Tunggingi Kepmendagri Kangkangi Permenhut : Pemkab Tapsel Tabur Izin Cacat Hukum

79141736af172dfa30f324bf6d83744bf417df4 Tunggingi Kepmendagri Kangkangi Permenhut : Pemkab Tapsel Tabur Izin Cacat Hukum
Sumurung Sinaga dalam kawasan hutan alam milik pribadinya di Tor Simulak Anjing. Insert : Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu, “menggantung putusan”.

Tapanuli Selatan, Euphoria otonomi dadakan produk reformasi di Kabupaten Tapsel membuat Pemkab larut bertingkah kebablasan, nafsu birokrasi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang isuenya dibuntuti minat gratifikasi plus dibayangi konon selera korupsi, ujungnya berbuah bermacam produk hukum eksekutif bersama legislatif daerah tak ubah sekumpulan penokoh dungu sok merasa cerdas mengotak-atik legalisasi pembebanan berbagai kutipan berdalih pajak, retribusi, sumbangan pihak ketiga dan pelbagai kilah lainnya yang legitimasinya amburadul, acak-acakan sekedar topeng administrasi penguasa menguras kantong rakyat.

Buntutnya Mendagri bertindak tegas membatalkan hampir seribuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten dan Kota di Indonesia, termasuk Perda-perda di Kab. Tapsel yang dinilai Kemendagri sebagai aturan tambahan setempat yang bisa mengganggu, merugikan bahkan merusak suasana kondusif iklim investasi publik.

Selentingan gamblang yang mudah diwujud sebagai fakta hukum yang mudah ditudingkan ke hadapan pejabat Pemkab Tapsel, kini sedang digunjingkan beberapa kalangan pengusaha dan pengamat.  Yakni Perda Kab. Tapsel No. 15 Tahun 2007 Tentang Izin dan Retribusi Kayu Rakyat yang disahkan Bupati bersama DPRD Kab. Tapsel. Sesuai konstitusi kenegaraan Indonesia, mengatur setiap Perda mesti terlebih dahulu disahkan Pemerintah Pusat c/q Kementrian Dalam Negeri, Pemkab Tapsel yang masa itu masih didominasi rezim Bupati Ongku Hasibuan mengajukan berkas draft rancangan Perda No. 15 Tahun 2007 ke Depdagri, yang kini disebut Kemendagri.

Pada tgl 30 September 2009 Mendagri Gamawan Fauzi menandatangani dan menerbitkan Keputusan Mendagri No. 662, yang isinya membatalkan Perda Kab Tapsel No. 15 Tahun 2007 tentang Kayu Rakyat. Dengan dasar serta pertimbangan hukum Kepmendagri tersebut bahwa Perda Tapsel dimaksud melanggar sejumlah ketentuan hukum negara yang lebih tinggi. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2007, serta Permenhut No. P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut No. P.51 tentang SKAU dan Hutan Hak.

Namun kepatuhan pelaksanaan Kepmendagri No. 662 Tahun 2009 di Pemkab Tapsel terlihat nihil blong melompong. Belakangan ketahuan, berdalih kelambanan jalur administrasi birokrasi dan ketidaktahuan aparat institusi di daerah, Pemkab Tapsel maju terus menabrak Kepmendagri No. 662 Tahun 2009.

Selama Tahun 2010 pemerintahan rezim Ongku Hasibuan dilayani barisan anteknya seperti Kadishut Syahgiman Siregar, Kakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kurnia Saleh, Kabag Hukum Hamdan Zen masih terus meloloskan penerbitan izin-izin kayu rakyat. Dengan membuat Juklak Perda No. 15/2007 yaitu Peraturan Bupati (Perbup) yang secara sadar dan sengaja menambah mata-rantai perizinan birokrasi dengan aturan kekuasaan bahwa setiap penebangan kayu rakyat wajib memiliki surat izin yang diteken bupati Tapsel, plus setor duluan sejumlah nominal resmi bernama retribusi ke Kas Daerah Pemkab Tapsel, disamping tentunya konon ada juga seperti lazimnya upeti tak resmi.

Baca Juga :  Kegiatan Gotong Royong Masyarakat dan Fasiltator di Kel Hanopan P. Sidimpuan

Para pemohon lanjut jadi pemegang Izin Kayu Rakyat dari Bupati Tapsel ternyata bukan rakyat dalam arti kata sebenarnya. Antara lain mantan Sekdakab Tapsel, Affan Siregar, pengusaha Sadar Simanjuntak keluarga seorang Anggota DPRD Tapsel, pengusaha Aja Parmonangan dari Angkola Barat, yang masing-masing boleh menggunduli hutan alam milik pribadi dengan luasan masing-masing dari 8 s/d 50 Ha di sekitar lokasi Tor Simulak Anjing dan Aek Sibirong Kecamatan Muara Bt Toru persisnya di hamparan hutan dataran rendah  yang memisahkan areal perkebunan Sawit Pt. Maju Indo Raya (MIR) dengan Pt. Samukti Karya Lestari (SKL).

Kasus pengangkangan Kepmendagri No. 662 Tahun 2009 oleh Pemkab Tapsel terbongkar ketika di awal tahun 2011 muncul permohonan baru izin kayu rakyat dari Ali Sumurung Sinaga, SH  mantan aktifis kampus kini pengacara dan dosen Fakultas Hukum UMTS Padangsidimpuan merangkap pengusaha industri pertukangan, pada sa’at transisi pemerintahan di Pemkab Tapsel akibat pergantian Kepala Daerah alias Bupati dari incumbent Ongku Hasibuan ke pemenang Pilkada Syahrul Pasaribu.

Ali Sumurung yang melihat para jiran tetangganya sesama tuan-tanah di Muara Bt Toru masing-masing telah mengantongi surat izin kayu rakyat, naluri bisnisnya bangkit didorong kebutuhan industri pertukangan miliknya yang rakus bahan baku kayu, dengan tampilan gaya blo’on latah mengekori jalur administrasi perizinan salah kaprah Perbup rekayasa ciptaan mantan bupati Ongku Hasibuan yang sudah duluan dimasuki Affan Siregar beserta Sadar Simanjuntak.

Guna melengkapi semua berkas lampiran permohonan, pengusaha muda Ali Sumurung dengan gagah membawa tim gabungan survey Pemkab ke lokasi hamparan tegakan kayu rimba di kawasan hutan alam milik pribadinya. Dan setelah menyiapkan semua syarat berita acara pemeriksaan dan pertimbangan tehnis, berkas permohonan diajukan melalui Kakan PTSP ke Bupati. Menanggapi berkas surat permohonan Ali Sumurung, Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu terkesan seolah menggantung putusan. Sesudah berbulan-bulan berkas permohonannya mengendap di meja kerja ruang bupati, dan upaya meminta pejelasan langsung ke Kantor Bupati Tapsel, Ali Sumurung cuma dengar jawaban mengambang, “Masih sedang dipelajari”, ujar petinggi Pemkab pada Ali Sumurung. Tak jelas, ditolak atau dikabulkan.

Baca Juga :  Terkait Putusan Kasus Penipuan ; MA RI Tolak Kasasi Kejari P.Sidimpuan

Peninjauan lokasi di Tor Simulak Anjing dan Aek Sibirong yang dilakukan beberapa aktifis lingkungan lsm Alarm serta membandingkannya dengan konklusi studi literatur di situs Kemendagri, akhirnya mengungkap tabir perbuatan melawan hukum oleh Bupati, Kadishut dan Kakan PTSP Tapsel yang sengaja menerbitkan sejumlah surat-surat izin penebangan kayu rakyat cacat-hukum karena keabsahannya didasarkan pada Perda No. 15 Tahun 2007 yang sudah dibatalkan Kepmendagri No. 662 Tahun 2009.

Konfirmasi pada Kakan PTSP, Kurnia Saleh di ruang kerjanya di Sekretariat Pemkab Tapsel, akhirnya cuma menontoni si Kakan sibuk bolak-balik menelpon Kabag Hukum Hamdan Zen dan Kadishut Syahgiman Siregar ngobrol membahas dalih kilah pembenaran hilang lenyapnya Surat Kepmendagri No. 662 tahun 2009 dari arsip Pemkab Tapsel, lalu menutup konfirmasi pers dengan ucapan santai sok suci tanpa merasa bersalah, “Wah, kami belum tahu surat pembatalan Perda itu, maklumlah jarak kantor Kemendagri di Jakarta ke Pemkab di Padangsidimpuan kan jauh sekali. Jadi gitu sajalah dulu ya”, ketus Kakan PTSP Kurnia Saleh.  ( arm ).

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*