VAL Dituding Serobot Tanah Warga Enam Desa

Perwakilan masyarakat Aek Tinga, Kecamatan Sosa, menyampaikan kronologis penyerobotan tanah masyarakat oleh PT VAL Aliaga. (Parningotan Aritonang / Metro Tabagsel)

PALAS – PT Victorindo Alam Lestari (PT VAL) Desa Aliaga, Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi), dituding menyerobot tanah warga lima desa di Kecamatan Huragi yakni Desa Lubuk Bunut, Sibodak Sosa Jae, Parmainan, Aliaga dan Pagaran Dolok. Sebelumnya, PT VAL juga dituding menyerobot 300 ha lahan milik warga Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa.

Fakta ini terungkap saat digelar mediasi yang difasilitasi Pemkab Palas terkait konflik tanah antara masyarakat Aek Tinga dengan PT VAL di Aula Kantor Camat Sosa, Rabu (3/12). Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Palas Ahmad Zarnawi Pasaribu bersama jajaran Pemkab Palas dan dihadiri Kasat Intelkam Polres Tapsel, Waden Brimob Padangsidimpun, Wakadandim Tapsel, tokoh masyarakat pelaku sejarah, mantan kepala desa, masyarakat Aek Tinga dan perwakilan PT VAL dari Medan.

Perwakilan masyarakat Aek Tinga Syawaluddin Hasibuan dalam pemaparannya menyampaikan kronologis tanah masyarakat Aek Tinga seluas 300 ha yang telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat dengan bertanam pohon karet sejak tahun 1958. Namun kemudian tanah milik masyarakat tersebut diserobot PT VAL pada tahun 1996 dengan dalih pemegang HPL (Hak Pengelolaan Lahan) berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Transmigrasi.

“Akibat penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT VAL masyarakat Aek Tinga kehilangan hak mengelola tanah mereka dan selama 18 tahun terakhir, tanah tersebut dikelola oleh perusahaan dengan tanaman kelapa sawit, sehingga masyarakat kehilangan pencahariannya dari tanah tersebut. Oleh karenanya masyarakat menuntut agar tanah yang diserobot dapat dikembalikan dan masyarakat juga menuntut ganti rugi atas pengelolaan tanah oleh perusahaan selama 18 tahun tersebut,” ujar Syawal Hasibuan.

Pernyataan masyarakat Aek Tinga ini juga dikuatkan oleh H Pijor Daulay selaku mantan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sosa, Pelda Inf Syahrir Anggota Danramil 09 Sosa dan Ipda Ramli Siregar selaku tim survei dari Muspika Sosa waktu itu yang melakukan penghitungan jumlah batang pohon karet yang ditumbang oleh PT VAL di awal perusahaan ini mengelola tanah di daerah itu.

“Saat melakukan survei ke lapangan, kami tidak membawa alat ukur tapi kami menghitung jumlah batang pohon karet yang ditumbang oleh PT VAL, letak tanaman karet yang ditumbang oleh PT VAL berada di areal dalam dari aliran sungai Singapolan yang merupakan batas alam tanah adat masyarakat enam desa, termasuk tanah masyarakat Aek Tinga. Tugas tim survei hanya menghitung jumlah tanaman yang ditumbang soal ganti rugi tanaman masyarakat oleh perusahaan, kami tidak melihatnya, tapi kami mendengar soal itu,” ungkap H Pijor Daulay.

Baca Juga :  Pinto: Barca Tak Takut Lawan Siapa pun

Senada itu, Mantan Kepala Desa Parmainan H Ruslan Hasibuan gelar H Baginda Parmonangan yang menjabat sejak tahun 1994 hingga tahun 2007 ini, membenarkan tanah seluas 300 ha benar tanah masyarakat Aek Tinga di saat awal PT VAL akan membuka lahannya. Pimpinan perusahaan Robert bersama dengan almarhum Lilik Supriadi pernah membuat perjanjian dengan masyarakat enam desa yagn isinya, sebagai ganti dari tanah masyarakat enam desa yang diambil alih oleh PT VAL, maka PT VAL akan membangun kebun plasma untuk masyarakat 6 desa seluas 3 ha per kepala keluarga, namun janji tersebut hingga kini belum diwujudkan oleh perusahaan.

“Saya meminta kepada Pemkab Palas agar dalam persoalan ini dapat membantu masyarakat 6 desa, karena perusahaan pernah berjanji akan membangun kebun plasma untuk masyarakat 6 desa seluas 3 ha/KK bukan 2 ha dan batas tanah masyarakat adat 6 desa ditandai aliran sungai Singapolan, luasnya sekitar 2.100 ha. Surat-suratnya ada pada saya karena saya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Parmainan sejak tahun 1994 sampai 2007, dan Robert pernah berjanji tapi hingga kini belum diwujudkan,” tegas H Ruslan Hasibuan.

Pernyataan mantan Kades Parmainan ini dikuatkan pula dengan pernyataan mantan Kades Lubuk Bunut M Dayan Hasibuan yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Palas dan dikuatkan oleh pernyataan Raja Adat Lubuk Bunut Sutan Baginda Rajalela. Mereka menyatakan bahwa surat pengakuan tanah adat masyarakat 6 desa sudah ada sejak Van Residen Tapsel tahun 1935. Mereka juga menyatakan bahwa hingga saat ini areal Desa Ujung Batu Aliaga 5 belum memiliki lahan PIR Trans, sebagai gantinya lahan masyarakat Aek Tinga seluas 300 ha itu, diserobot dan ditanami kelapa sawit oleh PT VAL.

Menanggapi pernyataan dan keterangan yang disampaikan oleh masyarakat Aek Tinga, tokoh masyarakat, tokoh adat dan mantan kepala desa ini, Asisten I Pemkab Palas GT Hamonangan Daulay selaku moderator dalam pertemuan itu menyampaikan hipotesa (dugaan).

Pertama, telah terjadi tumpang tindih lahan HPL PT VAL dengan tanah masyarakat 6 desa. Dan kedua, lahan Aliaga 5 tidak ada sehingga lahan masyarakat Aek Tinga diserobot oleh PT VAL.

Sementara, perwakilan PT VAL dari Kandir Medan Edi Gusanto didampingi Kabag Umum Kandir Medan Sofyan Nasution, GM Wilayah Sosa AP Lubis, Manager Kebun PT VAL Julius dan Humas Sutrisno menyampaikan, proses pembukaan lahan oleh perusahaan seperti penumbangan tanaman di atas lahan tersebut dilakukan sejak tahun 1995-1997 berdasarkan peta HPL dari SK Menteri Transmigrasi dan Kehutanan RI. Bila peta tersebut keliru, disebutkannya silahkan masyarakat menuntut perubahan peta tersebut kepada Menteri Kehutanan di Jakarta.

Baca Juga :  Formula 1- Schumi Tak Menyesal "Comeback" ke F1

“Pengelolaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan didasarkan pada areal peta HPL yang disebutkan dalam SK Menteri Transmigrasi dan Kehutanan, bila peta tersebut keliru sebaiknya masyarakat menuntut perubahan peta kepada Menteri Kehutanan di Jakarta, soal HGU perusahaan hingga kini sedang diproses,” ujar Edi Gusanto.

Menyikapi persoalan yang muncul dalam pertemuan tersebut, Wabup Palas Ahmad Zarnawi Pasaribu menyampaikan tawaran solusi akan meninjau lahan konflik sesuai peta dari PT VAL.

“Kedua pihak memiliki legal formal, alangkah baiknya persoalan ini diselesaikan dengan kepala dingin untuk mencari win-win solution dan Muspida Plus Palas akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemprov Sumut dan Menteri Kehutanan di Jakarta terkait HPL yang dikelola oleh PT VAL,” sebutnya.

Amatan METRO di Kantor Camat Sosa, pertemuan yang berlangsung selama lebih dari tiga jam ini menimbulkan sikap kekecewaan di hati masyarakat. Masyarakat menilai meski telah diungkap sejarah penyerobotan tanah masyarakat enam desa oleh PT VAL, namun Pemkab Palas tidak mampu bersikap tegas. “Setidaknya menghentikan sementara kegiatan PT VAL di atas lahan yang berkonflik hingga persoalan ini diselesaikan,” keluh masyarakat. (tan)

/METROSIANTAR.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*