Wadow!!! Gubernur dan Wagub Sumut Ditengarai Pecah Kongsi Politik ?

Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin dan Wakil Gubernur Gatot Pujo Nugroho ditengarai mulai pecah kongsi politik. Indikasinya, pengangkatan pejabat struktural setingkat eselon dua di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa sepengetahuan Gatot.

Syamsul yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena menjadi tersangka kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semasa menjabat Bupati Langkat, tidak melibatkan Gatot dalam pengangkatan pejabat struktural tersebut.

Ihwal keretakan hubungan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri. Sigit adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera, sebagaimana Gatot Pujo Nugroho. Sedangkan Syamsul Arifin dari Partai Golongan Karya.

Menurut Sigit, sudah sejak lama Gatot tak dilibatkan Syamsul dalam urusan pengangkatan pejabat struktural. Bahkan, urusan pengusulan nama Sekretaris Daerah definitif setelah Sekda Provinsi Sumut sebelumnya, RE Nainggolan memasuki masa pensiun, juga tak melibatkan Gatot.

“Padahal, Mas Gatot juga satu kesatuan dengan Bang Syamsul di Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Fatsoen-nya kan mestinya juga mendengar pertimbangan wakil gubernur. Tetapi ini tidak dilakukan,” ujar Sigit di Medan, Jumat (3/12/2010) malam.

Menurut Sigit, tak mustahil saat Gatot secara resmi menggantikan Syamsul yang kini mendekam di tahanan, seluruh pejabat yang diangkat tanpa sepengetahuannya akan dievaluasi, bahkan diganti.

“Tentu saja harus ada evaluasi. Toh, Bang Syamsul juga pernah bilang harus ada evaluasi tiga bulan sekali untuk para pejabat yang diangkat. Tak menutup kemungkinan, mereka juga akan diganti kembali,” kata Sigit.

Baca Juga :  Kesadaran HAM di Sumut Masih Rendah

Apalagi, lanjut Sigit, pengangkatan pejabat struktural oleh Syamsul selama ini tak memperhatikan kompetensi pejabat yang bersangkutan. Dia mencontohkan, jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang kini dijabat Darwinsyah, mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

“Latar belakang Darwinsyah, kan, sarjana hukum, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu, kan, intansi teknis. Malah dalam pengangkatan terakhir yang melibatkan 11 pejabat eselon dua ini, ada pejabat yang mestinya pensiun dalam waktu dekat, tetapi karena diangkat jadi pejabat struktural masa pensiunnya diperpanjang,” kata Sigit.(tribun-medan.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*