Warga Paran Julu Konflik Gara-gara Dana Desa, Kades Diadukan ke Jaksa

METROSIANTAR.COM, PALAS – Kesalahpahaman dan perseteruan terjadi antara warga di Desa Paran Julu, Kecamatan Aek Nabara Barumun, terkait dana desa dan realisasiannya di lapangan. Bahkan, kepala desa setempat, Muhammad Tawar Hasibuan dilaporkan ke kejaksaan.

Kasus dan perseteruan berawal dari penentuan titik lokasi pengerjaan dana desa. Oleh satu pihak, menganggap kepala desa melakukan kesewenang-wenangan dengan mengalihkan titik proyek dana desa berupa sumur gali. Sementara kepala desa dan kelompoknya menganggap masalah itu mengada-ada dan prosedur sudah dilalui sesuai aturan.

“Rapat sudah dilakukan dan disepakati membuat saluran air bersih sampai ke rumah-rumah warga, tiba-tiba dibangun tower di dekat masjid. Tidak ada yang bisa menggunakan,” kata M Nasir Hasibuan, tokoh masyarakat Paran Julu yang menilai pengerjaan dana desa tahun ini di tempatnya penuh dengan kejanggalan.

Ada tiga proyek yang dikerjakan di Desa Paran Julu bersumber dari dana desa. Yakni, sumur gali, MCK, dan jalan rabat beton. Namun, sebelumnya, warga sangat berharap air bisa langsung mengalir ke rumah-rumah penduduk dari proyek air bersih yang dibuat.

Ternyata tidak. Sumur gali hanya dibuat di tempat yang dinilai tidak tepat sasaran, karena masyarakat tidak bisa menikmatinya. Sumur gali dibuat di lembah sudut kampung itu, berdekatan dengan MCK. Untuk menuju MCK dan sumur gali itu, dibuat jalan rabat beton.

Baca Juga :  Kapolres Tapsel Tidak Bisa Memastikan Pembakaran Kafe Tidak Berbuntut Pidana

“Terus terang, itu memang tidak sesuai harapan kita. Dari musyawarah kita sudah jauh melenceng. Pengalihan ini atas keputusan sepihak kepala desa,” tambah Malim Bata, warga lain.

Hingga akhirnya, surat pernyataan keberatan pun dibuat warga. Terlihat, ada 22 warga yang sudah membubuhkan tanda tangan

“Sebenarnya, kita cukupkan itu saja yang tanda tangan. Kalau kita mau, warga di atas sana (kebun sawit yang juga masuk dalam kependudukan Paran Julu) jauh lebih banyak. Mereka saja ada 40 KK,” tambah Nasir lagi.

Dikatakan, mereka akan terus membawa kasus ini ke penegak hukum. Mereka juga sudah menyurati bupati atas keberatan itu. Terlebih, dalam dugaan mereka, ada juga praktik memperkaya diri dari pengerjaan dana desa itu.

Sementara itu, Kepala Desa Paran Julu Muhammad Tawar Hasibuan yang dijumpai untuk konfirmasi mengaku sudah mengetahui surat keberatan warganya. Hanya saja, ia membantah pengalihan dilakukan sepihak.
“Tiga kali kita rapat menentukan tempatnya. Akhirnya, kita pilih di tengah,” kata Tawar diamini beberapa warga yang saat itu ditemui di kedai kopi.

Ia juga mengakui, persoalan adanya laporan ke kejaksaan, dia siap menghadapinya. Terlebih, perealisasian dana desa di kampung mereka sudah dilakukan sesuai aturan.

“Sebenarnya, mereka yang keberatan itu telah menggunakan fasilitas dari dana desa ini. Istri mereka sudah tiap hari lewat melintasi jalan rabat beton untuk ke tempat mandi,” terangnya.

Baca Juga :  Jangan Biarkan Bangunan Bersejarah Padangsidimpuan jadi Ruko!

Dia juga menyayangka, akibat perselisihan itu ada konflik internal antara warga di desa itu. Bahkan, perwiridan kampung saja kini sudah ada dua.

“Saya juga sudah lapor ke bupati terkait laporan warga. Saya cepat melapor, biar pak bupati juga tahu permasalahannya,” terangnya. (lay/ms)

Sumber Berita : Metro Tabagsel

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*