Tolong dicamkan, kata Jimly studi banding DPR itu korupsi!

Jakarta – Selama ini kepergian anggota DPR jalan-jalan ke luar negeri, atau bahasa kerennya studi banding, selalu jadi bahan cemoohan. Tapi program menghamburkan uang negara itu terus saja dilakukan. Nah, kini, dengarkan titah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie: studi banding anggota DPR itu bisa dikategorikan korupsi!

Menurut Jimly, anggota DPR yang bolak-balik melakukan tugas studi banding yang dibiayai oleh uang negara bisa dikatakan melakukan tindak korupsi, karena yang relevan melakukan studi banding itu adalah staf ahli dan staf masing-masing anggota. Karena anggota  DPR hanya bertugas memimpin secara politik.

“Di berbagai negara di dunia yang melakukan studi banding itu adalah staf atau staf ahlinya dan perguruan tinggi, bukan anggota DPR. Kalau anggota DPR melakukan studi mengunakan APBN bisa dinyatakan melakukan tindak korupsi. Harusnya studi banding yang dilakukan anggota DPR, bisa memperluas cakrawala tentang korupsi oleh ICW atau KPK, karena mereka menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi,” tandas Jimly, di Jakarta, Senin (30/5).

Jimly berharap, lembaga penelitian dan kajian anti korupsi mulai melakukan penelitian kegiatan studi banding yang dilakukan para pejabat publik, karena sudah terlalu banyak. “Itu bisa  dihitung dari penggunaan APBN hingga APBD,  berapa triliun rupiah yang digunakan studi banding oleh mereka di mana itu bukan pekerjaan utama dari pejabat bersangkutan. Itu kerjaan staf, litbang atau staf ahli,” papar Jimly.

Baca Juga :  Lurah Dilelang, Kini Warga Puas Kinerja Kelurahan

Menurut Jimly, studi banding yang dilakukan para pejabat publik dengan menggunakan APBN dan APBD harus segera dihentikan. Kemudian BPK mengaudit antara tugas tupoksi dengan biaya beban anggaran APBN dan APBD. Kalau tidak cocok dengan tupoksi bisa dinyatakan korupsi karena kepentingan pribadi dibiaya oleh uang negara.

Sumber: www.primaironline.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*