Wakil Ketua KPK Bantah Ada Intervensi Kasus Syamsul

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono Umar, membantah anggapan sejumlah kalangan yang menduga ada intervensi kekuatan politik yang menyebabkan Syamsul Arifin yang sudah berstatus tersangka sejak April lalu, hingga kini belum ditahan. Kalau pun ada intervensi, lanjutnya, akan percuma saja karena Syamsul sudah berstatus tersangka. Sedang KPK tidak pernah menghentikan proses pengusutan yang sudah masuk tahapan penyidikan.

“Nggak ada, nggak ada itu (intervensi),” ujar Haryono Umar kepada koran ini, sebelum tampil sebagai pembicara pada seminar bertema ‘Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi’ di sebuah hotel di Jakarta, kemarin (22/7).

Dijelaskan Haryono, KPK punya prinsip yang hingga saat ini masih dipegang teguh. Yakni, tidak akan pernah mempetieskan perkara yang sudah masuk tahapan penyidikan. “Kalau sudah tersangka, tidak akan pernah mundur. Tidak boleh menghentikan penyidikan,” tegasnya.

Menanggapi belum ditahannya Syamsul, Haryono mengatakan, penyidik KPK yang menangani kasus dugaan korupsi APBD Langkat, sudah punya jadwal tahapan-tahapan proses penanganan kasus. Terlebih, katanya, dalam kasus Langkat itu tidak hanya satu dua orang saja yang harus dimintai keterangan sebagai saksi.

Dikatakan, jika tahapannya sudah sampai ke proses penahanan, maka akan dilakukan penahanan itu. “Kalau pada masanya dianggap oleh penyidik sudah siap, ya akan sampai ke sana (ditahan, red). Ini cuman masalah timing,” imbuhnya.

Sementara, pada saat memberikan materi seminar, Haryono mengakui bahwa sampai saat ini KPK masih saja menerima tekanan ataupun upaya intervensi dari pihak lain. Menurutnya, tekanan itu terkait dengan kasus korupsi yang ditangani KPK.

Baca Juga :  Bentrok di Lapas Tangerang, Lima Orang Terluka

“Ada saja tekanan yang kita terima. Ada yang ingin segera (kasusnya) ditangani, ada pula yang minta (kasusnya) jangan ditangani. Tapi kita tetap bekerja sesuai prosedur,” ujar Haryono. Tekanan yang diterima KPK antara lain berbentuk aksi demontrasi dari elemen masyarakat, ada juga yang langsung datang ke kantor KPK, ada juga yang melalui surat. Tapi, katanya, tidak ada yang lewat telepon ataupun SMS.

Dikatakan pula, tekanan yang datang, baik yang minta sebuah kasus ditangani atau pun jangan ditangani, marak terjadi menjelang pemilukada. “Tapi kita nggak mau. Kalau ada bukti permulaan yang cukup, baru kita bertindak,” ujarnya.

Hanya saja komisoner KPK yang membidangi pencegahan itu tidak merinci kasus-kasus apa saja yang membuat KPK mendapat tekanan. Ia hanya menegaskan bahwa sudah ratusan kasus yang ditangani KPK. “Dan yang kita bawa ke Pengadilan Tipikor, pasti terbukti kasus korupsinya,” tandas Haryono.

Diungkapkannya, sampai saat ini KPK sudah menerima hingga 42 ribu pengaduan kasus korupsi dari seluruh Indonesia. Menurutnya, pengaduan itu datang dari hampir setiap kota di Indonesia. “Bahkan banyak pengaduan yang dari tingkat desa,” ucap Haryono.

Lebih lanjut Haryono mengatakan, semua pelapor ingin agar laporan ke KPK ditindaklanjuti. “Karena setiap pelapor menganggap laporan merekalah yang paling penting,” sambungnya. Dirincikan pula, terdapat 10 survei tentang korupsi di Indonesia. Dari jumlah itu, sembilan di antaranya adalah survei korupsi di sektor pelayanan publik. “Jadi korupsi di pelayanan publik ini memang yang paling marak,” pungkasnya.

Baca Juga :  Rekor Pengumpulan Mobil Jip Pecah

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Wakil_Ketua_KPK_Bantah_Ada_Intervensi_Kasus_Syamsul

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*