK.

“Dengan demikian, jelas bahwa putusan MK memberikan dasar yang sangat kuat terhadap pengajuan delapan nama kepada DPR. Bahkan, Presiden pun telah mematuhi putusan MK itu dengan menerbitkan Kepres No 33/P 2011. Ketegasan sikap Presiden ini seharusnya tidak diperburuk dengan tafsir DPR yang dipaksakan dan bahkan dinilai melawan putusan MK,” ungkapnya.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Kisah TKW di Dubai - Anggota DPR Perempuan Itu Etha Bulo

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*