WALHI Nasional & Warga Batang Toru Laporkan Informasi Palsu & Sesat AMDAL Agincourt kepada KLH

Jakarta,  Masyarakat sekitar Batang Toru menolak sungai Batang Toru dijadikan pembuangan air limbah tambang PT.Agincourt-G Resources. Masyarakat menggunakan sungai selebar 98 meter untuk kebutuhan rumah tangga, dari air minum hingga mencuci. Juga kehidupan mereka sebagai nelayan darat sepanjang sungai sangat tergantung kepada sungai tersebut. Karenanya warga Batang Toru menolak pembuangan air limbah tambang ke Sungai Batang Toru.

Namun perusahaan tambang emas PT.Agincourt yang terdaftar di Hongkong ini tetap memaksakan kehendaknya untuk mengalirkan air tambang ke sungai Batang Toru.

Agincourt sebagai pemrakarsa AMDAL bertanggung jawab  dalam pemberian informasi palsu, menyesatkan atau memberikan keterangan tidak benar dalam AMDAL. AMDAL PT.Agincourt menyebutkan “Dampak kegiatan penimbunan tailing terhadap pH, kandungan TSS (Total Solid Suspended, Total Padatan Terlarut-red ), CN, SO4, Zn, Fe, As (Arsen), dan Mn, kecil kemungkinannya secara langsung menimbulkan dampak terhadap manusia. Oleh karena air limbah disalurkan ke Sungai Batangtoru yang pemanfaatannya tidak digunakan sebagai sumber air minum.”

Padahal, terdapat desa-desa sepanjang Sungai Batang Toru yang memanfaatkan  air Sungai Batang Toru sebagai air minum. Seperti Desa Telo, Sipente, Hapesong Baru dan Lama, Bandar Tarutung, Sibara-bara, Simataniari.

Hal ini merupakan sebuah tindak pelanggaran serius dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup. WALHI mendesak Menteri Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan memerintahkan penghentian kegiatan pemasangan pipa air limbah tambang ke sungai Batang Toru.

Baca Juga :  Cuaca Buruk Hambat Evakuasi Jenazah Korban AirAsia QZ8501

Berdasarkan pasal 73 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri LH dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup yang baru saja menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan pada awal November 2012. WALHI mengharapkan KLH serius terhadap pelanggaran ini. Atau penegakan hukum lingkungan hidup hanya selesai dalam ruangan seminar. Dan hak konstitusi warga atas lingkungan sehat (dalam hal  ini air sungai Batang Toru tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah air tambang) hanya jadi tulisan diatas kertas atau pasal-pasal pajangan dalam situs-situs lembaga negara seperti MK, DPR, KLH, dll.

Siaran Pers WALHI Eksekutif Nasional

Informasi Lebih lanjut:
Deddy Ratih, Manajer Kampanye Eksekutif Nasional WALHI Bidang Tata Ruang
081250807757, dera@walhi.or.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Klu aktifis kaliber nasional udah komentar, apalagi gut-gut si ceriwis lokal Jolma Horbo? Pigilah teriak-teriak di Kementrian LH, belain SK si Ongku yg diekorin si Sahrul ! Kita pengen lihat, laku nggak koar ente !

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*