Tolak Istilah Monarki, Seniman Yogya Ngasah Keris

Para seniman tradisi di Yogyakarta menolak istilah monarki yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami jelas menolak istilah monarki yang diungkap oleh presiden, Yogyakarta sudah demokratis sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Wisben Antoro, seniman lawak Yogyakarta di Taman Budaya Yogyakarta, Selasa (30/11).

Para seniman yang bergabung dalam Forum Komunikasi Seniman Tradisi Yogyakarta tersebut menolak adanya undang-undang keistimewaan yang justru akan memecah belah warga Yogyakarta. Dengan adanya pemilihan kepala daerah atau gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta justru dianggap akan menimbulkan perkara baru. Ambisi saling rebut kekuasaan dan ujung-ujungnya perpecahan warga Yogyakarta.

Para seniman, kata Wisben, akan melakukan unjuk gigi dengan menggelar seni jalanan dengan tujuan mendukung keistimewaan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan penetapan Gubernur yang dijabat Sultan dan wakilnya adalah Paku Alam. “Saya sudah mengasah keris, keris itu akan saya bawa ke Jakarta, untuk menunjukkan bahwa warga Yogya setia kepada Sultan,” ujarnya. “Bukan monarki seperti yang disebut oleh presiden, tetapi kami demokratis juga karena ini kehendak rakyat”.

Seniman lainnya Bondan Nusantara, sebagai penggagas forum seniman tradisi mengungkapkan, tidak ada sistem monarki di Yogyakarta. Ia menolak niat buruk kekuasaan pemerintah pusat yang ingin meluluhlantakkan keistimewaan Yogyakarta, yaitu undang-undang keistimewaan yang bukan berakar dari rakyat Yogyakarta.
“Jika undang-undang keistimewaan itu akan memecah belah rakyat Yogyakarta, berarti juga akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Bondan.

Baca Juga :  Muncul Via Skype, Nazaruddin Pakai Topi Anyaman

Ia mengaku, sudah mendapatkan dukungan dari berbagai daerah soal penolakan keras terhadap Rencana Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang akan disahkan, dengan salah satu isinya pemilihan kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bondan menambahkan, selama kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwowo, baik Sultan ke IX maupun ke X, tidak pernah merugikan rakyatnya. Sultan yang menjabat gubernur dan Paku Alam yang menjadi wakilnya bisa menjadi panutan rakyat.
“Kami ini demokrasi yang berdasarkan kultural, bukan demokrasi yang justru memecah belah,” kata dia. (tempointeraktif.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*