TTI: Presiden Jangan Minimalisasi Kasus Gayus

Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak meminimalisasi pengungkapan kasus pegawai pajak Gayus HP Tambunan dengan intervensi hukum yang tak dibenarkan secara konstitusional.

Jika Presiden Yudhoyono mengaitkan upaya pemberantasan korupsi dalam kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan sebagai intervensi hukum, hal itu dinilai sebuah upaya penyesatan.

“Jika Presiden Yudhoyono mengaitkan upaya pemberantasan korupsi dalam kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan sebagai intervensi hukum, hal itu dinilai sebuah upaya penyesatan dan penghindaran Presiden Yudhoyono sendiri untuk menyejahterakan rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam tujuan bernegara. Sebab, dengan pemberantasan korupsi, masyarakat Indonesia bisa segera mendapatkan kesejahteraannya,” kata Teten Masduki di Jakarta, Jumat (14/1/2011).

Sebelumnya, Teten dimintai tanggapannya oleh pers perihal ketidakinginan Presiden Yudhoyono untuk melakukan intervensi hukum dengan alasan tidak ingin melanggar hukum dan konstitusi.

“Pemberantasan korupsi terkait kasus Gayus jangan diminimalisasi dengan intervensi hukum. Itu sebuah penyesatan dan penghindaran Presiden untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Sebab, pemerintah yang berhasil memberantas korupsi tentu saja akan segera dapat menyejahterakan rakyatnya. Kita tahu, korupsi akan menghambat berbagai rencana pembangunan, terlebih lagi kesejahteraan rakyat,” ujar Teten.

Menurut Teten, menjalankan pemberantasan korupsi, apalagi dalam kasus Gayus yang melibatkan sejumlah oknum di Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta aparat lainnya, tentunya merupakan tugas Presiden Yudhoyono yang konstitusional.

Baca Juga :  Jokowi: Harga BBM Naik Rp 2.000 Per Liter

Menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi jelas tugas yang konstitusional. Sebab, semua tahu, korupsi itu menghambat perekonomian dan pembangunan. Kalau Presiden tidak mau ikut campur dalam pemberantasan korupsi dalam kasus Gayus, itu bentuk penghindaran Presiden dari tanggung jawab konstitusional, tambah Teten lagi.

Harus ikut campur

Mencampuri proses pengungkapan kasus Gayus yang jelas terindikasi adanya korupsi aparat, tidak berarti mencampuri proses hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan. Pemberantasan korupsi itu merupakan program kerja pemerintah. Apalagi terkait dengan reformasi birokrasi, tentu saja aparat di kepolisian dan kejaksaan harus dibersihkan dari oknum-oknum yang terindikasi korupsi. Jadi, Presiden harus ikut campur untuk membersihkan aparatnya dari korupsi, jelasnya lagi.

Teten menyatakan, dengan pernyataan Presiden Yudhoyono yang tidak ingin mencampuri proses hukum dalam kasus Gayus, seolah-olah menunjukkan Presiden Yudhoyono kehilangan kreativitasnya dan bisa menghilangkan momentum Presiden Yudhoyono sendiri menegakkan hukum dan menjalankan reformasi birokrasi.

“Dalam kondisi hukum seperti ini, hendaknya Presiden jangan selalu bercermin dan bersolek. Singsingkan lengan baju. Mari berlepotan untuk membersihkan aparat dari korupsi dan benar-benar melaksanakan reformasi birokasi,” ajak Teten lagi. (tribun-medan.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Kronologi Kerusuhan Ambon

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*