Wali Kota Padangsidimpuan: Dikritik, Pimpinan SKPD Jangan Lari

Untuk kemajuan pembangunan di Kota Padangsidimpuan (Psp), pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jangan takut kepada wartawan ataupun LSM yang ingin mempertanyakan permasalahan dan kendala di SKPD. Selain itu, SKPD juga jangan lari ketika mendapat kritikan.

“Jelaskanlah kepada LSM atau wartawan yang hendak mempertanyakan sesuatu agar bisa diketahui yang sebenarnya, sehingga tidak ada salah persepsi di masyarakat. Jadi pimpinan SKPD jangan takut dan lari,” pesan Wali Kota Drs H Zulkarnaen Nasution MM didamping Sekretaris Daerah Sarmadan Hasibuan MM kepada METRO, Kamis (27/1).

Menurut Zulkarnaen, LSM dan wartawan punya andil dalam perkembangan dan kemajuan Kota Psp. Dikatakannya, saat ini dengan luas wilayah sekitar 15 ribu hektare dan jumlah penduduk sekitar 200- ribuan jiwa, Kota Psp masih terus berkembang sebagai kota perdagangan barang dan jasa serta dunia pendidikan.

Salah satu antisipasi yang dilakukan agar aparatur Pemko Psp bekerja dengan baik dan benar adalah selalu mengingatkan agar jangan sampai ada proyek fiktif. Proyek dilaksanakan sesuai ketentuan, tertib administrasi pemerintahan, dan lain sebagainya.

“Mari kita bersama-sama membangun Kota Psp ini,” ajaknya sembari menambahkan Kota Psp terdiri enam kecamatan.
Ditambahkan Sekda Psp, dengan baiknya sistem administrasi pemerintahan, sebagai bukti bahwa aparatur Pemko Psp sudah semakin baik pada tahun 2009 lalu. Laporan keuangan Pemko Psp mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atau termasuk terbaik karena penilaian yang tertinggi adalan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Juga :  Kamis 30 September, Formasi CPNS Kota Padangsidimpuan Dibahas

“Jadi kenapa kita harus takut sama LSM dan wartawan, toh kalau kita bekerja sesuai koridor, tidak ada yang perlu kita takutkan. Sebab LSM dan wartawan juga tidak punya niat yang jelek, tapi juga sama dengan kita bagaimana caranya agar pembangunan di Psp semakin meningkat,” sebut Sekda.

Sementara itu pengamat sosial dan politik Psp, Arman Badrisyah Hasibuan menyarankan kepada Pemko Psp untuk aktif melobi dana-dana yang ada di pemerintah pusat. Sebab dengan APBD Pemko Psp tahun 2011 yang sekitar Rp380 miliar, hampir 90 persennya adalah untuk kebutuhan gaji dan dana rutin serta operasional pegawai. Sementara untuk dana pembangunan hanya sekitar 10 persen.

“Siapapun pasti tidak mau daerahnya ketinggalan, tapi selalu ingin maju. Karena dana pembangunan yang sangat minim tersebut, jalan keluarnya adalah dengan mencari dana ke pusat agar bisa mengucur ke Psp,” ujarnya.
Ketua Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala) Psp, H Mahmuddin berharap semua pihak untuk bersama-sama mendukung program pemerintah agar pembangunan pro rakyat bisa meningkat dan juga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Psp. (phn) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*