Ujian CPNS Sumut Dinilai Rawan Kecurangan

Sumber: www.waspada.co.id

(Waspada Online/Dedy Rizky Ginting)

MEDAN – Tidak terkoordinirnya pada satu perguruan tinggi negeri (PTN) tertentu dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi salah satu penyebab tidak adanya jaminan akuntabilitas dan transparansi ujian CPNS di Sumatera Utara.

Berdasarkan aturan kepala Badan Kepegawaian Negara No 30 tahun 2007, pimpinan kepala daerah yang tak dapat membuat, menggandakan dan memeriksa soal ujian CPNS dapat bekerja sama dengan PTN.

“Hal ini mengakibatkan masing-masing pemerintah daerah dapat sesuka hati dalam membuat soal, menggandakan dan mengoreksi hasil ujian yang dapat tidak terkontrol dengan baik,” kata kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Pandapotan Siregar, tadi malam.

Pandapotan mengatakan, peraturan tersebut tidak menjelaskan, dengan PTN yang mana pemerintah daerah harus bekerja sama. Akibatnya, pemda di Sumut bisa bekerja sama dengan PTN di Pulau Jawa.

“Sementara penggandaan maupun pemeriksaan soal ujiannya bisa tak terkontrol dengan baik, karena tak ada koordinasi antara satu pemda dengan lainnya,” lanjut Pandapotan.

Diungkapkan Pandapotan, bila penyeleksian dipusatkan oleh pemerintah pusat, transparansi dan akuntabilitas masih dapat terjaga. Setiap pelamar memiliki kesempatan yang menjadi CPNS. Namun selaras dengan otonomi daerah, kewenangan penyeleksian CPNS turun ke Pemda.

“Semakin tidak terkoordinir, semakin banyak keluhan mengenai transparansinya,” kata Pandapotan. Dia mengakui, kebebasan yang diperoleh pemda dalam proses seleksi CPNS memungkinkan adanya pihak yang sengaja berbuat curang.

Baca Juga :  Karena Tidak Penuhi Syarat Hukum PN. Pd. Sidimpuan Batalkan Surat Dakawaan Jaksa

Untuk penerimaan CPNS tahun 2009, Pemprov Sumut sebutnya kembali menjalin kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara dalam proses pengadaan, penggandaan dan pemeriksaan soal ujian CPNS.

Seperti tahun lalu, Pemprov Sumut mengajak kembali kabupaten/kota tetap bekerja sama dengan satu PTN, untuk memudahkan serta menjamin transparansi pengadaan, penggandaan dan pemeriksaan soal.

“Tetapi karena aturan BKN memberikan kewenangan ke kabupaten/kota, ya kami hanya sekedar menghimbau, tak bisa berbuat lebih jauh,” katanya.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*