Upaya Balik Lagi Jadi Bupati PALAS Terjegal Putusan MA

JAKARTA – Upaya Basyrah Lubis untuk bisa kembali menduduki kursi jabatan sebagai bupati Padang Lawas (Palas), kandas sudah. Ini setelah ada kepastian, langkah Basyrah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), sudah terhenti alias gagal total.

Majelis hakim agung MA telah mengeluarkan putusan, menolak PK yang diajukan Basyrah. Putusan dikeluarkan MA pada 10 Juli 2012.

“PK pemohon (terpidana), tidak dapat diterima,” demikian keterangan singkat Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, kepada JPNN di Jakarta, kemarin (12/7).

Dijelaskan, perkara Nomor 23 PK/Pid/2012 itu disidangkan tiga hakim agung, yakni Sri Murwahyuni, Achmad Yamanie, dan Nyak Pha. Panitera Penggantinya adalah Tjandra Dewajani.

Apakah pihak terkait sudah menerima salinan putusan? Ridwan mengatakan, belum. “Berkas masih di majelis,” ucapnya.

Dengan putusan ini, berarti MA tetap mempertahankan putusan tingkat kasasi, yang memvonis Basyrah terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat saat masih menjadi camat.

Dengan putusan ini pula, berarti posisi Ali Sutan Harahap yang sudah dilantik menggantikan Basyrah, semakin kukuh. Pasalnya, Basyrah sendiri sudah diberhentikan secara tetap oleh Mendagri Gamawan Fauzi, dimana Surat Keputusan (SK) pencopotan permanen itu diteken Gamawan pada Kamis, 5 April 2012 silam.

Karena sudah keluar SK pemberhentian tetap bagi Basyrah, maka putusan tingkat PK ini tidak punya pengaruh apa pun bagi sikap mendagri. Berbeda jika misalnya MA mengabulkan PK Basyrah dan menyatakan mantan camat itu terbukti tidak bersalah.  Jika itu yang terjadi, Basyrah punya peluang duduk lagi di kursi Palas 1. (sam/jpnn)

Baca Juga :  DPP IMA Tabagsel Imbau Masyarakat Tapsel Bersatu

Sumber: JPNN.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. tanyakanlah pada hatimu wahai penegak hukum, kapan lagi hukum itu ditempatkan pada kebenarannya,…. bagaimana pendapatmu jika hal ini terjadi padamu ( penegak hukum ).

  2. ini namanya Hukum tedeng aling2′ kasus waktu camat dibawa ke perkara dijaman menjabat bupati……sekarang masih berlanjut banyak pemimpin masih menjabat dan melakukan korupsi dan jual beli jabatan skpd…..tapi tidak tersentuh….yang namanya Hukum……ai na boha do penegak hukum dia tano on…..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*