Unjuk Rasa di Kejaksaan Minta Usut Dugaan Korupsi di Dinkes Sumut

Massa menamakan kelompoknya dari LSM Nusantara Corruption Watch (NCW) unjukrasa di Kejatisu, Selasa (27/7), menyoroti dugaan KKN terkait pelelangan pengadaan alat kesehatan untuk 8 Rumah Sakit TA 2009 di Kab/Kota di Dinkes Sumut dan minta agar diusut. Dana proyek itu disebut bersumber dari APBN dengan pagu anggaran Rp 125 M. Dalam pengadaan itu diduga menyimpang dari UU Otonomi Daerah, karena seharusnya didistribusikan dan dikelola langsung oleh kabupaten/kota.

Menurut pengunjuk rasa pelaksanaan lelang melanggar Kepres No.80 Tahun 2003 bagian ke enam pasal 16 ayat 3b yang isinya melarang menyatukan beberapa kegiatan yang tersebar di daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing.

Kasubsi Humas Kejatisu, Andre Simbolon SH menanggapi aspirasi pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya segera akan meneruskannya ke pimpinan.

Sementara itu, massa menamakan kelompoknya dari Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Lawan Korupsi (GMMLK) Sumatera Utara, juga unjuk rasa meminta agar diusut kasus dugaan korupsi di PT Pelindo dan PDAM yang mengakibatkan negara menjadi rugi.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa mempertanyakan kenapa pihak Kejatisu belum juga melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi di tubuh BUMN dan BUMD tersebut.

Disebutkan, dengan penyimpangan di Pelindo antara lain, indikasi penjualan barang bekas bongkar gudang 160 di Pelabuhan Belawan yang merugikan perusahaan Rp 1.3 milyar, indikasi pengadaan BBM solar kapal pandu dan tunda tidak dilaksanakan senilai Rp 2 milyar, dan indikasi kasus pembangunan pagar pelabuhan citra gudang 201 hingga 203 dan pagar ujung baru depan gudang 102 hingga 113 tidak memiliki organisasi yang jelas di Pelabuhan Belawan dengan anggaran investasi tahun 2007 sebesar Rp 2.3 milyar.

Baca Juga :  Jangkiti Warga Miskin - 50.000 Penderita TBC Berada di Sumut

Selain memaparkan dugaan korupsi PT Pelindo, pengunjukrasa juga memaparkan dugaan korupsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Medan, dimana telah terjadi mark-up pembelian bahan-bahan kimia dan pemberian pinjaman kepada pegawai sebesar Rp 1.130.896.038,00.

Dalam kasus ini seharusnya batas maksimun pinjaman hanya Rp 5 juta tapi direksi memberikan pinjaman di atas batas maksimun yakni Rp 8 hingga Rp 13 juta. Belum lagi memberikan kontribusi kepada PDAM Tirtanadi.

Begitu juga dengan persediaan sebesar Rp 10.537.500,00 pada kantor Cabang Tuasan disalahgunakan oleh oknum petugas gudang. Juga proyek Rp 8.84 milyar tidak dilakukan tender oleh PDAM Tirtanadi dengan pihak pengusaha dimana proyek ini hanya mengundang satu pengusaha yang jelas-jelas melanggar peraturan.

Staf Humas Kejatisu, Yos Arnold Tarigan SH kepada pengunjukrasa hanya mengatakan bahwa semua pengaduan ini akan segera disikapi oleh pihak petinggi kejaksaan.

Di kesempatan berbeda massa dari salah satu OKP juga unjuk rasa terkait penanganan kasus dugaan korupsi APBD Pemkab Langkat. Menanggapi aksi mereka ini, pihak Kejatisu mengatakan kasusnya sudah ditangani oleh KPK.

Sumber: http://hariansib.com/?p=132451

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*