UMK Paluta 2016 Jadi Rp 2.006.415

Paluta, Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Sosnakertrans Paluta Ridwan Efendi Daulay SSTP MM selaku ketua Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Paluta, Jumat (20/11) usai mengikuti koordinasi penentuan besaran upah minimum Kabupaten (UMK) di Aula Kantor Bupati Paluta.

Ridwan menyebutkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama menetapkan UMK Paluta tahun 2016 sebesar Rp 2.006.415 atau naik 11,5 persen dari tahun lalu dan seluruh peserta rapat juga sudah menyetujui besaran UMK tersebut.

Lanjutnya, besaran UMK hasil rapat tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati Paluta sebagai bahan rekomendasi yang akan dilaporkan ke pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan besaran UMK di Paluta 2016.

“Besaran UMK Paluta sudah disetujui seluruh anggota, dan hasil rapat dewan pengupahan daerah Paluta ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi Bupati Paluta untuk mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) Paluta tahun 2016 kepada Gubernur Sumatera Utara,” ujarnya.

Selain itu, besaran UMK tersebut telah disesuaikan dengan data hasil survei beserta gabungan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kondisi pasar kerja dan perusahaan di daerah Paluta. Dengan jumlah UMK tersebut diharapkan pekerja /buruh dapat hidup layak dan sejahtera demi memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar dan lebih meningkatkan proses produktivitas untuk kelangsungan dunia usaha khususnya di Kabupaten Paluta.

Baca Juga :  Lagi, Hattrick Berba Menangkan United

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Paluta Samsul Bahri Daulay dan Gentha Ibnu Aslantua Harahap mengatakan, besaran UMK yang akan ditetapkan memang belum merupakan keputusan final, namun semua pihak sudah menyetujui besaran UMK didaerah Paluta tersebut yang akan diajukan ke pihak Pemprovsu dalam bulan November ini.

Dikatakan, keputusan tersebut dapat dikaji ulang kembali dengan melihat situasi dan kondisi terhadap perkembangan dan peningkatan inflasi serta hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi perekonomian di daerah Sumatera Utara maupun secara nasional.

“Penetapannya memang belum keputusan final, tapi semua pihak sudah setuju, dan nanti juga dapat dikaji ulang kembali dengan melihat kondisi perkembangan dan peningkatan inflasi dan hal yang lain yang dapat mempengaruhi perekonomian di daerah Sumut maupun secara nasional,” jelasnya.

Sementara, Kabid Tenaga Kerja Ali Adam Hasibuan mengatakan dasar dari kegiatan ini adalah UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan peraturan Menakertrans RI nomor 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. (ong)


(Analisa).

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*