Tuntutan Imam Gozali Harahap Di Kabulkan – MA Perintahkan BPN Tapsel Cabut 25 SHM Yang Diterbitkannya

Padangsidimpuan, Mahkamah Agung RI dalam putusannya perkara No. 116 K/TUN/2011 tanggal 25-Apr-11 telah mengabulkan gugatan Imam Gozali Harahap penduduk Jl. Melati No. 48 Padangsidimpuan tentang masalah Pembatalan 25 SHM yang diterbitkan oleh BPN Kab. Tap. Sel diatas tanahnya yang terletak di Desa Rianiate I Kec. Batang Toru Kab. Tap. Sel seluas 250.000 M2.

Majelis hakim Agung yang terdiri dari Prof., DR Paulus E Lotulung,SH. Selaku Ketua Majelis dan DR. H. Supandi, SH.,M.Hum serta H.Yulius, SH., MH selaku anggota juga dalam amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. 123/B/2010/PT.TUN.MDN tanggal 06 -10-2010 yang sebelumnya telah membatalkan putusan PTUN Medan No. 110/G/2009/PTUN.MDN tanggal 22-4-2010. Dan atas putusan MA ini Imam Gozali Harahap melalui kuasa hukumnya baru menerima pemberitahuannya dari pihak PTUN Medan pada hari Senin (16/04).

“Benar, kami baru menerima putusan MA No. 116 K/TUN/2011 tanggal 25-Apr-11 pada hari ini (senin 16/4) dari kepaniteraan PTUN Medan via Pos Indonesia dan putusan MA itu telah memenangkan klien kami (Imam Gozali Hrp) yang salah satu amamrnya membatalkan25 SHM yang telah diterbitkannya serta juga memerintahkan BPN Tapsel untuk mencabut 25 SHM yang telah diterbitkannya diatas tanah milik klien kami yang seluas 25 Ha di Desa Rianiate I Kec. Batang Toru Kab.Tap.Sel.” Demikian hal ini diungkapkan Ahmad Marwan Rangkuti,SH di Kantor Hukum Marwan Rangkuti & Rekan Jl. Perintis kemerdekaan No. 16 B Padangsidmpuan pada wartawan Senin (16/4) selaku kuasa hukum Imam Gozali Harahap.

Baca Juga :  Tak Ada Sentimen Primordial dalam Pembentukan Provinsi Baru

Lebih lanjut Marwan menerangkan bahwa salah satu pertimbangan hukum Hakim Agung RI mengabulkan gugatan kliennya karena dinilai BPN Tapsel telah menyalahi prosedur sebagaimana ditentukan PP No 24 tahun 1997dalam penerbitan 25 SHM yang terdiri dari atas nama, Lias Nainggolan, dengan SHM No 632 dan 648, Carles Tumorang No 603 dan 618, Darnida Matondang No 633 dan 648, Supiyati No 602 dan 619, Romadon No 662 dan 679, Masrela Nainggolan No 663 dan 678, Sukur No 692 dan 709, Saaman No 693 dan 708, Ramadan Harahap No 694 dan 707, Sahron Lubis No 722 dan 727, Basiran No 721 dan 728, Hasim Harahap No 723 dan 726, Ardi No 644.

“Dengan telah diberitahukanya putusan MA tersebut, maka secara yuridis perkara klien kami ini telah berkekuatan Hukum tetap dan BPN khususnya di Tapsel sebagaimana perintah MA tersebut wajib segera melaksanakan isi putusan tersebut guna terciptanya kepastian hukum dan juga selaku apartur pemerintahan yang baik.” kata Marwan.

Sebagaimana diketahui atas perkara ini BPN Tapsel sebelumnya sudah pernah kalah di PTUN Medan namun karena merasa tidak puas BPN Tapsel mengajukan Banding ke PT TUN Medan dan PT TUN Medan memenangkan BPN Tapsel, sehingga akhirnya Imam Gozali Harahap mengajukan kasasi ke MA yang akhirnya MA mengabulkan kasasinya serta membatalkan putusan PT TUN Medan No. 123/B/2010/PT.TUN.MDN tanggal 06 -10-2010. (IGH) – (M-Rkt)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Puluhan Perusahaan Perkebunan di Palas "Bandel"

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*