Warga Masyarakat Desa Paranjulu Tidak Gentar Melawan PT SSL dan Kepolisian Demi Mempertahankan Tanah Ulayat Mereka

Seorang Aparat Kepolisian Yang Bersiap Untuk Menghunus Pisaunya Untuk Melawan Masyarakat Yang Lemah Warga Masyarakat Desa Paranjulu Tidak Gentar Melawan PT SSL dan Kepolisian Demi Mempertahankan Tanah Ulayat Mereka
Aparat Kepolisian Yang Berjag

AKS,(PARANJULU, PALAS) – Warga Desa Paranjulu yang berada di luat atau wilayah adat Paranjulu Kecamatan Aek Nabara Barumun, Palas, bertekad menggugat PT Sumatera Silva Lestari (SSL),Kemenhut dan Polres Tapanuli Selatan.

Dinilai, PT SSL Sei Kabaro selama puluhan tahun telah mengelola lahan seluas 339 hektare secara ilegal dan terkesan dibiarkan oleh Kemenhut. “Sudah puluhan tahun tanah kami ini dikelola secara ilegal. Sampai kapan pun akan kami tuntut tanah adat ini,” kata Ketua Adat Desa Paranjulu Muhammad Nasir Hasibuan, Rabu (20/5/2015).

Nasir menyebutkan, pengelolaan lahan yang dilakukan PT.SSL merupakan bentuk perampasan tanah. Tentu, mereka tidak bisa menerima. Bahkan, disebutkan, masyarakat setempat seperti
terjajah di tanah leluhur sendiri.

Hal senada ditambahkan Adzam Harahap dan Kastor Siregar.Keduanya juga berpendapat, perjuangan untuk merebut tanah adat yang menjadi warisan leluhur atau tanah ulayat wajib hukumnya. Bahkan, darahnya pun akan diberikan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Nasir Hasibuan juga menegaskan perjuangannya yang akan siap habis-habisan. Sama dengan Kari Ritonga, ia juga siap berjuang hingga titik darah penghabisan untuk merebut kembali ratusan hektare tanah yang telah di serobot PT SSL.

Security

“Sampai mati pun akan kami pernjuangkan tanah hulayat kami ini, nyawa jadi taruhannya pun kami siap,” tegasnya.

Kemarin Selasa (19/5/2015) saudara Adzam terkena sobekan senjata tajam di sebelah tangan kanannya yang tidak diketahui siapa yang melakukannya karena melerai perseteruan antara masyarakat desa paranjulu dengan pihak aparat.disini fungsi polisi sudah tidak ada lagi.karena tidak lagi mengayomi dan melayani masyarakat malah melindungi pihak PT SSL yang mempu membeli kerja keras dengan menyiksa masyarakat desa paranjulu di tanah ulayat mereka.

Baca Juga :  Rooney Hat-trick, MU di Atas Angin

Semoga Perjuangan masyarakat desa paranjulu tidak pudar dan berhenti sampai titik darah penghabisan dari tangan pihak yang ingin menguasai lahan atau tanah ulayat desa paranjulu.semoga pihak HAM RI dan Pihak Kepolisian RI di Tingkat I mendengarkan inspirasi masyarakat desa Paranjulu yang mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahakan hak milik tanah ulayat desa paranjulu.Amin.(aks/001)

 

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

4 Komentar

  1. Boleh saja, tokh No HP saya: 081375959950. No HP yg udah ngetop, pernah masuk data di Surat DPO Reskrimsus Poldasu 1913 lalu.

  2. Dan jangan lupa, ingatkan Kapolres Parluatan Siregar bahwa SK Menhut yg masih berstatus Penunjukan, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.45 Tahun 2011 tidak berkekuatan hukum mengikat yg berarti pengaduan Pt SSL harus ditolak Polres Tapsel. Udah terbukti Pt. TPL yg 1 grup dgn Pt. SSL tahun 2014 udah keok lawan rakyat Angkola Timur, padahal Pt. TPL anggar Reskrimsus Poldasu. Sekali lagi lawan pakai otak jangan cuma pakai otot alias baba dohot lading.

  3. Melawan menuntut hak ya bagus tapi jangan pakai otot thok juga pakai otak. Cari apa saja kelemahan Pt. SSL dari segi hukum. Misalnya, ada pegang data copy izin Penunjukan IUPHHK-HT yg diterbitkan Menhut lengkap peta areal izinnya? Udah tata batas atau belum? Klu blm tata batas yg enclave tanah-tanah masyarakat, tuntut Dishutkab utk tidak layani operasional Pt SSL dan tuntut Bupati utk terbitkan Surat Perintah ke Pt. SSL utk keluarkan biaya penataan batas yg dilakukan Panitia Tata Batas yg ikutkan masyarakat. Jangan biarkan Bupati dan Kadishutkab lakukan pembiaran rakyatnya didzalimi, kelakuan Bupati dan Kadishutkab begini terindikasi gratifikasi.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*