Warga Sipirok Kembali Razia Manipulasi Kayu PT. TPL : Dokumen Lama Dipakai Lindungi Kayu Tebangan Baru

tt 1 Warga Sipirok Kembali Razia Manipulasi Kayu PT. TPL : Dokumen Lama Dipakai Lindungi Kayu Tebangan Baru
Massa merazia Tronton Kayu PT. TPL di Tengah Pasar Sipirok

Sipirok, Gerakan masyarakat Sipirok melawan penjajahan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) menjarah sumber daya alam dan lahan pertanian penduduk, semakin galak dan menajam. Razia yang dilakukan masyarakat pada Hari Minggu tgl. 2 September 2012 berhasil memperoleh temuan bukti kasus manipulasi penebangan kayu baru yang diangkut pakai dokumen lama.

Pada sa`at razia di tengah jalan raya Pasar Sipirok yang dipimpin para tokoh pemuda seperti Faisal Reza Pardede, Bobby Iskandar Siregar, Zulpan Hutasuhut dan kawan-kawan, 1 unit tronton No. Pol. BM-8962-AB disupiri Ramli Pandapotan mengangkut 78 batang KB (kayu bulat) diameter di atas 30 cm bercampur 41 batang KBK (kayu bulat kecil). Dengan memakai dokumen angkut FAKB (faktur angkutan kayu bulat) yang diterbitkan karyawan TPL, Ramson Sinaga.

Dalam lampiran DKB (daftar kayu bulat) tertera sumber kayu berasal dari tumpukan kayu yang telah dibuat LHP (laporan hasil penebangan) No. 13/LHP-KB/Pinus-TAS/VII/12 tgl. 31 Juli 2012. Berarti menurut LHP, kayu berasal dari tebangan lama sebulan lalu, tapi tak jelas apakah dari LHP-KB atau LHP-KBK. Tetapi dari pemeriksaan masyarakat sa`at itu didampingi anggota Polsek Sipirok, kayu yang diangkut bercampur-aduk tumpang-tindih antara KB dengan KBK. “Ini jelas pelanggaran, karena jika diangkut dari TPK (tempat penimbunan kayu) TPL di Maragordong Kecamatan Angkola Timur, tumpukan KB berbeda dengan tumpukan KBK”, ujar seorang penonton staf Dishutpropsu yang pas lagi pulang berlibur ke kampungnya di Sipirok.

Baca Juga :  Petani Karet Tapsel Mengeluh

Walau dokumen angkut FAKB menyebut kayu berasal dari TPK Maragordong, tetapi, “Supir Ramli Pandapotan sewaktu ditanyai, mengaku kayu tebangan baru 1-2 hari lalu yang masih basah bergetah, dimuat dari Tpn (tempat penumpukan kayu) dekat lokasi penebangan di Desa Garonggang”, tutur Faisal Reza Pardede. Keterangan supir tronton ini semakin mengungkap kasus manipulasi penebangan TPL. Karena, “Pemuatan kayu tebangan baru dari Tpn membuktikan kayu tsb belum disahkan LHP dan belum dibayar setoran DR (dana reboisasi) dan PSDH (provisi sumber daya hutan), dan dipakainya data LHP kayu tgl 31 Juli 2012 justru menambah bukti TPL memang sengaja merekayasa administrasi yang memanipulasi data dan fakta. Di samping pemuatan kayu dari Tpn tapi dokumen FAKB menyebut kayu dimuat di TPK Maragordong membuktikan kejahatan TPL sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen autentik”, tuding Achmad RM Hutasuhut dir. LSM Alarm yang memantau razia warga Sipirok tsb.

Prihatinnya, para pejabat terkait wewenang dan tanggungjawab hukum terhadap kejahatan TPL tsb terkesan terlalu pengecut menghadapi sosial kontrol pemuda dan pers. Mulai dari Kasat Reskrim Polres Tapsel, AKP Lukmin Siregar yang reputasinya mulai tercemar gara-gara kasus Polres Tapsel tangkap-lepas 5 truck kayu TPL, Plt Kadishut yang juga Asisten-1/Pemerintahan Pemkab Tapsel, Aswad Daulay yang selama ini selalu tampil sok tahu aturan kehutanan, serta staf bawahannya Kabid Perencanaan Agus Salim Siregar yang dalih dan kilahnya sering manis muluk tapi kinerja sering nyeleweng dan P2LHP Dishut Tapsel, Mayor Siagian yang seharusnya becus mengawasi kinerja TPL ternyata bobrok, semuanya tak ada yang becus menjawab konfirmasi pers alias adem ayem bungkem melempem. (Ryzach Morniff)

Baca Juga :  Pengumuman Hasil Tes CPNS Padang Lawas Utara Th 2009
tt 2 Warga Sipirok Kembali Razia Manipulasi Kayu PT. TPL : Dokumen Lama Dipakai Lindungi Kayu Tebangan Baru
Massa Membuka Tenda Penutup Muatan Kayu Tronton PT. TPL
tt 3 Warga Sipirok Kembali Razia Manipulasi Kayu PT. TPL : Dokumen Lama Dipakai Lindungi Kayu Tebangan Baru
Massa Sipirok Memeriksa Kayu Muatan tronton PT. TPL
tt 4 Warga Sipirok Kembali Razia Manipulasi Kayu PT. TPL : Dokumen Lama Dipakai Lindungi Kayu Tebangan Baru
Kayu Bulat (KB) Ukuran 30 cm Up bercampur –aduk dengan Kayu Bulat Kecil (KBK) dimuat Tronton PT. TPL
tt 5 Warga Sipirok Kembali Razia Manipulasi Kayu PT. TPL : Dokumen Lama Dipakai Lindungi Kayu Tebangan Baru
Kayu Diangkut Tronton PT. TPL masih basah bergetah hasil tebangan baru
tt 6 Warga Sipirok Kembali Razia Manipulasi Kayu PT. TPL : Dokumen Lama Dipakai Lindungi Kayu Tebangan Baru
Dokumen angkut FAKB PT. TPL, dari Maragordong tujuan Sosor Ladang Parmaksian
tt 7 Warga Sipirok Kembali Razia Manipulasi Kayu PT. TPL : Dokumen Lama Dipakai Lindungi Kayu Tebangan Baru
Dokumen lampiran FAKB, DKB dasar LHP Kayu Tebangan Lama tgl. 31 Juli 2012 sebulan lalu.
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

32 Komentar

  1. kami simpatisan Abang Mornif Hutasuhut, ada bergerak di Kab. Tapsel, Kab. Humbahas,Kab.Simalungun, Kab.Taput,Kab. Dairi, Kab. Pakpak barat,Kab. Samosir sampai Padang Lawas melawan rejim PT.SRL dan PT.SSL..

    Ada mau jumpai Kakanda Mornif…….. jumpai kami Marihot Nainggolan cs

  2. maju tak gentar membela yang benar,,, mengusir yang salah ( TPL ) termasuk antek-anteknya dan para anjing anjing takarnya yang selalu menyumbangkan gonggongan nya suara sumbang seperti tong kosong yang nyaring bunyinya ….

  3. He Juanda Panjaitan, TPL duluan diadukan, kau sama James Tampubolon manager, Betmen Ritonga serahkan diri ke Polres Tapsel agar jadi Terdakwa si Pengadilan. Dan kau Chairudin mantan jadi kacung cina, jawab dulu 2 surat Pemkab Tapsel supaya TPL selesaikan Penataan bataa areal TPL dgn tanah-tanah hak milik masyarakat. TPL tak mau akui tanah rakyat? Kan.dah stop operarional TPL di Tapsel, kok masih besar mulut?

  4. Bagaimanapun Saudara mornif tidak akan pernah bisa menutup TPL ataupun mengalahkan TPL,walau mornif cs bergerilya… tak mungkin , karena TPL berdiri di Hukum Legal SK.Menhut yang paling diakui negara Indonesia.

    Sekarang kami sudah tidak ada kompromi dengan Anda Mornif dkk.

    Tapsel juga Angkola Timut memang masih kuno dan kolot tidak tahu modernisasi PERUSAHAAN

  5. Saya sudah peringatkan Saudara mornif jangan jadi provokator di Tapsel, menyerah saja kepada Hukum. kami dari TPL akan mengangkat Saudara Mornif karyawan atau mitra kerja kami, bisa dibagian penebangan kayu atau pengadaan alat berat atau truk, kami siap berahabat dengan Anda. Terima kasih Toba Pulp Lestari

  6. Saya sudah peringatkan Bapak Mornif Hutasuhut jangan melawan TPL , mari bertarung sesuai hukum di Negara RI kita ini. terima kasih

  7. kami lihat TPL ini sama seperti jaman indorayon dulu tahun 90 an akan menyebabkan huruhara baru ditutup oleh pemerintah,bertobatlah pimpinan TPL sebelum rakyat mengeksekusi kalian.

  8. Melawan rejim kekejian TPL indorayon menghancurkan masyarakat dan hutan rakyat adalah seperti yang dilakukan oleh Bang Mornif………………. terbukti direktur TPL JUGA HUMASNYA TIDAK BERANI LAGI NONGOL DI SIDEMPUAN……. kayu illegalloggiong TPL juga tidak dijemputjemput……menunggu putusan dari menhut di Jakarta.

    tutupppppppppppppppppppp TPL

  9. Hebat ” memang luar biasa orang siprok,, bayak yang pintar2 hobbinya berdebat ,dan semua merasa lebih pintar,,sampai bicara pun sepertinya sangat kasar
    Saya tidak kenal kalian semua apakah baik,atau buruk hanya hati kecil kalian lah yang tau benar atau salah yg kalia bicarakan, yang penting tolong selamat kan HUTAN Sipirok dari tangan orang2 “biadap”siapapun itu dan lakukan secara hukuh bukan cara pereman ( kalau bisa) kalau tidak bisa dengan cara apa pun harus bisa Ate halak sipirok,,,,,,

  10. Teks UU kok didebat-kusir? Tak ada aturannya tertangkap-tangan mesti dadakan. Klu ada info maling.mau mencuri lantas pemilik.rumah merencanakan menangkap lalu sukses meringkus si maling, apa bukan tertangkap-tangan? Dan apa Permenhut dan Perdirjen cuma aturan internal Kemenhut yg tak boleh jadi acuan rakyat? Indonesia ini negara rakyat atau negara pemerintah? Anda ini siapa, rakyat atau birokrat? Klu gitu anda mundur anda kembali ke era Orba dimana rakyat cuma boleh pasif pasrah nrimo. Aparat beres atau bobrok, rakyat cuma nonton wae !

  11. Ungkapan standar dan klasik dari seorang Mornif adalah sering mendikte orang dengan menyatakan : sok pintar, sok kominter, obral komentar, dogol, ukur kapasitas dan tunjukkan prestasimu, ini saya dapat setelah saya mencoba mengenal orang ini dengan membuka halaman berita di media ini yg banyak dihiasi debat tengkar seorang Morniff Hutasuhut. Siapa sih orang ini ? hebat kali nampaknya !
    Saya tertarik memberi komntar karena membaca debat tengkarnya dengan seorang yang bernama Haruaya Dongoran tentang TERTANGKAP TANGAN.

    Saya kutip jawababan Mornif : APA KAGAK PERNAH NGELIAT KUHAP ALIAS UU No.8/1981 BACA DULU DONG PASAL 111 (1) DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN…… KEMUDIAN …JADI MULAI SEKARANG BUDAYAKAN PENERAPAN PASAL 111 (1) KUHAP, TANGKAP, SERAHKAN… MURAH KOG HARGA BUKU KUHAP BELI, BACA CAMKAN DAN TERAPKAN !
    Intinya pemahaman Bapak ini, tindakan seperti di atas bersama koum2 Sipirok telah sesuai pasal 111 (1) KUHAP perihal tertangkap tangan. Busyettttt…. ada Pokrol Bambu !!!!
    Kemudian terhadap komentarnya atas komentar saya : TAK RELEVAN Pasal 111 (1) KUHAP DI IMPLEMNETASIKAN DALAM ARTIAN PIDANA UMUM. Dua jawaban ini jadi kontra, apa gak keliru tuh Pak Direktur ?

    Permenhut atau Perdirjen harus diabaikan, karena itu paling teknis pengelolaan hutan saja dan diluar konteks Tertangkap Tangan dalam KUHAP, baca saja UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 51 ayat 2 butir a sampai f yang intinya adalah : bahwa kewenangan diberikan kepada KEPOLISIAN KHUSUS… dst… dan dalam hal TERTANGKAP TANGAN wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang…. dan Ketentuan Pidana pada Pasal 78.

    Jadi Pak Direktur yang terhormat, tertangkap tangan disini harus diartikan perbuatan yang terjadi secara spontan dan tidak perlu menanyakan surat2 atau dokumen lainnya pada saat menangkap si Pelaku.
    Pada kasus menangkap, merazia truck milik TPL di Sipirok memeriksa dokumen, mengukur diameter kayu, lantas di foto sepertinya cenderung direncanakan lebih dulu dan ini jauh dari tindakan tertangkap tangan, jadi salah besar kalau di claim tindakan itu telah sesuai dengan Pasal 111 (1) KUHAP… perbuatan tsb telah melampaui batas kewenangan masyarakat karena tugas tsb adalah tugas penyidik.
    Sepertinya Bapak ini terobsesi dengan kalimat pembukaan pasal 111 (1) yang menyatakan setiap orang berhak dan berwenang …dst…. kog nafsu kali Pak ?

    Kita par Tapsel benci betul dengan TPL ini, tapi bertindaklah dengan cantik jangan malu-maluin dengan claim tindakan kita sudah sesuai dengan hukum….. maila touk kata teman saya !
    Bilang saja bahwa masyarakat Sipirok bertindak demikian karena jenuh dengan sikap Aparat yang tak pernah serius menanggapi laporan masyrakat, itu saja titik jangan bilang ini sesuai dengan hukum pasal ini dan pasal itu padahal ngawur total, kasihan anak muda Sipirok diberi arahan ilmu hitam sesat dari seorang Mornif.

    Demikian opini saya Pak Direktur…saya gak sok pinter boss, cuma mempunyai pendapat lain dengan Pak Direktur.

  12. Hallo Bagjnda Harahap, belajarlah dulu hukum pidana kehutanan baru sok keminter obral komentar. Tak relevan psl 111 KUHAP diimplementasikan dlm artian pidum. Baca dulu Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 ttg Penataan Hasil Hutan Negara serta Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 ttg Verifikasi Legalitas Kayu. Angkut kayu dlm areal konsesi IUPHHK-TI Pt. TPL tak perlu dokumen angkut SKSKB atah FAKB, karena legalitasnya dibuktikan dgn adanya LHC, Buku Ukur, Pengesahan LHP dan Bukti setor DR & PSDH. Sepintar apapun supir truk tanpa kayunya lolos uji verifikasi legalitas, publik berhak menangkap. Madung mangarti Baginda i?

  13. Pendapat Pak Morniff mungkin sedikit keliru dalam pemahaman hukum. Tertangkap tangan sebagaimana tertuang dalam pasal 111 (1) jangan diartikan sesuai dengan kehendak awam kita. Dalam kasus TPL banyak rangkaian kejadian bila ditinjau dari sisi hukum, yakni kejadian manakah yang dikategorikan dengan perbuatan tertangkap tangan ? pada saat menebang kayu, saat penumpukan atau saat pengangkutan ? kejadiaannya adalah saat pengangkut yakni sopir2 TPL dicegat / dirazia massa koum-koum kita di Sipirok, kalau seandainya sopir berani bicara dan berdebat ( tapi saya yakin dia dalam kondisi ketakutan karena dikelilingi massa sehingga tidak berani bicara ) dan mengatakan : INI DOKUMENNYA PAK ! lantas apakah massa berhak menyatakan bahwa dokuemen ini kurang, faktur ini salah, dokumen ini mana, dokumen itu mana seharusnya begini, seharusnya begitu, kemudian massa melakukan pengukuran diameter kayu sebagaimana foto terlihat…… wah kalau begitu massa ini sudah bertindak jadi penyidik dong pak Murnif ??? saya cenderung melihat bahwa yang dimaksud tertangkat tangan adalah pada saat melakukan penebangan namun itu perlu juga pembuktian serius… pohon yang ditebang milik siapa, masyarakat sebagai pemilik atau lahannya TPL ? lain cerita …. misalnya seorang pencuri yang hendak masuk kerumah orang, kemudian ditangkap kemudian diserahkan ke Polisi, atau pencopet dipasar malam maka tak perlu basa-basi menanyakan segala macam, nah kalau yang kejadian razia truck ini masih perlu perdebatan serius apa betul ini klasifikasi tertangkap tangan sebagaimana pemahaman pak Mornif ? bagaimana pendapat anda Bung Bangun Siregar sebagai orang Sipirok ahli hukum? selamat berjuang Pak Mornif… mari bekerja dengan cara yg elegan dan mantap. TPL perlu kita bungkam di Tapsel ini tapi harus dengan main cantik ….

  14. Sayang sekali, kolom komentar diisi dengan hal-hal yang gak bobot. Mestinya kan bisa jadi “pentas” tuka gagasan. Bung ARM sebagai pengendali, silakan kembalikan ke track. Selamat berjuang dengan legalitas. Wass. HD

  15. malumaluin aja si Tagor Manik ini ngakungaku DIREKTUR HUMAS TPL tapi takut sama warga sipil. katanya pernah kuliat si Tagor ini mirip kali memang sama GORILLLA , kumis tebal……… liat FOKE aja uda punya kumis tebal kalah telah ama JOKOWI.Gmana Tagor manik belum kapok ya

  16. Tagor manik HUMAS TPL lari tungganglanggang menyelamatkan diri saat bentrok sekuriti diawal brimob dengan warga saitnihuta humbahas doloksanggul. sepatu tagor manik tertinggal sebelah kanan dan apes kaki kirinya kena kayu yang dilintangkasn dijalan oleh warga, kasihan si Tagor Manik sudah diawal aparat lari tungganglanggang. GMANA sukamto tanoto tutup ajalah pabrikmu buat bentrok melulu akibat ulah si tikus saba tagor manik on

  17. komentar si jampurut Qisya…. ini kesan kekanakkanakan, nampak kali cari tompangan sama PT.TPL Indorayon .Tumpanglah qisya …Perusahaan TPL kapalmu akan karam, kamu tidak menghormati perjuangan ORANG-ORANG B ENAR TAPSEL, berapa dikasi Tagor Manik samamu qisya, paling banter 45 ribu cukup makanmu 3 kali sehari demi menjual Tapsel ke bandit TPL.Kasihan kau qisya.

  18. qisya…qisya…… NAMA SAMARAN , orang yang tidak tahu mana yang salah mana yang benar… pikiran cuma mana sumber duit. QISYA kalau mau duit kawanilah TPL. TPL banyak uangnnya, datanglah ya. tunjukkan badanmu qisya jangan main fitnah, apalagi sekaliber Bapak Hutasuhut dan rekan – rekan yang bahu membahu mempertahankan kedaulatan tanah dan rakyat Tapsel dari penjajah mafia hongkong TPL , EH KOK QISYA malah nuduh yang ngak…ngak sama Bapak Bapak itu. tirulah yang benar lihat Fakta jangan menyalahkan orang lain QISYA (takut ya) berkaca dulu dan datanglah ke lapangan supaya liat mana benar mana salah . bertobatlah QISYA YA YA

  19. Hee kunyuk anak bodat cucu kerek, ini media kowe anggap forum ocehan sampah? Malu-maluin emakmu yg udah capek ngandung kau dah anaknya besar hasilnya cuma japurut pengecut cuma becus ngoceh emosi ngawur. Buktikan semua tulisanmu, mampu nggak? Dah, lanjutkanlah kicau sampah serapahmu, semoga kau makin ditakuti orang di Tapsel. Walau aq bingung, gimana orang mau takut minder sama pengecut nama samaran? Kaulah yg nikmat beronani gut-gut picisanmu, lanjut terus sampai kelenger !

  20. Hee…, si qisya pengirim komentar pengecut nama samaran. Isi komentarnya juga ngawur, istriku alumni SMAN-II Psp, satu kelas dgn istri Rahmat Ketua DPRD Tapsel. Anakku empat, tertua alumni Akpar Medan, terkecil alumni STT Harapan Medan. Hebat kali rupanya di matamu yg kerdil picik makan uang haram sedekah recehan perusahaan maling TPL? Adenan Lis Mujur Timber, Darianus Lungguk Sitorus Torganda, Anif Kabul ALM dah pernah kuhadapi. Di Tapsel ini tak ada yg perlu kupanggil bapak atau abang, semua mulai Syahrul bupati, Subandriya kapolres bisa kupanggil KAU! Bilang anak siapa kau kurcaci, biar kujengkali tampang bapakmu !

  21. LSM ALARM
    KETUA: ACMAD RICARCH MORNIF HUTASUHUT
    SEKRETARIS: ISTRINYA YANG IBURUMAH TANGGA YG TIDAK TAMAT SMA ITU
    ANGGOTA :KETIGA ANAKNYA YANG MERANGKAP LOPER KORAN ITU
    KASIHAN SEKALI KELUARGA INI
    JD KEPADA TPL BANTULAH KELUARGA INI , MASA INI AJA TPL KAGAK NGERTI SIHHHHH

  22. BERKEMBANGLAH KAU MURNIFF YANG KETUA LSM ALARM YANG ISTRINYA SEKRETARIS DAN ANAKNYA ANGGOTA SEKALIGUS LOPER KORAN KASIHAN SEKALI LSM INI

  23. kalo marga dongoran baca ulasan mr haruaya dongoran…saya rasa belum tentu setuju….sebab sekarang rakyat kepingin negara ini tetap kokoh dgn symbol kebenaran harus selalu terdepan…coba bapak kekantor polisi….disana ada semboyan…polisi pelindung rakyat……ya otomatis rakyat merupakan partner polisi……paham ndak pak….

  24. Wah, bpk Dongoran ini `jadul` atawa “telme”? Atau mungkin juga aliran feodalis yg wajibkan para kromo manut katut nrimo gimana pun parahnya pengayoman para priyayi? Apa kagak pernah ngeliat KUHAP (kitab hukum acara pidana) alias UU No. 8/1981? Baca dulu donk pasal 111 ayat (1): Dlm hal tertangkap tangan setiap orang BERHAK, sedangkan setiap orang yg punya wewenang dlm tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum, WAJIB menangkap guna diserahkan ke penyidik . Nah klu penyidik yg berwenang seperti si Subandriya kapolres si Lukmin Siregar kasatreskrim dkk selaku instansi penyidik “tutup-mata cuek bebek”, apa yg Berhak tak boleh menangkap kejahatan berlangsung di depan mata? Analoginya, setiap orang berhak menangkap dan berhak menuntut bahkan memaksa si/para berwenang utk melakukan tugas wewenangnya.
    Aparat yg berwenang supaya dievaluasi dan direposisi? Nah ini bukan tupoksi rakyat, tak ada pasal UU yg membenarkan rakyat mengevaluasi aparat!
    Jadi mulai kini budayakan penerapan ps 111 (1) KUHAP, tangkap serahkan. Biar penuh kantor instansi aparat penegak hukum dgn tangkapan rakyat.
    Last but not least, murah kok harga Buku KUHAP, beli baca camkan dan terapkan klu memang masih cinta penegakan hukum !

  25. “Selamat” untuk aksi anarkhis. Aksi illegal sekelompok orang mengatasnamakan masyarakat “berhasil” mengganggu paksa kegiatan legal. Pihak yang berkompeten menegakkan hukum, mengayomi serta memberikan perlindungan terhadap kegiatan sah tidak berperan secara maksimal. Dimana-mana –bukan hanya di Sipirok– gejala ini memang terjadi. Istilahnya: PEMBIARAN.

    Mengapa kelompok-kelompok masyarakat sipil dibiarkan mengambil-over tugas dan wewenang Polisi ubtuj nelakukan razia? Mengapa masyarakat tidak dibimbing untuk melaporkan segala tindakan mencurigakan (melanggar hukum) agar melapor ke pihak berkompeten (Polisi, Kehutanan) agar melakukan tindakan polisional? Apakah tidak menjadi kacau bila setiap kelompok masyarakat yang berseberangan kepentingan (bisa saja tumbuh puluhan kelompok) dibiarkan saja melakukan tindakan polisionil, lalu bentrok di lapangan? Bagaimana institusi resmi bisa mempertanggungjawabkannya bila benturan fisik terjadi dan menimbulkan korban jiwa?

    Sama sekali tidak ada mandat (dari UU atau Peraturan) kepada kelompok sipil mana pun untuk melakukan tindakan polisionil. Kelompok sipil hanya diberi wewenang melaporkan, bukan beraksi menjadi koboi menghentikan kegiatan legal, lalu dengan “gagah perkasa” menyerahkan hasil “tangakapan”-nya kepada aparat resmi, dan si aparat pun (aneh bin ajaib) merespons-nya (pula) sebagaimana layaknya “partisipasi-benar” nasyarakat.

    Gejala premanisme ini memang terjadi dimana-mana. Bukan hanya di Tapsel. Medan, Binjai, Jakarta, Makassar, Papua, Kalimantan, juga. Tetapi fakta-fakta ini tidak dapat dijadikan “yurisprudensi” pembiaran. Secara kelembagaan POLRI paling bertanggungjawab. Pejabat atau aparat yang tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya sebaiknya dievaluasi dan direposisi agar keadaan tidak menjadi bertambah parah.

    Apalagi, (ini tidak bermaksud menuduh) bila kemudian terdapat indikasi para oknum penegak hukum memiliki konflik kepentingan dalam penegakan humum. Maka, SEGERA-lah bertindak sebelum TERLAMBAT, yakni sebelum keadaan berkembang menjadi lebih buruk dan menjadi lebih sulit mengendalikannya. Ini anjuran anak rantau yang masih cinta kampung halaman.

    Kata kunci: Mari tegakkan dan junjung tinggi hukum tanpa (membiarkan) pelanggarn hukum.

    HD

  26. Salut atas keberanian upaya pencegahan ini….

    Saatnya aturan adat mulai diberlakukan disetiap desa-desa untuk menjaga kelestarian Hutan Tapanuli Selatan yang dari dulu sangat baik bahkan terawat…
    Hutan lestari sama dengan telah investasi untuk beberapa generasi keturunan dimasa yang akan datang… Mari kita dukung upaya-upaya pencegahan yang hendak menjual SDA demi kepentingan pribadi dan kelompok…

    Pertanyannya?
    Dinas Kehutanan dimana saat semua hal ini berlangsung…. Kalau benar kenapa tidak ada respond ya…?? Mudah-mudahan pihak Keamanan bisa netral demi kepentingan masyarakat yang adil dan sejahtera…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*