Wajar Sumut Tuntut Hak Bagi Hasil Perkebunan dari Pemerintah Pusat

kebun sawit ilustrasi 101001134628 Wajar Sumut Tuntut Hak Bagi Hasil Perkebunan dari Pemerintah PusatMedan, (Analisa) . Ketua DPRD Sumut, H Saleh Bangun berharap, pemerintah memberikan dan memprioritaskan dana bagi hasil perkebunan yang berkeadilan dan transparan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintahan di Sumatera Utara. Sebab, dana bagi hasil perkebunan yang berkeadilan dan transparan diyakini memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Hal itu dikemukakan Saleh Bangun saat membuka acara Semiloka dengan topic ‘Urgensi Dana Bagi Hasil yang Berkeadilan Bagi Masyarakat Sumatera Utara’, diseleng-garakan Fraksi Partai Demokrat DPRDSU di Hotel Danau Toba Medan, Senin (17/9) di Hotel danau Toba.

Semiloka dihadiri Ketua Panitia Pelaksana yang juga Anggota DPRDSU Hj Meilizar latief SE MM,Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Tahan M.Panggabean, beserta sejumlah akedemisi. LSM dan sejumlaj anggota DPRD dari Fraksi Demokrat mengundang pembicara Dekan Fakultas Ekonomi USU, Jhon Tafbu Ritonga, Pakar Hukum Dr Budiman N.P.D Sinaga SH, MH, Kakanwil Ditjen Pajak Wilayah I Sumut, Estu Budiarto, Kepala Bappeda Provsu Ir Riadil Akhir Lubis MSi, dan moderator DR Polin LR Pospos.

Saleh Bangun menilai, wajar bila Sumut menuntut hak dana bagi hasil perkebunan, pasalnya, propinsi ini menyumbang devisa terbesar dari hasil sawit kepada negara. “Kita layak memperoleh dana bagi hasil dari hasil kekayaan kita.Seperti dari kelapa sawit yang hampir setiap tahunnya memberikan pemasukan keuangan bagi pemerintah sebesar Rp 200 triliun untuk APBN, dimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan nasional,”katanya.

Baca Juga :  Sering Aniaya Warga, Perusahaan Asing PT Sorikmas Mining di Mandailing Natal Diminta Segera Tutup

Untuk itu, lanjut dia, hasil perkebunan atau kelapa sawit yang diberikan oleh Sumut tersebut, hendaknya juga diberikan pemerintah secara berkeadilan untuk Sumut. “Makanya lewat semiloka ini diharapkan nantinya mampu memberikan masukan dan gagasan kepada pemerintah agar memperhatikan dan memberikan dana bagi hasil yang layak diterima oleh Sumatera Utara,”katanya.

Dorongan

Selain itu, Saleh Bangun juga berharap semiloka dilaksanakan Fraksi Demokrat tersebut mampu memberikan dorongan bagi kalangan eksekutif, legislatif dan elemen masyarakat Sumut lainnya, untuk bersama-sama menuntut dan memperjuangkan dana bagi hasil perkebunan yang layak, transparan dan berkeadilan. “Sehingga nantinya pemerintah berkenan mengubah dan merevisi undang-undang soal dana bagi hasil tersebut,”sebutnya.

Sebab menurut Saleh Bangun, jika pemerintah memebrikan dana bagi hasil perkebunan itu, maka diyakini dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan yang kondisi sangat memprihatikan. “Karena, lewat dana APBD yang dimiliki Sumut saat ini tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,”katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Hj Meilizar Latief SE MM mengaku, dilaksanakannya semiloka bertujuan menggalang masukan dari kalangan pemerintah dan akademisi di Sumut untuk disampaikan kepada pemerintah agar berkenan memberikan dana bagi hasil yang berkeadilan, layak dan transparan. Sehingga lewat dana bagi hasil yang berkeadilan tersebut akan dapat berguna bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga :  PM Najib: Pesawat Malaysia Airlines yang Hilang Sengaja Dialihkan

“Semoga semiloka ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumut khususnya untuk kesejahteraan rakyat,”katanya. (di) (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*