Usaha Perkebunan di Paluta Diduga Tak Miliki Izin

[iklan size=’kiri’]Paluta, (Analisa). Puluhan ribu hektar usaha perkebunan khususnya kebun kelapa sawit di wilayah Padang Lawas Utara (Paluta), diduga tak terdaftar dalam data perijinan dan daftar Dishutbun Paluta. Hal ini diakibatkan lemahnya kinerja dinas terkait yang membidanginya, atau ada unsur kesengajaan dari oknum-oknum yang diduga sengaja memanfaatkan tidak adanya Perda yang mengatur tentang perkebunan.

Demikian ditegaskan Ketua umum DPP LSM Gempar Sumut Aman Sudirman Harahap kepada wartawan, Kamis (1/5). Aman menyayangkan kinerja Pemkab Paluta yang sampai saat ini tidak mempunyai data yang akurat tentang luas perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit sehingga Pemda Paluta diduga tidak transparan soal pendataan luas perkebunan ini.

“Bagaimana daerah kita ini bisa peroleh PAD dari sektor perkebunan, pendataan luas perkebunannya saja tidak jelas, jangan-jangan pajaknya saja digelapkan dari data luasan sebenarnya,” ujarnya.Menurutnya, banyak usaha perkebunan di Paluta yang melanggar peraturan termasuk penerapan Permentan nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang mewajibkan perusahaan perkebunan yang memiliki luas lahan di atas 25 hektar, wajib memiliki Izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) serta dugaan penggelapan pajak dalam pengalihan kepemilikan termasuk penambahan luas lahan perkebunan sesuai dengan izin.

“Kami berharap Pemkab Paluta tegas untuk melakukan pendataan ulang diseluruh perkebunan yang ada di Paluta, saya yakin pasti banyak temuan yang luasannya tidak sesuai izin serta perkebunan yang tidak terdaftar, bagaimana pemerintah bisa menetapkan pajaknya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Jelang PON 2012 - Tak Layak, Tim Bulu Tangkis Jatim Tolak Penginapan yang Disediakan

Sementara, Kabag Hukum Pemkab Paluta Mandongar Siregar SH,  terkait perda yang mengatur tentang retribusi perkebunan mengatakan, sampai saat ini Pemkab Paluta belum memiliki perda yang mengatur tentang retribusi perkebunan. Sesuai lampiran surat dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Paluta dengan nomor: 503/48/BPPT/2013 tertanggal 22 November 2013, terungkap usaha perkebunan yang memiliki izin dari Pemkab Paluta sebanyak 9 usaha yakni PT Barumun Agro Sentosa seluas 13.819 Hektar (Ha), PT ANJ Agri 9.213 Ha, PT Tapian Nadenggan 8.000 Ha, PT Sinarlika Portibi Jaya Plantation 2.047, 86 Ha, Drs Gadombang Harahap 3 Ha, Abdul Kohar Harahap 24 Ha, Riduan Syaleh Harahap 4,2 Ha, Drs HM Idris Siregar 6 Ha dan Imran Siregar 20 Ha. (ong)

analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*