Tugas Tak Maksimal, Ketua Komisi II Setuju Pimpinan SKPD Kota Padangsidimpuan Di-reshuffle

Selain Ketua Komisi I DPRD Kota Padangsidimpuan (Psp), Khoiruddin Rambe S.Sos, dan Ketua Fraksi Demokrat (FD) DPRD Kota Psp, H Khoiruddin Nasution SE, Ketua Komisi II, Ashari Harahap juga setuju Wali Kota Psp, Drs Zulkarnaen Nasution MM melakukan reshuffle terhadap sejumlah pimpinan Santuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya.

Karena tugas sejumlah pimpinan SKPD rendah. Bahkan tingkat kompetensi dan kemampuannya dalam memimpin SKPD masih diragukan, sehingga program pembangunan daerah tidak terlaksana dengan baik.

Ia mencontohkan Ashari, di Dinas Perhubungan. Instansi ini untuk menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Psp ini yang targetnya Rp 1.450.000.000 tahun 2010 ini, seharusnya bisa lebih besar dari RSU Psp yang targetnya Rp 2.644.120.000 mengingat RSU di sektor sosial kemanusiaan.

“Pantauan kita di lapangan, banyak potensi PAD yang belum terkelola secara maksimal baik dalam pengutipan retribusi angkutan umum di terminal, TPR dan lainnya,” ujar Ashari kepada METRO, Senin (25/10) kemarin.

Seharusnya, tuturnya, Dinas Perhubungan lebih berani menargetkan PAD-nya lebih besar dari target PAD di RSU Psp, karena potensi PAD yang dikelola Dishub sangat besar.

“Kita setuju kalau Walikota melakukan reshuffle di sejumlah pimpinan SKPD-nya,” ujarnya mengakhiri.

Sebelumnya, Jum’at 22/10) lalu, Ketua FD DPRD Psp, Khoiruddin Nasution, mendesak Walikota Psp segera melakukan reshuffle terhadap sejumlah pimpinan SKPD yang tidak mendukung program pembangunan daerah.

Baca Juga :  Dampak Tarif Telekomunikasi Yang Murah Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia

Dimisalkan Khoiruddin, seperti jabatan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Kapedalda) yang diduduki Imran Hasibuan saat ini, dimana sebutnya bagaimana Kepala Kapedalda bisa dan mampu mendukung program pembangunan daerah khususnya di bidang lingkungan hidup kalau jumlah sumur bor di Kota Psp ini tidak tahu.

“Sampai hari ini, berapa jumlah sumur bor di Kota Psp yang sudah berulang kali kami minta tidak kunjung disampaikan,” ujar Khoiruddin kepada METRO, Jum’at (22/10) lalu.

Untuk itulah, Khoir meminta Walikota segera melakukan reshuffle sejumlah pimpinan SKPD yang tidak mampu mendukung program pemerintah, dan menggantinya dengan mengangkat seseorang yang berkemampuan dalam menjabarkan dan merealisasikan cita-cita Kota Psp yang dituangkan KDH dalam program kerjanya.

“Ini demi berjalannya pembangunan di segala sektor kehidupan di Kota Psp yang kita cintai ini,” terang Khoir. Sementara, Rabu (20/10) lalu, Ketua Komisi I DPRD Psp, Khoiruddin Rambe SSos juga melontarkan hal yang sama berupa desakan agar Walkot melakukan reshuffle sejumlah pimpinan SKPD-nya. Alasannya, sejumlah SKPD tidak hadir dalam rapat kerja membahas realisasi PAD triwulan III tahun 2010, tanpa alasan yang jelas.
Disampaikan politisi PKS ini, melihat sejumlah SKPD yang tidak hadir dalam rapat kerja tersebut seperti Dinas Perhubungan, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Dispora dan Dinas PUD, kiranya Walikota Psp, Drs Zulkarnaen Nasution MM lebih bersikap tegas kepada para pimpinan SKPD yang realisasi target PAD-nya jauh dari semestinya.

Baca Juga :  Negara dirugikan Puluhan Milyar Rupiah: PT. TPL Angkut Kayu Tanpa LHP dan Setoran DR/PSDH

“Reward dan punishment sudah saatnya dilakukan, termasuk mereshuffle ‘kabinet’ atau pimpinan SKPD yang tidak sungguh-sungguh melaksanakan amanat perda. Jangan hanya semangat menikmati fasilitas negara, tapi semangat kerja tidak,” tegas Khoiruddin.

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Tugas_Tak_Maksimal_Ketua_Komisi_II_Setuju_Pimpinan_SKPD_Kota_Padangsidimpuan_Di-reshuffle

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*