Warga Sidimpuan…! Awas Bumbu Penyedap Kedaluwarsa!

Masyarakat Padangsidimpuan sebaiknya berhati-hati bila ingin membeli bumbu penyedap masakan. Kemarin, Tim Pengawas Peredaran Barang dan Makanan atau TPPBM Psp menemukan bumbu penyedap, makanan dan minuman kedaluwarsa.
Tim yang dipimpin Kabid Perdagangan Disperindagkop Nurman dan petugas dari Dinkes, Satpol PP, serta LSM YLKM ini, menyisir toko-toko di sepanjang jalan Kecamatan Psp Tenggara.

Di sana, ditemukan sejumlah minuman untuk wanita yang sudah kedaluwarsa dan bumbu penyedap. Ironinya, bumbu penyedap itu tetap dipajang pedagang. Setelah tim datang, baru barang tersebut diturunkan dan dimasukkan gudang.

“Jika masih kita temukan lagi pada saat pengawasan selanjutnya maka kita lakukan penyitaan dan menyurati pengusaha agar tidak mengulangi lagi perbuatannya,” tegas Kadisperindagkop Islahuddin melalui Nurman.

Nurman mengimbau masyarakat agar membaca informasi atau petunjuk di luar kemasan, memperhatikan tanggal kedaluwarsa, mengamati kemasan, melihat warna dan mencium aroma, serta tidak membeli produk yang tidak memiiki izin Depkes berupa BPOM.

Kemudian, kepada pelaku usaha atau penjual barang mamin dalam kemasan tertentu wajib memenuhi persyaratan. Di antaranya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang penggunaan dan pemeliharaan barang yang diperdagangkan, harus mencantumkan isi, berat, jumlah komposisi sesuai dengan tabel dalam kemasan, sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukurang yang sebenarnya. Selanjutnya, harus sesuai dengan mutu, tingkat, komposisi, proses pengolahan, mode atau penggunaan sesuai dengan yang dinyatakan dalam label, mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan barang, sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan dan kemajuran barang yang diperdagangkan, izin Depkes, label halal, label SNI, tidak menjual mamin dan produk lainnya yang berasal dari luar atau impor yang tidak memiliki ketentuan-ketentuan seperti di atas.

Baca Juga :  Program Kerja Walikota Padangsidimpuan Dinilai Raport Merah

“Mengingat UU nomor 8 tahun 1999 ini kita berharap kepada pedagang agar tidak memperdagangkan barang yang rusak atau kedaluwarsa yang bisa mengakibatkan kerugian konsumen dan dapat menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. Jika dilanggar dapat dituntut pidana atau perdata,” tegasnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Kota Psp Sopian Harahap mendesak tim pengawasan barang makanan dan minuman untuk melakukan tindakan tegas apabila menemukan barang kedaluwarsa.

“Harus ada tindakan tegas kepada pengusaha agar ada efek jera. Jika hanya begitu saja kerja tim maka pengusaha akan terus mengulanginya. Sebab, sanksi yang diberikan kepada pengusaha tidak jelas. Jadi, kita minta ada ketegasan tindakan,” imbaunya.

Sementara itu, Koordinator Yayasan Lembaga Konsumen Muslim (YLKM) Azmin Gea mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan yang tegas bagi pengusaha nakal.

Menurutnya, masyarakat harus diberikan rasa nyaman ketika mengonsumsi barang. Selama ini YLKM melihat tim belum melakukan tindakan tegas terhadap pengusaha dan sifatnya masih terus merupakan pembinaan.

“Jika tidak ada ketegasan atau sanksi pasti yang diberikan kepada pengusaha maka tidak ada efek jeranya, jadi harus ada tindakan tegas,” harapnya.  (phn)

Metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Bendtner Bersumpah Tak Akan Kembali Lagi ke Arsenal

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*