Wali Kota Medan Didesak Segera Benahi Layanan Publik

Wali Kota Medan Rahudman Harahap didesak segera mengambil langkah cepat dan tegas guna membenahi layanan publik, menyusul indeks integritas layanan publik terburuk yang dilabelkan untuk daerah itu sebagaimana dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Rahudman dan wakilnya Dzulmi Eldin harus menjadikan ini (pembenahan layanan publik, red) sebagai salah satu prioritas, karena indeks integritas layanan publik terburuk ini sangat-sangat memalukan,” ujar anggota DPRD Sumatera Utara Brilian Moktar, Minggu, (7/11).

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei tentang indeks integritas tiga layanan publik di 22 pemerintah kota (pemko) di Indonesia yang menempatkan Pemko Medan pada urutan nomor satu sebagai yang terburuk dan terkorup.

Tiga layanan publik yang disurvei adalah pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) serta penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Berdasarkan rilis KPK, indeks integritas layanan publik di Pemkot Medan hanya 4,4 atau jauh di bawah Surabaya dan Samarinda yang meraih angka 6. KPK sendiri menetapkan angka 6 sebagai standar minimal indeks integritas.

Menurut Brilian Moktar, predikat sebagai yang terburuk dan terkorup dalam hal layanan publik sungguh sangat memprihatinkan, mengingat Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia.

“Sangat memprihatinkan sekaligus memalukan. Karenanya kita mendesak Wali Kota Rahudman Harahap dan Wakil Wali Kota Dzulmi Eldin untuk mengambil langkah cepat dan tegas dengan melakukan pembenahan mendasar sekaligus menjadikan ini prioritas,” ujar anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kota Medan itu.

Mendukung

Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu memandang predikat sebagai daerah terburuk dan terkorup dalam layanan publik sebagai aib bagi Kota Medan.

Karenanya, Brilian Moktar menyatakan mendukung penuh rencana KPK memanggil instansi yang mendapatkan indeks integritas dibawah standar minimal tersebut.

Ia meminta Rahudman Harahap memberi perhatian lebih dan melakukan pembenahan segera. “Jangan hanya karena kini berstatus sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi Sumut, lalu Rahudman melupakan tugas-tugas utama sebagai pelayan publik,” katanya.

Baca Juga :  Dua Hari Pasca Hari H Pencoblosan Pemilukada Sibolga - 3 Kantor Camat Dirusak Massa

Sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat, menurut dia, Rahudman Harahap dan Dzulmi Eldin harus mampu menorehkan prestasi yang akan dikenang warga kota sepanjang masa.

“Sesungguhnya yang terpenting bukan berapa lama kita menjadi pemimpin, tetapi apa yang bisa kita buat untuk orang-orang atau masyarakat yang kita pimpin. Contohlah Jenderal Besar Sudirman. Meski beliau hanya hidup selama 34 tahun, tetapi jasanya akan dikenang sepanjang masa oleh bangsa ini,” kata politisi dari Fraksi PDI Per-juangan ini. (di)”Rahudman dan wakilnya Dzulmi Eldin harus menjadikan ini (pembenahan layanan publik, red) sebagai salah satu prioritas, karena indeks integritas layanan publik terburuk ini sangat-sangat memalukan,” ujar anggota DPRD Sumatera Utara Brilian Moktar, Minggu, (7/11).

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei tentang indeks integritas tiga layanan publik di 22 pemerintah kota (pemko) di Indonesia yang menempatkan Pemko Medan pada urutan nomor satu sebagai yang terburuk dan terkorup.

Tiga layanan publik yang disurvei adalah pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) serta penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Berdasarkan rilis KPK, indeks integritas layanan publik di Pemkot Medan hanya 4,4 atau jauh di bawah Surabaya dan Samarinda yang meraih angka 6. KPK sendiri menetapkan angka 6 sebagai standar minimal indeks integritas.

Menurut Brilian Moktar, predikat sebagai yang terburuk dan terkorup dalam hal layanan publik sungguh sangat memprihatinkan, mengingat Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia.

“Sangat memprihatinkan sekaligus memalukan. Karenanya kita mendesak Wali Kota Rahudman Harahap dan Wakil Wali Kota Dzulmi Eldin untuk mengambil langkah cepat dan tegas dengan melakukan pembenahan mendasar sekaligus menjadikan ini prioritas,” ujar anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kota Medan itu.

Baca Juga :  LBH Medan Minta JR Saragih Ditangkap - KPK Bidik Bupati di Sumut

Mendukung

Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu memandang predikat sebagai daerah terburuk dan terkorup dalam layanan publik sebagai aib bagi Kota Medan.

Karenanya, Brilian Moktar menyatakan mendukung penuh rencana KPK memanggil instansi yang mendapatkan indeks integritas dibawah standar minimal tersebut.

Ia meminta Rahudman Harahap memberi perhatian lebih dan melakukan pembenahan segera. “Jangan hanya karena kini berstatus sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi Sumut, lalu Rahudman melupakan tugas-tugas utama sebagai pelayan publik,” katanya.

Sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat, menurut dia, Rahudman Harahap dan Dzulmi Eldin harus mampu menorehkan prestasi yang akan dikenang warga kota sepanjang masa.

“Sesungguhnya yang terpenting bukan berapa lama kita menjadi pemimpin, tetapi apa yang bisa kita buat untuk orang-orang atau masyarakat yang kita pimpin. Contohlah Jenderal Besar Sudirman. Meski beliau hanya hidup selama 34 tahun, tetapi jasanya akan dikenang sepanjang masa oleh bangsa ini,” kata politisi dari Fraksi PDI Per-juangan ini. (di) (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*