Try Sutrisno : Pernyataan Panglima TNI Jangan Dijadikan Polemik

Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam, Jenderal (Purn.) Try Sutrisno
Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam, Jenderal (Purn.) Try Sutrisno
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 bulan yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan besar sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam, Jenderal (Purn.) Try Sutrisno mengatakan bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebutkan ada institusi non-militer membeli 5.000 senjata Dijadikan Polemik

“Jangan tanya saya, lebih baik dikroscek pada Panglima TNI. Jangan Dijadikan polemik, saya ada di sana, saya dengar” kata Try Sutrisno di Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (26/09/2017).

Try Sutrisno juga enggan menjawab saat ditanya tujuan lain dari pernyataan Panglima dan tidak diketahui oleh publik. Namun Try hanya bersikeras bahwa masalah itu tidak perlu dilanjutkan.

“Tidak, tidak, sudah selesai, yang penting sekarang adalah menyalakan rasa persatuan dan kesatuan kita, supaya tidak mudah terbelah, saling mengingatkan, apa yang salah diingatkan,” katanya.

Karena itu, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu juga mengajak semua pihak agar tidak larut dalam polemik yang tidak produktif.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dengan para Purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Dalam rekaman tersebut, Panglima TNI meneyebutkan sebuah institusi non-militer akan membeli 5.000 senjata.

Kemudian, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang merupakan pernyataannya. Namun, Panglima TNI menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan untuk umum. Jadi, dia tidak ingin berkomentar tentang substansi pernyataan di kaset tersebut.

Baca Juga :  Balai Besar Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Adakan Rekonsiliasi Informasi Meteorologi Publik

Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Kemudian Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memberikan penjelasan bahwa lembaga non-militer yang dimaksud adalah BIN dan pembelian senjata adalah untuk untuk tujuan pelatihan BIN. Jumlahnya tidak mencapai 5.000 pucuk, tapi hanya 500. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk membeli senjata tersebut. Izin tidak diteruskan ke TNI karena spesifikasi senjata yang dibeli oleh BIN dari Pindad berbeda dengan militer.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*