Vonis Penjara Lima Tahun untuk Rahudman

Oleh: Sagita Purnomo *)

Putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Medan dalam perkara kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan 2004-2005 yang merugikan uang negara mencapai Rp1,5 miliar dengan terdakwa mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap, pada tangga 15 Agustus 2013 lalu sempat menjadi perbincangan hangat. Majelis hakim menyatakan Rahudman tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan jaksa, akhirnya, Rahudman dapat bernafas lega untuk sementara waktu.

Karena putusan bebas terhadap koruptor ini, rasa akan keadilan dan penegakan supremasi hukum menjadi ternodai. Kejelasan mengenai kasasi (upaya hukum banding) yang diajukan Kejaksaan ke Mahkama Agung (MA) Republik Indonesia (RI) sempat menghilang kabarnya selama hampir enam bulan.

Hingga mencuat kabar bahwa kasasi jaksa telah dikabulkan oleh MA dengan Noregister 236 K/PID.SUS/2014 dengan surat pengantar No W2.U1/15.509/01.10/Pid.Sus.K/E2013. Surat pengantar dari Pengadilan Negeri Medan itu masuk di MA tanggal 30 Januari 2014 dan didistribusikan tanggal 10 Februari 2014.

Majelis hakim agung yang terdiri dari Prof Dr Mohammad Askin SH, MS Lumme SH dan Dr Artidjo Alkostar SH LLM, menetapkan putusan mengabulkan kasasi yang diajukan kejaksaan atas vonis bebas Rahudman dan menyatakan, Rahudman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (dengan terpidana empat tahun penjara Amrin Tambunan, bekas bendahara-red), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan ini membatalkan putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan kepada Rahudman. Dengan perintah agar Rahudman ditahan karena dianggap memenuhi pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi. Sebagai Sekretaris Daerah Pemkab Tapanuli Selatan, ia dianggap bersalah karena meminta pencairan dana TPAPD Semester I dan II sebelum anggarannya di APBD disahkan. Dana tersebut juga tidak disalurkan serta tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.

Baca Juga :  Buruh Dalam Perekonomian Dunia

Sempat Tak Jelas

Menurut Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Chandra Purnama mengatakan bahwa permintaan tersebut dilayangkan institusi hukum itu, karena hingga saat ini salinan putusan kasasi Rahudman belum juga diserahkan Pihak Pengadilan Negeri (PN) Medan. Padahal, menurut dia, salinan putusan kasasi Rahudman telah dikirimkan Mahkamah Agung (MA) ke PN Medan. “Kita juga heran, sampai saat ini salinan putusan kasasi Rahudman belum diterima Kejati Sumut,” ucap Chandra.

Menurut dia, belum diterimanya salinan putusan kasasi tersebut, pihak Kejati Sumut tidak dapat melaksanakan eksekusi penahanan terhadap Rahudman. Sebab, jelasnya, Kejati Sumut melaksanakan eksekusi penahanan terhadap Wali kota Medan non-aktif, berdasarkan salinan putusan MA tersebut.

“Sebelum Kejati Sumut memiliki salinan putusan kasasi MA, maka institus hukum tersebut tidak akan berani melaksanakan penahanan terhadap Rahudman Harahap,” ucap juru bicara Kejati Sumut (waspadaonline)

Akhirnya penantian masyarakat khususnya warga Medan terbayar sudah, tepat setelah mendapat petikan putusan kasasi MA resmi dari Pengadilan Tipikor Medan, akhirnya pada Selasa (15/4) siang, Rahudman Harahap dieksekusi ke Rutan Kelas IA Tanjung Gusta Medan. Walikota Medan nonaktif itu dieksekusi tim jaksa eksekutor gabungan Kejari Padangsidimpuan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Jaksa mengeksekusi Rahudman untuk menjalani hukuman lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsider enam bulan kurangan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp480 juta lebih subsider satu tahun penjara, jika tidak dibayar.

Hampir secara serempak mayoritas media di Sumut memajang headline Rahudman, kini kebenaran kasus ini telah jelaslah sudah. Waktu Rahudman untuk menikmati udara bebas telah habis sudah. Kini ia harus merasakan nikmatnya tinggal di Rutan Tanjung Gusta untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya tersebut.

Belakangan ini MA sebagai lembaga peradilan tertinggi memang sering tidak bersahabat dengan para koruptor yang tengah berurusan di pengadilan. MA kerap memberatkan vonis di pengadilan tingkat pertama, dengan begini secara perlahan-lahan kepercayaan masyarakat akan penegakan supremasi hukum, khususnya kepercayaan akan lembaga peradilan akan kembali lagi.

Baca Juga :  AMPBB Minta Walikota P.Sidimpuan Copot Sekdakot

Wajah penegakan hukum bangsa kita sedang tercoreng karena maraknya mafia peradilan di sana-sini, perlahan mulai bergairah. Keadilan perlahan-lahan mulai terlihat seiring dengan mulai membaiknya penegakan hukum di negara ini.

Sebagai salah satu calon praktisi hukum, penulis turut bangga dengan kinerja MA yang secara perlahan menunjukan perubahan positif akan penegakan hukum semoga hal ini terus membaik untuk kedepanya.

Semoga dengan kasus Rahudman ini dapat dijadikan sebagai awal yang baik untuk memberantas para tikus berdasi, koruptor sejati di Sumut khususnya di Kota Medan. Masih banyak para pejabat korup yang masih harap-harap cemas di tempat persembunyiannya.

Bagaimanapun juga keberhasilan suatu bangsa tak terlepas dari penegakan hukumnya. Apabia hukum dapat ditegakan dengan baik dan benar maka dipastikan bangsa tersebut akan maju dan menjadi bangsa yang besar. Walaupun langit runtuh, bumi terbelah, matahari terbit dari barat, namun keadilan harus ditegakan dengan seadil adilnya demi kemaslahatan umat manusia ***

*)Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum UMSU

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*