Walikota Dan Sekda Gagal Mengayomi Pemko Padangsidimpuan

“Saya akan buktikan di persidangan, Walkot Zulkarnaen dan Sekda  Sarmadan atasan pengecut. Enak terima setoran upeti tapi sok pura-pura suci ngelak tanggungjawab hukum”
Mantan Kepala Bappeda Pemko Psp, Hadi Azhari Nasution

Puluhan Milyar APBD Dikorup, Beruntun Pejabat Giliran Masuk Penjara

8330786ab9c943b807ba81e980062473504847c Walikota Dan Sekda Gagal Mengayomi Pemko Padangsidimpuan
Walkot Zulkarnaen, “sumpah tidak terima”.

Padangsidimpuan, Walikota Zulkarnaen Nasution bersama Sekda Sarmadan Hasibuan dinilai gagal memimpin dan mengayomi Pemerintahan Kota (Pemko) Padangsidimpuan (Psp). Kasus-kasus korupsi puluhan milyar dana APBD terungkap secara teratur dan terus-menerus. Akibatnya beruntun sejumlah pejabat Pemko antri giliran masuk ke dalam terali sel penjara. Kedudukan hukum para pejabat Pemko tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Psp bervariasi, mulai dari status Tersangka, Terdakwa sampai Narapidana. Sampai kini nama-nama sejumlah pejabat Pemko Psp masih mejeng di papan daftar penghuni Lapas merangkap Rumah Tahanan Negara (Rutan) Psp di Desa Salambue Kecamatan Psp Tenggara.

Sejak Pemegang Kas Sekretariat Pemko, Kholid Daulay tahun 2008 masuk penjara, disidang dan diputus Pengadilan Negeri (PN) Psp sampai kini masih menjalani hukuman di Lapas Kotanopan, Pemegang Kas Daerah Pane Hasibuan masuk penjara thn 2008 kini sudah bebas, Kadis PU Raja Sahlan Nasution masuk penjara Lapas Psp thn 2008 kini sudah bebas, Kadis Pendidikan Panongonan Hasibuan masuk penjara thn 2010 kini masih proses banding ke Pengadilan Tinggi, Kabid Parsarana Pendidikan Maskur Hasibuan masuk penjara thn 2010 kini juga masih proses banding, Kepala Bappeda Hadi Azhari Nasution, Kadispora Soleh Pulungan masuk sel penjara Lapas Psp thn 2011 kini masih proses pemberkasan penuntutan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Psp.

83307832fe56120fba42278c9b856d6f29d88fb Walikota Dan Sekda Gagal Mengayomi Pemko Padangsidimpuan
Kabid Prasarana Pendidikan, Maskur, “sumpah sudah setor”.

Pantauan kalangan pengamat melihat Walkot Zulkarnaen Nst dan Sekda Sarmadan Hsb dalam upaya pembelaannya cuma becus menyelamatkan diri sendiri. Sementara barisan pejabat Pemko giliran antri ditangkapi Kejari, kedua petinggi strategis Pemko Psp tsb terkesan cari kambing-hitam. Sebaliknya, sumber tertentu gencar ngoceh adanya indikasi eksekutif melobby institusi yudikatif agar memelintir dan membonzai perkara para pejabat Pemko.

Umumnya putusan perkara para pejabat korup di Pemko Psp tidak menyebut tingkat hirarki, garis instruksi dan konspirasi atasan-bawahan, tidak mengurai mata rantai aliran dana hasil korupsi. Para pejabat tsb dituntut dan diputus institusi yudikatif sebagai kejahatan perorangan dasar keinginan pribadi diam-diam si oknum pejabat korup di kantornya demi si pejabat yang bersangkutan telan makan kenyang sendirian.

Contoh gamblang, putusan perkara Kabid Prasarana Dinas Pendidikan Pemko Psp, Maskur Hsb. Oleh Ketua Majelis Hakim, Tommy Manik, SH terdakwa Maskur diiputus bersalah atas kejahatan keinginan sendiri memungli sekitar 1,6 milyar sisa hasil korupsi proyek DAK Rehab SD Negeri  dari 50-an Kepala SDN se-Kota Psp, dan wajib kembalikan kerugian negara Rp. 1,6 milyar yang sudah sempat dikantongi Maskur Hsb atau selain hukuman pokok dan subsider. hukuman kurungan penjara wajib ditambahi/dijalani 1 tahun lagi.

Baca Juga :  HUT Tapsel, Jeep Jamboree Gelar Perlombaan Jelajah Alam
833078995749a0a5f8cd45ad7360b4bfd3e635c Walikota Dan Sekda Gagal Mengayomi Pemko Padangsidimpuan
"Sekda Sarmadan, “sumpah tidak terima”.

Semua kesaksian Maskur Hsb dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang nominal setoran upeti, jadwal transaksi, personal penyaksi aliran dana hasil korupsi tsb, seperti Kasubbag Umum, Abdul Rahman Matondang, 2 ajudan Kadis Pendidikan, July dan Emmy serta supir Kadis, Aslan sampai kini hanya jadi bukti hukum di atas kertas. Pelaksanaan pengembangan perkara guna mengusut aliran dana korupsi Dinas Pendidikan macet di benak jaksa-jaksa di Kejatisu dan Kejari Psp. Puluhan Ka SDN se-Kota Psp yang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Psp disebut sebagai pelaku utama korupsi proyek DAK 2008-2009 yang sudah menyetor berkisar Rp. 20-30 juta/Ka SDN sisa hasil usaha (SHU) korupsi proyek ke Dinas Pendidikan Pemko Psp, hingga kini masih bebas gentayangan.

Semua saksi-saksi pengumpulan, perhitungan, pembungkusan dan penyetoran 1,6 milyar hasil upeti 70-an Ka SDN yang hadir bersama Kadis Panongonan Hsb dan Kabid Maskur Hsb di Kantor Dinas Pendidikan, tak ada yang pernah dipanggil dan diperiksa Kejatisu/Kejari Psp. Di persidangan PN-Psp, terdakwa Maskur Hsb dikonfrontir dengan Kadis Panongonan Hsb dan Sekda Sarmadan Hsb.

Kedua atasan Kabid Maskur Hsb tsb di depan persidangan PN-Psp dengan enteng lidah bersumpah serapah di bawah Kitab Suci Al Qur’an bahwa mereka selaku atasan langsung dari Kabid Maskur Hsb dan hampir setiap hari jumpa sa’at kerja di Kantor Dinas Pendidikan dan di Kantor Sekretariat Pemko Psp, sama sekali tidak pernah tahu sebelum dan sesudah kejadian perkara korupsi proyek DAK oleh puluhan Kepala SDN dan tidak tahu menahu serta tak pernah ikut mencicipi bagian setoran sesen pun dari kasus pungli  puluhan Kepala SDN oleh Maskur Hsb.

Tantangan Maskur Hsb di persidangan untuk memaparkan aliran dana hasil pungli tsb beserta para saksi-saksinya, malah dibungkam Penasehat hukum dan majelis hakim. Maskur pun diputus bersalah pungli sendirian dan habiskan hasil pungli sendirian, maka harus tanggungjawab sendirian bayar kerugian negara.

Perlakuan identik juga diterima Kholid Daulay dan Pane Hsb dalam putusan perkaranya,  makan sendiri milyaran rupiah dana APBD. Walkot Zulkarnaen seolah the untouchable sementara Sekda Sarmadan cuma bolak-balik ke persidangan PN-Psp bersumpah-sumpah beri keterangan (katanya) asli, tidak pernah tahu apa-apa.

Setor duluan

Komentar pedas muncul dari kecaman seorang aktifis pengamat pemerintahan di Kota Psp. “Silahkan saja bersumpah serapah, hanya saja rakyat kan bisa berfikir apa iya semua pejabat Pemko yang masuk penjara itu bisa berbuat sendiri dan makan sendiri hasil korupsi di kantornya?”. Bantahan tegas dikutip dari tudingan Maskur Hsb sa’at ditemui di Lapas Psp, “Seorang pejabat instansi tehnis Dinas Pendidikan yang secara struktural langsung berada di bawah perintah Pemko, ada pejabat bisa berbuat diam-diam pungli milyaran dari puluhan Kepala SDN tanpa heboh ketahuan? Akibat sebelumnya terlalu yakin sama penasehat hukum Suleman Siregar, SH dan majelis hakim, akhirnya perkara dibonzai dan saya jadi kambing-hitam terpaksa urus banding. Tapi yang pasti, untuk urus jabatan Kadis Pendidikan saja mesti duluan setor 300 juta ke Sekretariat Pemko. Kenapa saya tahu? Karena saya saksi-mata yang urus berkasnya dan antar uangnya”, ketus Maskur .

Baca Juga :  Wabup Lantik Pejabat Struktural Pemkab Palas

Sejumlah pengamat menuturkan perbandingan, “Jika di level nasional KPK sebut propinsi Sumatra Utara ranking tertinggi kasus korupsi, wajar jika Pemko Psp disebut Pemko Terkorup se-Indonesia. Dengan pejabat staf Pemko di Indonesia paling banyak korupsi masuk penjara, wajar dituding Walkot Zulkarnaen dan Sekda Sarmadan telah gagal mengayomi jajaran Pemko Psp”.

Sumpah palsu

Tudingan sejumlah elemen masyarakat tsb ketika dikonfirmasi kepada kedua petinggi Pemko Psp, jawabnya mengambang. Walkot Zulkarnaen yang diisuekan sering gunjingkan barisan staf Pemko yang rakus beberapa kali dicoba, sulit ditemui. Sekda Sarmadan setelah terima surat klarifikasi tertulis resmi, baru bersedia beri jawaban lisan klise. “Saya tetap bertahan sesuai keterangan di bawah sumpah bahwa saya bersama Walkot Zulkarnaen tidak pernah tahu dan tidak pernah terima setoran upeti bawahan. Soal nanti pertanggungjawaban sumpah palsu atau asli di pengadilan Tuhan YME, itu urusan nanti di akhirat”, ketus Sarmadan Hsb.

Mantan Kepala Bappeda Pemko Psp, Hadi Azhari Nasution yang kini statusnya masih penyidikan dan ditahan Kejari Psp tegas menantang, “Saya akan buktikan di persidangan, Walkot Zulkarnaen dan Sekda  Sarmadan atasan pengecut. Enak terima setoran upeti tapi sok pura-pura suci ngelak tanggungjawab hukum”, tuding Hadi Azhari (armh)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

7 Komentar

  1. gambaran syistem pemerintahan kota Padangsidimpuan sudah sangat terang dilihat bersama ~!~!~!
    sudah saatnya rakyat melawan dan memaksa Walikota Padangsidimpuan mundur dari jabatannya ~!~!~!

    • ah hodah.. sangat terang bia dehe…
      homa paksa walkot mundur dari jabatan…???? ulang manyuru alak sajo namalo…
      pajuguk ma disi tenang.. sesep kopimu…. ulang lupa pembayaran tu parlopo….
      tokkin nai pe na abis ma masa jabatan ni walkot i… ho doma mancalon..bettak monang ko…?
      hehehe…. seseeeeeepp….

  2. Inilah contoh betapa buruknya prilaku pejabat kita hari ini. Perlu dicari pemimpin yang bebas dari korupsi?..

  3. “Saya tetap bertahan sesuai keterangan di bawah sumpah bahwa saya bersama Walkot Zulkarnaen tidak pernah tahu dan tidak pernah terima setoran upeti bawahan. Soal nanti pertanggungjawaban sumpah palsu atau asli di pengadilan Tuhan YME, itu urusan nanti di akhirat”

    arogan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*