Warga Jalan Turi Korban Janji Rahudman

Upaya warga Jalan Turi, Kelurahan Timbang Deli, Medan Amplas, menolak keberadaan Stasiun Pengisian dan Pengakutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang berada di tengah pemukiman mereka sudah maksimal. Bahkan, karena menilai Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, telah ingkar janji, mereka juga mengadukan Rahudman ke Polda Sumut, 3 hari lalu.

Namun upaya warga sepertinya masih jauh panggang dari api. Pasalnya, Rahudman sendiri belum memiliki niat untuk memenuhi janjinya kepada warga agar SPPBE itu dipindahkan dari pemukiman mereka. Ditemui wartawan koran ini, Kamis (30/9), di Garuda Plaza Hotel (GPH), Rahudman tidak memberikan jawaban tegas terkait tuntutan warga. Dia juga terkesan tidak memiliki beban moral terhadap janjinya kepada warga saat kampanye pilkada lalu. Dia mengatakan, hak setiap orang untuk mengadu ke polisi. “Ini sebenarnya masalah bisnis. Bukan asal begitu saja. Investor untuk ini pun banyak, dan investasinya hingga puluhan milyar. Cobalah pikir, dengan investasi sebesar itu sangat bisa dimanfaatkan bagi kepentingan Kota Medan. Jadi, pihak yang melaporkan itu juga harus melihat itu,” ujarnya.

Jadi tuntutan warga, lanjutnya, tidak seperti membalikan telapak tangan, banyak hal yang harus dipertimbangkan. “Izinnya sudah memenuhi syarat, jadi sebaiknya juga harus didukung. Karena kita juga tidak bisa bohong, kita butuh hasil investasi dari itu,” katanya.

Sebelumnya, puluhan warga Jalan Turi mengadukan Rahudman ke Polda Sumut. Pengaduan itu karena Rahudman sama sekali tidak menanggapi tuntutan warga, dan mengingkari janji kampanyenya. “Saya sendiri tim sukses (TS)-nya Rahudman, dia pernah berjanji saat kampanye di hadapan masyarakat Jalan Turi, apabila terpilih menjadi wali kota, dalam tempo dua minggu akan mencabut surat izin mendirikan bangunan (SIMB) SPPBE. Nah, sekarang apa buktinya. Mau menjumpainya saja sekarang sangat susah,” ujar Yunus Silalahi, seorang warga Jalan Turi yang ikut datang ke Mapoldasu.

Baca Juga :  Terkait Insiden Naga Juang, DPRD Segera Panggil Kapolda Sumut

Sementara itu, Kuasa Hukum warga Jalan Turi, Mukhtar Pakpahan SH mengatakan, secara administrasi pihaknya telah berkali-kali meminta penjelasan Rahudman terkait SPPBE. Namun sejauh ini belum ada tanggapan. Rahudman Harahap dilaporkan ke Direktorat Reskrim Poldasu dalam sangkaan tidak adanya tanggapan dari seorang pejabat publik.

Dikatakan Muchtar, alasan pertama pihaknya mengadukan orang nomor satu di Pemko Medan tersebut, karena keluarnya SIMB No. 1680/5442/1553/06.01 yang dikeluarkan Pemko Medan sama sekali belum diketahui peruntukkannya. “Ini yang kita pertanyakan kepada wali kota, pernahkah ada keluar surat SIMB tersebut, karena sejak pertama kali dibangun SPPBE, sama sekali belum ada persetujuan dari warga Jalan Turi,” bebernya.
Ditambahkannya, pembangunan SPPBE sangat tidak sesuai aturan sebab dibangun di tengah-tengah pemukiman warga.

Berdasarkan dua poin yang dipertanyakan tersebut, lanjut Muchtar, membuat pihaknya mengadukan mantan Sekda Tapsel itu ke Polda Sumut. Karena, sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No 14 Tahun 2008, apabila pejabat publik tidak menjawab dalam batas waktu 10 hari maka itu kategori pidana. “Sesuai Pasal 22 jo Pasal 52 maka itu jelas pidana ancaman penjara 1 tahun,” tambahnya. (mag-1/ari)

Sumber: http://www.hariansumutpos.com/2010/10/62600/warga-jalan-turi-korban-janji-rahudman.html

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Menyisir Lokasi Jatuhnya Pesawat Casa Melalui Jalur Darat

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*