UGN Padangsidimpuan Menuju Universitas Negeri

Rektor Universitas Graha Nusantara (UGN) Padangsidimpuan (Psp), Profesor Dr Erwin Masrul Harahap MS menegaskan, proses penegerian UGN telah mendapat titik terang, karena  seluruh persyaratan mulai dari izin operasional sudah hampir rampung dan dipenuhi. “Untuk itu, kepada seluruh civitas akademika UGN berdoa, agar proses administrasi izin berjalan  lancar, “harap  Masrul Harahap dalam sidang senat terbuka Dies Natalis ke-26 UGN digelar di Kampus I UGN,  Kecamatan Psp Utara, Kota Psp, Jumat (11/3)

Dikatakannya, di usia ke-26 UGN telah berhasil mengurus izin operasional sebanyak 13 Program Studi dan diperpanjang  tanggal 19 Oktober 2013 mendatang. Demikian juga soal akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi (PT) 12 prodi dari 13 prodi. “Hasilnya lulus akreditasi dengan nilai c,” katanya, Sedangkan program studi Bahasa Inggris, katanya, masih dalam tahap proses pengusulan ke BAN-PT.

“Semoga dalam waktu dekat Prodi Bahasan Inggirs akan segera terakreditasi BAN-PT,” harap Masrul Harahap. Keberhasilan akreditasi,  Prof Erwin Masrul menjelaskan, pihaknya berupaya  bantuan hibah dari Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) Tahun Anggaran 2011 dikelola oleh Pendidikan Tinggi.  Sebab  selama tahun ini akan dibantu pemerintah sebesar Rp2 miliar pertahun.

”Proposal PHP-PTS telah diserahkan ke Dikti pada 28 Februari lalu, bahkan menurut informasi bahwa proposal itu cukup besar peluangnya direalisasikan. Untuk itu, Dikti mensyaratkan Yayasan Dharma Bakti Pendidikan Indonesia (YADPI) yang menaungi UGN agar dapat mengurus pendaftaran yayasan ke Kemkumham, agar tidak menjadi penghalang dalam mendapatkan program ini,” terangnya.

Baca Juga :  Ongku Pastikan Uang Lebaran di Minggu Ketiga

Diharapkannya, seluruh civitas akademika UGN dapat lebih memahami betapa pentingnya universitas ini dibangun dalam rangka memajukan pendidikan di Pantai Barat Sumut. “Untuk itu mari bekerja keras merealisasikan seluruh program kerja UGN,” ajak Profesor Erwin.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGN Psp, Drs Yusril Haputra MAP dalam orasi ilmiahnya berjudul ‘Birokrasi menuju good governance antara harapan dan kenyataan’ memaparkan, adalah hal logis jika kemudian birokrat atau aparatur publik kemudian dijuluki sebagai abdi negara.

Karena pada dasarnya kepada birokratlah terpikul seluruh tugas kemasyarakatan (adminstrasi pemerintahan dan pembangunan) yang diselenggarakan dengan mengatasnamakan organisasi politik super besar yang disebut negara.
Jika dikaitkan dengan sumber legitimasi, maka seorang aparatur publik (pegawai negeri) sesungguhnya adalah seorang abadi masyarakat yang berarati bahwa tugas aparatur publik adalah melayani masyarakat (publik service) dan bukan untuk dilayani.

Namun, kata Yusril, kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi faktual atau persepsi masyarakat yang menilai berhubungan dengan birokrasi berarti berhadapan dengan kekuasaan perizinan yang menjelimet, penghormatan dari meja ke meja.

”Parahnya, sering kali rakyat diposisikan sebagai pembeli jasa yang harus siap membeli tiket layanan alias amplop pelicin hanya sekedar untuk mendapatkan layanan birokrasi. Ini disebabkan karena berbelit-belitnya prosedur pelayanan yang semestinya memudahkan masyarakat sering ditunggangi kepentingan pribadi birokrat dan tidak jarang bahkan dijadikan komoditi layak jual,” ungkapnya.

Baca Juga :  Hari Ini Rincian Formasi Dijemput, Tabagsel Terima 1.340 CPNS

Lebih lanjut Yusril menerangkan, menanggapi lemahnya birokrasi dan dalam rangka mewujudkan good govermance segudang resep, pendekatan, sratregi, model atau paradigma reformasi telah banyak diberikan para pakar dan ahli, mulai dari penerapan merit sistem dalam rekrutmen aparatur publik, perbaikan sistem struktur atau penataan kelembagaan hingga pada perubahan mind set aparatur dan culture setnya, termasuk beberapa peraturan yang telah diberlakukan umum di institusi pemerintahan seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik hingga pada peratauran Mendagri Nomor 24 tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dan yang baru dirampungkan adalah Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2010. (neo) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*